.webp)
Permasalahan infrsatruktur
Menurut survey Global Competetiveness Report peringkat daya saing ekonomi Indonesia 2009-2010 pada posisi 54, naik 1 peringkat dari tahun sebelumnya. Namun, kondisi infrastruktur keseluruhan berada pada peringkat 91 dari 134 negara yang di survei. Bahkan, kualitas pelabuhan dan kualitas jalan menempati posisi 113.
Dibanding Malaysia dan Thailand, kondiisi jaringan jalan Indonesia masih tertinggal. Sehingga, bisa disimpulkan bahwa peningkatan daya saing tersebut semata-mata hanya disebabkan peningkatan kinerja makro ekonomi. Ketika peningkatan daya saing dan kinerja ekonomi makro tidak ditopang oleh kualitas peningkatan infrastruktur, sama halnya kita mengendara mobil mewah dijalan yang terjal dan berbatu yang terasa tidak nyaman dan terasa amat lama sampai ke tujuan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Minimnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur menurut Wolrd Economic Forum menjadi pemicu rendahnya daya saing Indonesia yang mencapai 14,8 persen dari keseluruhan faktor. Permasalahan pelik infrastruktur di Indonesia tercermin dari minimnya alokasi dan penyerapan anggaran dalam APBN serta minimnya realisasi proyek-proyek infrastruktur. Selain itu peran lembaga keuangan juga belum optimal dalam mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur pada 2011.
Anggaran Kurang Masif
Menjelang akhir kuartal IV 2010, realisasi dan penyerapan anggaran kementrian/lembaga masih sekitar 50-60 persen dari pagu anggaran APBNP sebesar Rp.366,1 Trilyun. Hal tersebut tentu saja membuat pencapaian target defisit 1,5% dari PDB dalam APBNP 2010 sulit tercapai. Bank Dunia mempredikasi defisit anggaran 2010 hanya akan sebesar 1,1 persen dari PDB atau hanya Rp.69,1 Trilyun.
Kondisi tersebut tentu saja tidak mendukung untuk melakukan akselerasi pembangunan infrastrukutur. Menurut Ekonom Tony Prasetiantono, idealya negara ini membutuhkan 5% dari PDB atau sekitar Rp. 350 Trilyun PDB 2010 dan Rp. 400 Trilyun asumsi APBN 2011. Negara ini masih kalah dibanding Laos, Vietnam, India, Brazil dan Mongolia yang menetapkan anggaran untuk pembangunan infrstruktur sebesar 5%.
Namun, yang menjadi pertanyaan sekarang adalah ketika anggaran pembangunan infrastrukutur ditingkatkan apakah penyerapan anggaran akan sesuai pagunya?.Berkaca pada 2010, target defisit sebesar 1,5 persen dari PDB saja tidak tercarpai yang artinya penyerapan pagu anggaran tidak maksimal.
Dalam APBN 2011, pemerintah menetapkan target defisit sebesar 1,8% dari PDB yakni sebesar Rp. 124,7 Trilyun. Tentu saja harapan yang dari angka tersebut adalah penyerapan anggaran yang benar-benar masif. Terlebih lagi anggaran yang terserap merupakan dana yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur.
Penataan birokrasi yang tidak efisien serta penetapan rencana dan skala prioritas mutlak dilakukan. Selama ini birokrasi yang berbelit-belit ditengarai menjadi sebab rendanya penyerapan anggaran. Selain itu, perencanaan yang matang terhadap penyerapan anggaran harus benar-benar dilakukan.
Prinsip Good Governance harus dilaksanakan. Perlu semacam standarisasi dari pemerintah dalam hal sistem penyerapan anggaran oleh kementrian, lembaga, instansi dan pemerintah daerah. Sehingga akselerasi pembanguanan infrastruktur bisa dilaksanakan dengan dukungan anggaran yang besar dan masif yang bisa terserap seluruhnya.
Dukungan Sektor Keuangan
Tentu saja, untuk melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur dengan peran aktif pemerintah semata memang tidak akan cukup. Perlu dukungan sisi finansial dari non-pemerintah, dalam hal ini adalam lembaga keuangan dan perbankan. Berdasarkan catatan Bappenas, kebutuhan investasi infrastruktur Indonesia tahun 2010-2014 mencapai Rp. 1.429,34 Trilyun yang sebagian besar adalah kebutuhan investasi non-pemerintah.
Perbankan hendaknya mulai pro aktif membiayai sektor infrstruktur sekarang ini. BankIndonesia seharusnya memainkan peran penting dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Bahkan Wapres Budiono menghimbau Bank Indonesia agar mendorong pemberian kredit bagi infrastruktur. Bank Indonesia dapat menggunakan instrument kebijakan moneter guna mendorong kredit bank umum ke sektor yang sangat penting tersebut.
Langkah yang diambil Bank Mandiri yang berencana mengucurkan dana Rp.30 Trilyun untuk infrastruktur sepatutnya diikuti oleh bank umum lain, terutama bank ber plat merah. Meskipun pemerintah telah mempunyai PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebagai lembaga infrastructure fund di Indonesia, namun keberadaan lembaga tersebut masih sangat bergantung pada sektor perbankan. Sementara disatu sisi dana perbankan yang ada bersifat jangka pendek, namun disisi lain dana yang dibutuhkan oleh PT. SNI bersifat jangka panjang. Sehingga terjadi miss match antara penyedia dana dan yang membutuhkan dana.
Sehingga dalam hal ini dibutuhkan kearifan sektor perbankan untuk memandang infrastruktur sebagai sektor prioritas dan dalam jangka panjang akan menguntungkan. Untuk mengakomodir resiko pembiayaan infrastruktur, perbankan dapat menetapkan tingkat bunga tertentu. Pemerintah bisa menanggung sebagian beban bunga yang dibebankan kepada PT. SMI tersebut. Dengan skema tersebut miss match antara dana diperbankan dan kebutuhan investasi infrastruktur bisa teratasi.
Aliran modal asing yang deras masuk ke Indonesia, harusnya bisa alihkan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Dalam minggu ke dua Desember ini, dana asing yang masuk perekonomian mencapai Rp. 5,19 Trilyun, jauh lebih besar dari modal awal yang dimiliki PT. SMI yang hanya Rp. 1 Trilyun. Dana yang cukup besar tersebut bisa dimanfaatkan untuk mendorong akselerasi infrastruktur sekaligus meminimalisi resiko bubble economy.
Akhirnya, tahun 2010 hampir ditutup dengan rapor merah persoalan infrastruktur di Indonesia. Tahun 2011 merupakan momentum untuk melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur yang merupakan condition sin qua noun, selain hanya optimisme bahwa perekonomian Indonesia menuju arah yang lebih baik. Dibutuhkan political will dan koordinasi lintas sektor untuk mewujudkan Indonesia yang berdaya saing yang ditopang ketersedian infrastruktur yang baik.
Teguh Santoso
Jl. Jatikusuman I Demak
uss_rockk@yahoo.com
08562718131
Penulis adalahMahasiswa Magister Sains Ilmu Ekonomi, FEB UGM. Aktif sebagai asisten peneliti di lembaga penelitian P2EB FEB UGM. (wwn/wwn)
