Menerka Ekonomi Berbasis Argo-Industri

- detikNews
Senin, 28 Feb 2011 17:26 WIB
Jakarta - Pengalaman Indonesia dalam menghadapi krisis sudah tak diragukan lagi. Krisis politik yang timbul pasca kemerdekaan 1966 dan 1998 mencerminkan pengalaman politik bangsa Indonesia yang lihai dalam mengatasi gejolak sosial.

Begitu juga krisis ekonomi yang juga mendera di era 1980 dan 1998 yang memperlihatkan tahan bantingnya rakyat menghadapi kesulitan-kesulitan ekonomi. Bukan hanya berisi dengan krisis, keberhasilan untuk keluar dari lubang krisis ekonomi global 2008 juga patut diapresiasi.

Meski demikian efek yang timbul dari keberhasilan tersebut tidak terlalu berasa dan berpengaruh bagi masyarakat menengah ke bawah. Boleh jadi demokrasi ekonomi yang diterapkan selama ini baru menguntungkan sektor privat dengan persaingan pasarnya (market share) bukan sebaliknya mengangkat status ekonomi masyarakat bawah dengan proteksi dan peningkatan upah. 

Fenomena tersebut jelas mirip dengan yang dikemukakan Prof.Dr.Mubyarto (guru besar FE UGM) yang menyatakan krismon (krisis moneter) memang lebih menerpa orang-orang kota dan menguntungkan orang-orang desa. Bagi kebanyakan orang desa tidak ada krisis ekonomi.

Kesan krisis ekonomi memang dibesar-besarkan oleh mereka yang tidak lagi mampu "berburu rente" (rent seekers) yang bermimpi masih dapat kembalinya sistem ekonomi "persaingan monopolistik" yang lebih menguntungkan sekelompok kecil orang/pengusaha kaya tetapi merugikan sebagian besar golongan kecil ekonomi rakyat.

Distorsi penerapan demokrasi ekonomi saat ini sangat bertolak belakang dengan semangat reformasi yang didengungkan. Mengembalikan kesejahteraan rakyat dengan berbasiskan keadlian seolah hanya retorika untuk meredam konflik sosial dan mengambil keuntungan politik.

Efek kebijakan demokrasi yang melahirkan otonomi juga belum sepenuhnya membuahkan hasil. Diskriminasi pengelolaan dan ketidakadilan pembagian hasil sumber daya alam, masih menjadi catatan yang membuktikan ilusi demokrasi ekonomi benar adanya.

Begitu juga keterbukaan pemerintah terhadap perusahaan asing semakin mempertegas adanya pragmatisme ekonomi pemerintah. Maka saatnya revolusi sistem ekonomi perlu digerakkan untuk merubah komposisi pelaku ekonomi nasional tidak lagi ditangan asing.

Salah satu yang dilakukan adalah dengan menerapkan ekonomi berbasiskan Agro-industri. Gagasan ini pernah dicetuskan oleh menteri perekonomian Marzuki Usman. Dan hasilnya Indonesia dipandang sebagai Negara pengekspor beras atau sebagian besar berasal dari sektor pertanian.

Adapun konsep agro-industri yang pernah diterapkan dilatarbelakangi oleh beberapa hal: Pertama, agro based industries yaitu kebijakan untuk melibatkan rakyat dalam hal kepemilikan, pengusahaan atau lapangan kerja dalam pengolahan lahan secara langsung.

Mayoritas masyakarat Indonesia yang bergerak di sektor agraria menjadi keuntungan/modal secara teknis. Namun kurangnya sosialisasi dan kesempatan modal (capital) menjadi hambatan bagi petani untuk berkembang. Adanya kesempatan untuk mengelola lahan baru merupakan solusi bagi keterbatasan bagi petani, sehingga hasil dari pertanian lebih besar dari modal yang dikeluarkan.

Kedua, tidak membutuhkan teknologi tinggi dengan investasi yang besar (padat modal). Industri berbasis natural dipandang murah atau tidak memerlukan cost yang besar. Beda dengan industri berbasis manufaktur biaya yang dibutuhkan cenderung besar dan tak jarang menimbulkan efek negatif bagi alam.

Selain itu, adanya agro industri tak sekedar menyerap tenaga kerja tapi juga melahirkan kemandirian pekerja. Atau nilai-nilai yang ditanamkan bukan hanya profit oriented tapi knowledge oriented.

Ketiga, sumber daya alam yang bersifat hayati lebih memiliki nilai jual jangka panjang dibandingkan sumber-sumber seperti minyak dan gas bumi serta bahan mineral yang bersifat non-renewable atau depletable. Meski nilai jual bahan bakar minyak, gas dan mineral lebih tinggi, namun sifatnya sangat terbatas.

Lain halnya sumber daya hayati yang cenderung aman dan berumur panjang. Kotoran hewan yang diolah menjadi pupuk serta kertas yang berasal dari kayu hutan adalah sebagian dari output investasi agro-industri. Ditambah lagi kondisi alam yang mendukung, seharusnya membuat optimis bagi ekonomi Indonesia ke depan.

Keempat, kegiatan pertambangan seringkali membawa akibat pada kerusakan lingkungan. Kasus PT. Newmont yang sempat mengguncang dunia pemberitaan dengan dugaan efek limbahnya merupakan cermin dari proses produksi industri minyak dan gas.

Ditambah adanya kondisi air tanah yang tercemar limbah industri dan kasus- kasus lain adalah fakta efek pengolahan sumber daya mineral. Namun regulasi yang kurang tegas serta posisi tawar pemerintah dalam porsi bagi hasil dipandang hanya akan terus merugikan rakyat Indonesia yang sebagian besar belum menikmati kekayaan alam.

Dari alasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan industri manufaktur tidak menjamin adanya perubahan status ekonomi pekerja. Upah yang rendah serta sistem outsorcing yang masih membelenggu hanya akan mematikan potensi SDM yang belum tergarap.

Sebaliknya keberadaan agro-industri dibutuhkan untuk mereformulasi potensi alam dengan kekuatan/kapital human resource yang relatif efisien dan berjangka panjang. Sehingga bukan lagi ketergantungan yang didapat para pekerja tapi sikap mandiri dan profesionalitas.

 
Febri widiyanto
Jl.sumbawa 3 Aren Jaya PERUM III Bekasi Timur:
febri_ykt@yahoo.co.id
081227091461

*Analis Institute for Politic and Economic Development Studies (INPOST)


(wwn/wwn)