Demokrasi Bukan Basa-Basi

Jakarta - Seorang teman yang juga Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi, dengan percaya diri melabel bukunya dengan judul, Demokrasi Bukan Basa Basi. Disampul depan bukunya tergambar sosok Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sedang berpidato menyampaikan keterangan kepada masyarakat.

Demokrasi bukan basa basi adalah istilah penulis buku tersebut untuk menggambarkan langkah SBY dalam mengawal jalannya demokrasi di Indonesia dan mengembalikan Indonesia ke orbit dunia.

Demokrasi Bukan Basa Basi juga dapat digambarkan bahwa SBY merupakan sosok yang tidak suka berbasa-basi dalam berbicara, tetapi kuat, tegas, dan berani dalam bersikap menyangkut isu-isu seputar demokrasi.

Dalam system presidensial, dimana presiden dipilih langsung oleh rakyatnya, SBY dapat dikatakan sebagai pemimpin dan simbol bagi rakyatnya sekaligus. Dalam konteks ini, SBY memiliki kekuatan rakyat yang melekat pada dirinya, dan bukan kekuatan dari partai-partai politik yang ada di DPR (system parlementer).

Sejak SBY terpilih kembali pada pemilu presiden 2009, berbagai ujian politik menimpa pemerintahannya. Kasus Cicak versus Buaya, skandal Bank Century, dan kasus mafia pajak menghadapkan SBY dan Partai Demokrat kontra dengan partai-partai politik yang ada di DPR. Bahkan partai koalisi pendukung pemerintahan-nya pun ikut serta menekan SBY dengan senjata politik DPR, hak angket.

Sungguh ironis bagi SBY, sistem presidensial ternyata tidak juga mampu membuatnya keluar dari tekanan politik parlemen. Oleh sebab itu berbagai polemik politik antara SBY (Partai Demokrat) dengan partai oposisi dan partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan kerap terjadi. Bahkan politik saling gertak kerap dilakukan kedua kubu.

Kubu SBY (Partai Demokrat) mengancam akan melakukan reshuffle kabinet bagi partai politik yang tidak bersedia mematuhi komitmen bersama dalam koalisi. Sementara partai politik yang merasa terancam, menggertak balik SBY (Partai Demokrat), akan keluar dari barisan koalisi.

Di sini SBY di uji kemampuanya dalam memimpin pemerintahan. Dalam sistem presidensial, SBY seharusnya memiliki keberanian politik untuk bersikap tegas terhadap partai yang dianggap berkhianat terhadap pemerintah, jika perlu keluarkan partai tersebut dalam barisan koalisi dan ganti para menterinya.

Pertanyaanya adalah apakah SBY (Partai Demokrat) mampu melakukan tindakan tegas seperti itu? Jawabannya sederhana, tidak mampu.

Sebagai contoh, dalam polemiknya dengan Partai Golkar yang merupakan mitra koalisi dipemerintahan, tampak jelas SBY (Partai Demokrat) seperti tidak berani mengambil sikap, padahal sering kali Partai Golkar mengkhianati SBY dengan usulan-usulan hak angketnya di DPR. Bahkan yang lebih terasa aneh lagi adalah polemik tersebut justru berakhir damai.

Dalam pertemuan di istana negara kemarin (selasa, 8 Maret 2011), Presiden SBY dan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie bersepakat untuk mengakhiri perselisihan dan berkomitmen untuk memperkokoh koalisi dan memaksimalkan fungsi sekretariat gabungan. Bahkan keduanya sama sekali tidak membicarakan masalah perombakan kabinet. Ada kesan kalau SBY terjebak dalam politik transaksional dengan Partai Golkar.

Untuk itu, demokrasi bukan basa-basi yang di citrakan terhadap sosok SBY harus dipertanyakan kembali karena membayangkan SBY dengan citra seperti ini hanyalah mimpi siang di tengah bolong. Ada tiga hal yang dapat menjelaskannya.

Pertama, dalam sistem presidensial yang berdampingan dengan sistem multipartai, agak sulit bagi SBY untuk dapat keluar dari tekanan parlemen. Ada kesan kalau SBY lebih tunduk pada kepentingan partai semata dan bukan tunduk pada kepentingan rakyat banyak yang telah memilihnya.

Kedua, SBY bukanlah tipe pemimpin yang memiliki keberanian dalam bersikap. SBY dimata banyak orang adalah pemimpin yang tidak tegas, peragu, dan kurang tangkas dalam bermanuver.

Ketiga, SBY seringkali melakukan strategi politik curhat di depan publik. Beberapa kali SBY tampil berpidato di layar kaca hanya untuk berkeluh-kesah tentang dirinya diancam oleh para teroris atau tentang gajinya yang tidak pernah naik dalam tujuh tahun terakhir. Wajar saja kalau media masa dan para pengamat politik seringkali mengkritik SBY sebagai politisi yang sarat dengan pencitraan.

Demokrasi memang bukan untuk di basa-basikan, tetapi untuk di praktikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. SBY sebagai presiden yang dipilih oleh mayoritas rakyat Indonesia seharusnya memiliki keberanian untuk bersikap dalam bertindak: SBY seharusnya tidak perlu takut dengan DPR, tapi takut dengan 62% rakyat Indonesia yang telah memilihnya.

Akan tetapi, Jika tindakan yang dilakukan SBY justru lebih takut pada DPR daripada takut pada 62% rakyat Indonesia yang telah memilihnya, maka apa yang dilakukan SBY justru lebih mirip dengan slogan "Demokrasi Basa-Basi" dari pada "Demokrasi Bukan Basa-Basi".

Asrudin
Jl. Kerinci Raya No.3 RT.02, RW.26,
Depok II Timur Jawa Barat
d_asrudian@yahoo.co.id
08567757574

*) Penulis adalah analis media sosial di LSI Network

(wwn/wwn)