Meluruskan Logika Berpolitik

Jakarta - Sebagian orang masih percaya bahwa politik identik dengan kekuasaan. Kepercayaan ini timbul melihat atmosfer yang kini bergejolak dalam percaturan politik nasional. Distorsi pemahaman akan idiologi tiap-tiap partai anggota koalisi menghembuskan kembali angin reshuffle.

Alasan mendasar adalah tak adanya political chemistry diantara mereka. Isu ini kerap menyandera peta politik di parlemen. Dapat kita amati, kompleksitas berpolitik menjadi manuver perebutan kekuasaan. Masyarakat hanya sekedar menyaksikan euforia kepentingan. Hasilnya, intensitas konflik kepentingan menjelma sebagai potret buram politik kekinian.

Ekspektasi pasca-reformasi mendapatkan perbaikan atas segala kelesuan tak kunjung datang. Realitas yang disajikan bakal mendorong sinisme masyarakat. Sehingga memunculkan persepsi bahwa makna reshuffle nyaris sebagai ajang legitimasi elitisme belaka. Justru ditengah peliknya kegelisahan dan ketidakpastian kehidupan bermasyarakat, para elit parpol melanggengkan kepentingan.

Maka tak jarang sebagian masyarakat kerap merindukan masa lalu yang begitu tenang. Hal ini wajar jikalau melihat perilaku politik yang semakin menjauh dari pengatur tatanan kehidupan. Ditambah pula, terfragmentasi dan terpinggirnya peran serta masyarakat.

Di sisi lain, konsolidasi yang disalahgunakan para elit telah mengarah pada kristalisasi kekuasaan. Hal ini berdampak pada keterlibatan politik dan kepercayaan publik terhadap intitusi politik menurun tajam. Dalih menuntut check and balance termasuk kontrol subjektif keberhasilan.

Masyarakat dipaksa terlibat dalam pertarungan politik kekuasaan yang absurd, bukan pada pemberdayaan untuk memenuhi kebutuhan praktis masyarakat. Keniscayaan ini melambangkan simbol ketidaklogisan berpolitik. Nasib masyarakat terus terombang-ambing dengan janji-janji perbaikan.

Bagi Maurice Duverger, sejatinya politik tak berorientasi kepada kekuasaan. Dimensi politik harus mampu mensinergikan kepentingan melalui komunikasi atau tukar gagasan. Tentunya, semua itu harus bermuara pada kepentingan publik. Dari situ, fokus utama pembahasan bukan lah power sharing melainkan kemiskinan, pendidikan, serta kesejahteraan rakyat.

Selain itu, dalam pengimplemetasian berpolitik disertai dengan tindakan yang etis. Meminjam pemikiran Ranciere, murid Althusser, bahwa yang politis sebaiknya dibarengi dengan yang etis. Dengan demikian, mampu menembus konsepsi hirarki dan sensibilitas sosial yang tinggi. Sehingga timbul kesetaraan antara para pengatur kebijakan politik dan rakyatnya.

Memang, kesadaran berpolitik harus direkonstruksi dalam segala bidang. Eksklusifme dan elitisme wajib dibendung dalam kebebasan menafsirkan segala kepentingannya. Dalam konteks ini, logika berpolitik landasan perbaikan utama dengan berusaha memahami kebutuhan rakyatnya. Upaya ke arah tersebut tidak cukup dibarengi dengan bongkar-pasang pemain.

Tapi juga aturan main, prosedur, ketegasan dan lebih penting keteladanan dalam bersikap politik. Aspek kehidupan yang jauh dari kata membaik tak mungkin diselesaikan begitu saja tanpa ada langkah cepat pemulihan dan kepercayaan tinggi dari rakyat.

Sekali lagi, parpol yang memegang kunci penting seharusnya melepaskan hegemoni kekuasaan. Stabilitas politik penting diperlukan demi keterfokusan penyelesaian permasalahan kebangsaan yang mendasar. Bila ini terus dihiraukan, maka untuk kesekian kalinya kita terjerumus pada tataran politik imajinasi. Dimana politik ini hanya menyuguhkan janji-janji yang tak pasti. Yang hanya dikendalikan oleh mereka yang memegang jabatan. Padahal, sebagaimana yang dikatakan Goenawan Muhammad bahwa politik seharusnya dijadikan sebagai alat perjuangan rakyat.

*Penulis adalah Mahasiswa dan Aktif di Lembaga Kajian Mahasiswa

Naufal Azizi
Rawamangun Jakarta Timur
naufal@cyberlearner.tk
08566318918

(wwn/wwn)