Salah Tafsir Data Kemiskinan

Jakarta - Salah satu kebohongan pemerintah versi tokoh lintas agama adalah: "pemerintah berkali kali mengatakan telah mengurangi angka kemiskinan hingga menjadi 31,02 juta. Faktanya, data penerima raskin 2010 saja sudah mencapai 70 juta. Sementara data Jamkesmas malah mencapai 76,4 juta jiwa."

Sepintas, kita tentu terkejut dengan besarnya perbedaan antara data kemiskinan dengan data penerima Beras untuk Keluarga Miskin (raskin) dan data Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas) tersebut, karena selisihnya bisa mencapai 45 juta jiwa.

Namun setelah mencermati lebih mendalam klaim tokoh lintas agama itu, timbul dua pertanyaan yang menggelitik seputar data kemiskinan tersebut. Pertama, dari sumber manakah tokoh lintas agama mengambil data kemiskinan, penerima raskin, dan jamkesmas tersebut? Kedua, apakah ada perbedaan diantara ketiga data tersebut?
Sumber Data.

Mengenai sumber angka kemiskinan sebesar 31,02 juta, jelas mengacu pada data yang dikeluarkan BPS. Pada 1 Juli 2010, BPS merilis data kemiskinan makro di tingkat nasional pada posisi Maret 2010 sebesar 31,02 juta, atau setara dengan 13,33 persen dari total penduduk.

Sedangkan data penerima raskin sebesar 70 juta, nampaknya juga bersumber pada data BPS. Pendataan yang dilakukan BPS pada September 2008 menghasilkan 17,5 juta Rumah Tangga Sasaran (RTS) dengan jumlah anggota rumah tangga sebesar 60,4 juta jiwa. Namun menurut BPS, sebagian besar publik menggunakan angka 70 juta jiwa, dengan mengasumsikan besarnya rata-rata anggota rumah tangga adalah 4 orang. (Lihat press release BPS tanggal 27 Januari 2011).

Dengan kata lain, data penerima raskin sebesar 70 juta jiwa yang dilontarkan tokoh lintas agama tersebut berasal dari hasil perkalian 17,5 juta RTS dengan 4 orang.

Selanjutnya, data jamkesmas nampaknya diambil dari Kementerian Kesehatan. Dalam Rapat Dengar Pendapat Menteri Kesehatan dengan DPR tanggal 27 Maret 2008, dipaparkan bahwa data jamkesmas pada tahun 2008 adalah sebesar 76,4 juta orang. Angka sebesar 76,4 juta orang ini ternyata tidak hanya terdiri dari penduduk miskin dan hampir miskin, tetapi juga penduduk yang dikategorikan sangat miskin.

Perbedaan Data

Rupanya data yang digunakan untuk menggambarkan penduduk miskin, penerima raskin, dan jamkesmas, adalah data yang berbeda. Perbedaan data ini terjadi karena metode penghitungan dan tujuan penggunaannya yang juga berbeda. BPS mengkategorikan data kemiskinan menjadi dua jenis, yaitu data kemiskinan makro dan mikro.

Data kemiskinan makro didasarkan pada konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Konsep ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Penghitungannya didasarkan pada data sampel sehingga hasilnya adalah estimasi.

Sedangkan data kemiskinan mikro, didasarkan pada ciri-ciri rumah tangga miskin supaya pendataan bisa dilakukan secara cepat dan hemat biaya. Penghitungannya dilakukan secara sensus, bukan sampel.

Tujuan penggunaan data kemiskinan makro dan mikro juga berbeda. Data kemiskinan makro berguna untuk perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis. Namun, data kemiskinan makro ini sifatnya tidak operasional karena tidak dapat menunjukkan siapa dan dimana alamat penduduk miskin (sasaran), yang dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan program seperti bantuan langsung tunai (BLT), raskin, dan jamkesmas. Untuk mengetahui nama dan alamat penduduk miskin itulah, diperlukan data kemiskinan mikro.

Data penduduk miskin yang berjumlah 31,02 juta adalah hasil dari penghitungan data kemiskinan makro, sedangkan data 17,5 juta RTS adalah hasil dari penghitungan data kemiskinan mikro, yang meliputi rumah tangga miskin dan hampir miskin dengan jumlah anggota rumah tangga sebesar 60,4 juta jiwa. Namun seperti telah dijelaskan sebelumnya, sebagian besar publik termasuk tokoh lintas agama, menggunakan angka 70 juta jiwa.

Selanjutnya data jamkesmas sebesar 76,4 juta diperoleh pula dari hasil penghitungan data kemiskinan mikro. Perbedaannya dengan data penerima raskin adalah, data jamkesmas tidak hanya meliputi penduduk miskin dan hampir miskin, tetapi juga sangat miskin.

Salah Tafsir

Dari uraian singkat di atas, nampaknya tidak tepat membandingkan data antara penduduk miskin, penerima raskin dan jamkesmas. Ketiga data kemiskinan tersebut tidak sama karena masing-masing merupakan hasil dari metode penghitungan yang berbeda.

Data 31,02 juta hanya menunjukkan data penduduk miskin. Sedangkan data penerima raskin sebesar 70 juta jiwa (seharusnya 17,5 juta RTS yang terdiri dari 60,4 juta jiwa) merupakan data penduduk miskin dan hampir miskin. Selanjutnya data 76,4 juta merupakan data jamkesmas yang tidak hanya terdiri dari penduduk miskin dan hampir miskin, tetapi juga sangat miskin.

Terlepas dari kerumitan dalam metode penghitungan data kemiskinan tersebut, yang jelas tokoh lintas agama nampaknya kurang cermat dalam mengkritik data kemiskinan. Data kemiskinan tidak bisa dikontraskan dengan data penerima raskin dan jamkesmas, karena ketiganya data yang berbeda. Tokoh lintas agama mengklaim data kemiskinan yang disampaikan pemerintah tidak benar. Namun setelah dicermati, tokoh lintas agamalah yang salah menafsirkan ketiga data kemiskinan tersebut.

Yuli Harsono
yuli_harsono@yahoo.com
Jl. Serdang Baru I No. 22 Jakarta Pusat
(021-3800344)
Penulis adalah Pemerhati Masalah Hukum dan Kebijakan Publik

(wwn/wwn)