Dinasti Dalam Demokrasi

Jakarta - Tahun 2014 memang masih tiga tahun lagi. Akan tetapi perbincangan mengenai capres yang akan diusung oleh parpol pada pemilu yang akan datang akhir-akhir ini menyeruak di ruang wacana publik. Adalah Ruhut Sitompul, politisi dari Partai Demokrat yang pertama kali memulai 'perang' wacana capres untuk pemilu 2014. Berbekal masukan dari sebuah hasil survey, Ruhut menyebut bahwa Ibu Negara Ani Yudhoyono memiliki peluang yang bagus bila menjadi capres karena memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas yang tinggi. Bersamaan itu pula ia menyebut sosok Puan Maharani, putri Megawati, sebagai calon yang layak mendampingi Ani sebagai cawapres. Formasi Ani-Puan disebut-sebut tak dapat disaingi oleh Aburizal Bakrie maupun Prabowo Subiyanto.

Beberapa kalangan menyebut bahwa jika formasi Ani-Puan nantinya jadi diusung oleh Demokrat-PDIP maka ini akan menjadi sebuah kemunduran dari proses demokrasi di Indonesia. Usaha-usaha seperti ini disebut akan menjerumuskan demokrasi Indonesia ke dalam sebuah jurang bernama dinasti politik: Sebuah suksesi kekuasaan berdasarkan keluarga, ikatan darah atau garis keturunan.

Dinasti politik sendiri sebenarnya adalah sebuah fenomena universal, baik di negara berlabel demokrasi maupun non-demokrasi. Kita mungkin mafhum jika dinasti politik hidup di negara-negara berbasis kerajaan atau otoritarian. Keluarga Saud di Arab Saudi dan beberapa keluarga kerajaan di jazirah Arab adalah contohnya. Korea Utara juga perlu 'dimaklumi' karena memang bukan termasuk negara berlabel demokrasi. Pemimpin Korut saat ini adalah Kim Jong Il, putra dari pahlawan perang Korea Kim Il Sung. Calon pengganti Kim Jong Il adalah putra termudanya, Kim Jong Un.

Sejarah mencatat bahwa bukan hanya negara berbasis kerajaan dan otoritarian yang memiliki dinasti politik. Negara dengan sistem suksesi kepemimpinan yang demokratis juga mengenal dinasti politik. Negara-negara di Asia Selatan menjadi tempat subur tumbuh kembangnya dinasti politik. India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh hingga Nepal mempraktekkan dinasti politik di dalam negeri.

Pada 1960, Sirimavo Bandranaike, janda dari PM Solomon Bandranaike, menggantikan posisi suaminya sebagai perdana menteri Sri Lanka. Kemudian putra Salomon-Sirimavo, Chandrika Kumaratunga menjabat sebagai presiden pada 2001. Di Pakistan, Zulfikar Ali Bhutto menjabat sebagai perdana menteri pada 1971- 1977, posisi Ali diteruskan oleh putrinya, Benazir Bhutto pada dekade 90-an. India memiliki sejarah dinasti politik yang paling fenomenal dari garis keluarga perdana menteri pertama mereka, Jawaharlal Nehru. Putri Nehru, Indira Gandhi juga pernah menjabat sebagai perdana menteri, disusul cucu Nehru, Rajiv Gandhi. Janda dari Rajiv, Sonia Gandhi juga pernah menjabat sebagai Ketua Kongres India.

Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tak sendiri. Filipina memiliki berbagai dinasti politik baik di level pusat maupun daerah. Tiga dinasti politik besar di Filipina adalah Macapagal-Arroyo, Marcos dan Aquino. Presiden Filipina saat ini, Benigno Aquino merupakan anak dari mantan Presiden Corazon Aquino.

Sebenarnya tak tepat juga bila disebut bahwa dinasti politik merupakan bentuk kemunduran demokrasi. Nyatanya, AS sebagai 'kiblat' demokrasi liberal di dunia sendiri juga merupakan tempat tumbuh suburnya dinasti politik. Salah satu dinasti politik yang terkenal di AS adalah keluarga Kennedy. John F. Kennedy dan Robert Kennedy adalah dua orang politisi ternama dari klan Kennedy. Sedangkan yang sangat fenomenal tentu saja ayah-anak George H.W Bush dan George W. Bush yang sama-sama pernah menjadi Presiden AS.

Pasangan Bill Clinton dan Hillary Clinton adalah yang terbaru, seandainya Hillary tidak kalah dari Barack Obama dalam konvensi Demokrat, bisa jadi ialah yang menjadi Presiden AS mengalahkan John Mc. Cain. Meskipun ‘hanya’ menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Hillary disebut memiliki prospek cerah sebagai capres dari Demokrat pada pemilu yang akan datang.

Setidaknya ada dua kategori munculnya dinasti-dinasti politik . Yang pertama adalah hegemoni ketokohan seseorang terhadap sistem politik di suatu negara. Hegemoni ini tercipta karena alasan historis berupa jasa seorang tokoh terhadap suatu negara. Soekarno adalah salah satu pendiri republik, sehingga sebagian rakyat menganggap bahwa mereka harus membalas jasa Soekarno ini dengan menghargai penerusnya (Megawati Soekarnoputri).

Demikian pula dengan pejuang demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi. The Lady adalah putri biologis dari jenderal besar Aung San yang berjasa membebaskan Myanmar (Burma saat itu) dari imperialisme Inggris. Keluarga Nehru di India dan Keluarga Kim di Korut termasuk dalam kategori ini. Yang kedua adalah akses masuk dalam sebuah sistem politik di beberapa negara sangatlah susah, sehingga dibutuhkan koneksi, dana hingga jaringan yang luas untuk dapat sukses dalam sebuah sistem politik. Ikatan kekeluargaan dari seorang tokoh dapat menjadi sebuah jembatan dan menj adi keuntungan tersendiri untuk masuk dalam persaingan politik dalam sebuah sistem. Inilah yang terjadi pada kasus Bush, Clinton dan mungkin juga Yudhoyono.

Dinasti politik tak bisa serta-merta dialienasi dari kehidupan demokrasi. Selama kadarnya pas, dan cara-cara yang digunakan sesuai dengan proses legal-formal demokrasi maka bukan tidak mungkin dinasti politik justru dapat menjadi sebuah ciri khas yang mewarnai dinamika demokrasi suatu negara. Toh nantinya rakyat jualah yang akan menentukan.

Hernawan Bagaskoro Abid
Jl. Cempaka Sari 1 Kendal
hernawanabid@yahoo.co.id
085641024466

*Penulis adalah pemerhati politik. Master di bidang Ilmu Politik dari Universitas Diponegoro.

(wwn/wwn)