Bandul Politik Bergolak, Hidup Mafia Pajak!

Jakarta - Jika dicermatai secara mendalam, usulan hak angket yang kandas lewat ketukan palu Marzuki Alie, ketua DPR RI pada Selasa (22/2) malam, menyimpan dua indikasi besar yaitu terkait supremasi hukum dan supremasi demokrasi di negeri ini.

Pertama, dari segi supremasi hukum, usulan angket ini menandakan adanya distrust terhadap lembaga penegak hukum dimata wakil rakyat. Berlapis-lapis lembaga hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan hingga lembaga superbody KPK, ternyata tidak menghentikan langkah anggota DPR untuk menguak skandal-skandal besar dari sekor pajak.

Fakta yang terungkap dari kasus mafia pajak, Gayus Halomoan Tambunan, cukup membuka mata wakil rakyat, bahwa pajak yang merupakan sumber pendapatan utama negara,  banyak mengalami kebocoran. Ada gunung es yang tidak tertangkap radar lembaga penegak hukum, sehingga perlu upaya yang lebih serius dalam bentuk langkah pengawalan politik.

Kedua, dari perspektif supremasi demokrasi. Usulan hak angket yang gagal ini, memperlihatkan kepada publik, betapa rapuhnya pemerintahan koalisi yang dibangun SBY atas dasar pembagian kue kekuasaan. Partai Golkar dan PKS yang telah diberi jatah menteri, ternyata tidak mudah ditelikung oleh Demokrat sebagai pemegang saham terbesar dalam koalisi.

Pelajaran berharga bagi SBY dan juga bagi publik, bahwa pameo "di dalam politik, tidak ada kawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi" benar adanya. Sehingga perlu  dirumuskan "ideologi koalisi" sebelum akhirnya koalisi menjadi kelompok gelembung penguasa yang terfriksi oleh kepentingan pragmatis.

Sementara itu partai Gerindra, yang sejak awal pemerintahan SBY-Budiono terbentuk menjadi oposisi, kini menjadi pergunjingan. Selentingan desas-desus beredar akan adanya jatah menteri yang dijanjkan sebagai reward dari Demokrat kepada Gerindra.

Bandul Politik Bergolak

Pada awalnya, usulan hak angket mafia pajak ini diusung sejumlah partai, diantaranya Golkar, PDIP, PKS, PAN, PKB, PPP dan Gerindra. Namun dikemudian hari, beberapa partai “membelot”, menyatakan diri menarik dukungan terhadap usulan hak angket.

Sebut saja misalnya PPP dan Gerindra. Dengan alasan tidak ingin dijadikan alat politik partai tertentu, Gerindra melalui Wakil Ketua Umumnya menyatakan menolak adanya hak angket mafia pajak.

Di dalam kubu inisiator, walau satu suara mendukung hak angket, sebenarnya motif dan misi dari partai-partai pengusung hak angket tersebut beragam, sehingga mereka terkesan tidak solid. 

Golkar yang pada awalnya kebakaran jambang dengan adanya dugaan skandal pajak tiga perusahaan Ical yang tersangkut kasus Gayus, kemudian merasa memiliki kepentingan besar terhadap usulan hak angket. Priyo Budi Santoso menyatakan bahwa kepentingan Goklar adalah untuk membersihkan nama Ical, selain untuk kepentingan penyelamatan uang rakyat.

Misi yang kedua tidaklah terlalu penting bagi Golkar. Bagi Golkar menyelamatkan masa depan partai untuk 2014, jauh lebih penting ketimbang berapa banyak uang negara yang bocor akibat pengemplang pajak. Sepertinya Golkar telah siap menjadi partai oposisi jika nantinya kursi menteri mereka diberikan ke PPP atau Gerindra.

Karena selama ini, Golkar memang telah sering berseberangan dan membuat Demokrat uring-uringan. Namun disatu sisi, kedekatan dan investasi jasa Ical, ketua umum Golkar dalam kesuksesan SBY mencapai tampuk kepresidenan, menjadi pertimbangan berat untuk mereshuffle menteri dari Golkar.

Sementara itu, dibawah bayang-bayang reshuffle, PKS tetap memperlihatkan konsistensi mengusung hak angket. Secara politis, dukungan PKS sebenarnya merugikan. Mengingat ini adalah kesekian kalinya PKS berulah, dan untuk kesekian kalinya pula diancam reshuffle.

Walau ancaman itu tidak keluar langsung dari lisan SBY, namun pernyataan itu datang Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum Partai Demokrat yang merupakan pemegang saham kekuasaan terbesar. Sehingga peluang PKS untuk didepak dari koalisi lebih besar, selain tidak terlalu signifikan terhadap kekuatan koalisi, alasan seringnya berseberangan dengan koalisi sudah lebih dari cukup.

Yang berubah adalah sikap Partai Gerindra, pada awalnya Gerindra mendukung usulan hak angket mafia pajak ini, namun beberapa hari jelang paripurna Gerindra berubah pikiran. Menurut pengakan Ruhut Sitompul, juru bicara Demokrat, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto telah bertemu dengan SBY.

Akan tetapi, Fadli Zon,wakil ketua umum Gerindra telah mengklarifikasi pernyataan Ruhut tersebut. Menurut Fadli Zon, perubahan sikap Gerindra lebih pada upaya menghindarkan hak angket dari upaya partai tertentu untuk mengambil keuntungan. Sederhananya, Gerindra tidak mau jadi alat politik Golkar.

Selanjutnya kita menanti sikap SBY sebagai panglima tertinggi yang memliki otoritas megotak atik kabinet, sekaligus penentu peta politik. Beranikah SBY mengambil resiko atau SBY memilih mempertahankan Golkar dan PKS, yang jika keduanya bergabung dengan oposisi (PDI-P dan Hanura), maka lebih membahayakan pemerintahannya?

Penyakit Pemerintahan DPR sebagai representasi dari seluruh rakyat Indonesia, membawa kepentingan publik dalam setiap aktifitasnya. Apologi politik untuk melanggengkan kekuasaan dengan berbagai tameng normatif, adalah sebentuk penghianatan atas amanah konstitusi yang telah dimandatkan oleh pemilik sah republik ini, yaitu seluruh rakyat dan tumpah darah Indonesia.

Untuk menghilangkan daya kritis anggota koalisi, ditebarlah berbagai ancaman. Ancaman reshuffle kabinet yang berhembus semakin kencang, dan membayang-bayangi dua partai yang "membelot" tersebut, merupakan instrumen adanya penyakit abuse of power oleh pemerintah saat ini.

Sejatinya yang berhak mengancam adalah publik atau seluruh rakyat Indonesia. Karena partai yang berkuasa hanya melaksanakan mandat rakyat. Political post power syndrom atau ketakutan hilang kuasa politik dengan latar bayangan kebesaran tanpa hambatan dan kritik, merupakan penyakit lain yang sama bahayanya.

Mengamankan kekuasaan melalui berbagai cara bisa saja ditempuh oleh pemerintah, namun pada akhirnya akan menjebak diri sendiri di dalam ruang gelap sistem otoritarian yang pastinya kontradiksi dengan ruh demokrasi kita.

Di sisi lain, ruh yang menjadi spirit digulirkannya usulan hak angket mafia pajak pun bergesar, dari soal penyelamatan uang negara, ke soal politik, reshuffle, kekuasaan atau kosakata serupa. Mungkin mafia-mafia yang telah menggerogoti pendapatan terbesar negara tersebut akan berpesta, bahwa soal-soal mereka teralihkan dengan kepentingan kekuasaan, hitung-hitungan kursi menteri dan peluang 2014.
 
"Hidup Mafia Pajak", demikian celetukan salah seorang anggota DPR disela-sela voting paripurna usulan hak angket yang ditayangkan secara live oleh Metro Tv. Kita berharap, walau tanpa adanya panitia angket mafia pajak, pendapatan negara yang 76 persennya bersumber dari penerimaan pajak, tidak terganggu.

Lagi-lagi, masyarakat harus mengawal pemerintah (eksekutif, legislatif dan yudikatif), agar tak bersandiwara di atas pangung mafia pajak. Karena pajaklah yang menjadi energi, menghidupi negeri ini. Termasuk menghidupi para politisi itu.


Jusman Dalle
Jl.Urip SumoharjoKm.05 No. 7D - Panaikang Makassar
jusmandalle@rocketmail.com
085299430323

*Penulis adalah Analis Society Research And Humanity Development (SERUM) Institute dan Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)


(wwn/wwn)