.webp)
Di Cina dan Malaysia, informasi mengenai revolusi Tunisia dan Mesir disaring ketat. Sementara di Iran, para demonstran dari kelompok oposisi diblokade, hinga mengakibatkan bentrokan dengan aparat yang berakhir dengan tewasnya satu orang demonstran, sebagaimana laporan Kantor Berita Fars seperti dikutip Reuters, Selasa (15/2).
Yang teranyar adalah gelombang protes yang kini melanda Bahrain, Libya, dan Yaman. Sebagaimana laporan BBC (18/2), protes di Bahrain telah memakan tiga orang korban jiwa. Di negeri Muammar Qahdafi, Libya, bahkan lebih banyak lagi korbannya. Kantor berita AFP melansir, jumlah demonstran yang tewas di Libya telah menembus angka puluhan orang. Sementara di Yaman, satu orang tewas diberondong timah panas saat demonstrasi di pusat kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mempelajari pola demokratisasi dan riak perubahan yang terjadi akhir-akhir ini, pada dasarnya ada dua hal yang menjadi pemicu. Pertama yaitu kebebasan yang terkooptasi. Pada dasarnya, sifat manusia ingin kebebasan, sehingga rakyat yang hidup di negara-negara tidak demokratis, dimana sempitnya atau bahkan tidak adanya ruang artikulasi dan ekspresi kebebasan, seperti di Timur Tengah saat ini, memanfaatkan ruh revolusi yang menggurita, sebagai spirit untuk memberontak. Momentum gelombang demokratisasi, menjadi angin segar di tengah tekanan rezim berkuasa. Revolusi di dua negara terdahulu (Tunisia dan Mesir), cukup sebagai bukti bahwa mereka juga bisa mengekspresikan perlawanan, sehingga menggalang soliditas adalah langkah selanjutnya.
Kedua, adalah faktor kesejahteraan. Jika berbicara soal tuntutan perut, maka siapapun bisa berontak. Piramida kebutuhan Abraham Maslow, menjelaskan kebutuhan sandang, pangan dan papan sebagai basic need sekaligus penentu rasa aman manusia (secutity and savety) untuk tetap survive. Rakyat di negara-negara kaya, tapi hidup dalam lingkaran setan kemiskinan, terdorong untuk menggulingkan pemerintah, yang dipandang tidak lagi mampu mengelola negara. Terjadi distrust atas legitimasi atas kuasa pemerintah.
Elaborasi dua pemicu di atas, menjadi sentrum kulminasi kemarahan, sebagai mana “hari kemarahan” di Mesir. Ekspektasi-ekspektasi yang kabur ditangan tiran, dan cenderung terabaikan menjadi akumulasi bom waktu kemarahan yang hanya menunggu pemicu untuk meledakkan diri.
Kebebasan dan Kemiskinan di Indonesia
Pasca reformasi 1998, Indonesia tumbuh sebagai salah satu negara demokratis terbesar di dunia. Tiga kali melalui pemilihan umum, dengan dua kali pemilu secara langsung oleh rakyat, memungkinkan terakomodasi dan hilangya sumbatan-sumbatan aspirasi rakyat. Namun seiring dengan semakin terbukanya kran demokratisasi dan praktek liberalisasi politik, yang hanya mementingkan kelompok-kelompok tertentu, maka tanpa sadar penguasa akhirnya membuat gerah.
Berbagai skandal yang tidak tuntas dan bahkan ditukar dengan "kursi", semakin memperbesar kekecewaan rakyat. Dan kooptasi aspirasi rakyat dalam wajah demokrasi tampil melalui kepura-puraan sebagaimana lakon sebagian besar politisi di negeri ini. Politik transaksional yang pragmatis.
Di sisi lain, tingkat kesejahteraan rakyat, sepertinya masih dipertanyakan. Walaupun pertumbuhan ekonomi (GDP) Indonesia per Desember 2010 sebesar 6,1 persen sebagaimana rilis BPS, namun hal itu tidak menggambarkan kesejahteraan rakyat secara umum. Karena penyumbang terbesar (75 persen) dari GDP tersebut adalah, sektor industri. Artinya yang mengalami peningkatan kesejahteraan adalah kelas menengah ke atas. Fakta lain, bahwa rakyat miskin, dengan parameter penerima layanan kesehatan bagi orang miskin (Jamkesmas) mencapai 76,4 juta jiwa, menjadi pendukung hipotesa tentang adanya disparitas sosial dalam kehidupan berbangsa kita.
Polarisasi sosial yang terlihat dari bentrokan antara kelompok Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan masyarakat di Cekusik serta pembakaran gereja di Temangung, adalah dua tanda-tanda munculnya kekecewaan akibat aspirasi masyarakat yang tidak didengarkan. Ekpektasi akan penegakan aturan-aturan hukum yang diabaikan oleh pemerintah, misalnya soal SKB 3 menteri, hingga akhirnya menjadi katalisator kemarahan.
Sementara itu, harga pangan yang terus menanjak sementara tidak diikuti peningkatan pendapatan dan lapangan kerja baru, bahkan cendrung stagnan. Realitas ini menjadi tekanan besar bagi rakyat, khususnya yang 76,4 juta jiwa tersebut. Maka sangat wajar jika kemudian ada suara-suara yang mencoba mengkonsolidasikan gerakan, bermaksud membawa gelombang revolusi yang berawal di Tunisia ke Indonesia.
Paranoid dan Narsisme
Panasnya suhu politik di Timur Tengah, tentu menjadi pelajaran bagi para pemimpin negara di dunia,termasuk Indonesia. Namun ada keanehan dan leucon yang cukup menggelitik, saat pemerintah, dalam hal ini SBY menanggapi secara berlebihan komentar Munarman, Panglima Laskar Front Pembela Islam (FPI), yang ingin “meMesirkan” Indonesia. Secara logis, FPI tidak akan mampu melakukan mobilisasi massa untuk menduduki istana karena massa FPI tidak seberapa. Ketakutan berlebihan ini justru menjadi bumerang bagi SBY. Bahwa kini pemerintahan yang dipimpinnya secara vulgar kelihatan mengalami paranoid.
Mengutip dari Oxford Dictionary sebagaimana yang diterjemahkan oleh Wikpedia, paranoid di definisikan dari asal kata paranoia. Paranoia merupakan penyakit mental, dimana seseorang meyakini bahwa orang lain membahayakan dirinya. Sedangkan dalam kamus Webster, paranoid diartikan sebagai gangguan mental yang ditandai dengan adanya kecurigaan yang tidak logis. Salah satu indikasi tentang serangan paranoid adalah social withdrawl atau penarikan sosial. Yaitu sikap yang anti kritik dan tidak senang pada orang lain yang memperlihatkan resistensi pada dirinya.
Dalam konteks kekuasaan, sikap paranoid ini bisa menyerang sebuah sistem, biasanya diperlihatkan pada responsnya terhadap oposisi baik dari kelompok konstitusional seperti partai politik, maupun lokus-lokus perlawanan jalanan. Sikap paranoid yang diperlihatkan oleh pemerintahan SBY sebenarnya sudah mulai nampak saat tokoh lintas agama melakukan kritik tetang 18 kebohongan pemerintah.
Seiring dengan gelombang revolusi di Timur Tengah, ketakutan terjadinya hal serupa dan adanya kesalahan yang diperbuat menjadi sebab semakin besarnya rasa paranoid tersebut. Pada tingkatan yang semakin akut, paranoid akan masuk ke subsistem kekuasaan. Hal terlihat ketika para pembantu Presiden (baca:menteri), bukan malah memperbaiki kinerja, akan tetapi sibuk menangkis pernyataan-pernyataan tentang revolusi atau sebentuk protes dan peringatan lainnya. Bahkan kini, Anak Muda Demokrat (AMD) menyatakan diri siap sebagai tameng SBY. Lha, memangnya kita mau perang?
Realitas ini menjadi cermin terang akan adanya narsisme sistemik. Yaitu kebanggaan yang berlebihan terhadap apa yang dimiliki, sehingga menjadi besar kepala dan merasa tidak terjadi apa-apa dan anti protes.
Narsisme pada tahap tertentu masih dianggap wajar, karena bisa mendukung confidence. Namun jika dieksplorasi secara berlebihan akan mematikan daya kritis karena bersarangnya kebanggan yang berlebihan. Apatah lagi jika paranoid dan narsisme terelaborasi dalam satu sistem, menjangkiti pemimpin dan para bawahan.
Yang terjadi adalah sibuk melakukan pencitraan, mengajak hidup damai, mengajak bekerja bersama, berjuang bersama padahal semua ajakan itu hanya berakhir di podium pidato. Pada akhirnya posisi kepemimpinan jauh dari subtansi. Paranoid oleh kalangan anak muda sering disingkat "parno". Adakah pemimpin kita sudah terjangkiti penyakit parno?
Analis Society Research And Humanity Development (SERUM) Institute
dan Aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI)
Jusman Dalle
Jl. Urip Sumoharjo Km. 05 No.7D - Panaikang, Makassar
jusmandalle@rocketmail.com
085299430323
(wwn/wwn)
