Meskipun demikian menteri inilah yang membawa warna dan berperan sangat besar dalam mempengaruhi visi, misi, strategi, dan kebijakan-kebijakan Departemen Pertanian. Sehingga, adalah hal yang mutlak diperhatikan oleh partai politik untuk dapat menempatkan kader terbaiknya dalam Departemen Pertanian.
Selain itu untuk memperkuat dan mendukung arah kebijakan dari Menteri Pertanian diperlukan staf ahli, pejabat eselon, dan pegawai yang memiliki kecenderungan yang positif terhadap platform pertanian partai. Bahkan, bukan hanya platform pertanian tetapi juga keseluruhan ide yang diperjuangkan oleh partai yang bukan hanya untuk satu periode kabinet berlangsung.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kebijakan yang dihasilkan oleh Menteri Pertanian juga tidak dapat dilepaskan dari kebijakan Presiden Republik Indonesia. Kebijakan Presiden seharusnya diarahkan untuk menjadikan pertanian sebagai leading sector pembangunan. Sehingga, dapat memacu Departemen Pertanian untuk membuat langkah-langkah terobosan yang signifikan berdampak kepada petani dan kondisi pertanian Indonesia. Kebijakan Presiden juga seharusnya dipengaruhi oleh usulan-usulan dari Menteri Pertanian itu sendiri.
Di sinilah sebenarnya peran dari Menteri Pertanian untuk dapat memperjuangkan platform pertanian partainya. Di samping kebijakan Presiden ternyata kebijakan dari departemen-departemen yang terkait dengan sektor pertanian juga sangat mempengaruhi bagaimana kebijakan Menteri Pertanian dapat berjalan secara efektif.
Yang terjadi saat ini adalah Menteri Pertanian hanya dapat mebuat kebijakan pertanian yang terfokus pada on-farm saja. Untuk infrastruktur, penyediaan sarana produksi pertanian, pengolahan pasca panen, pemasaran, permodalan dan perdagangan internasional masih sangat tergantung pada kebijakan departemen-departemen yang lain.
Sinergisitas dan ketegasan sikap Menteri Pertanian untuk membangun agreement lintas departemen yang memperjuangkan nasib petani haruslah terus diupayakan. Sinergisitas yang perlu dibangun lagi adalah dengan departemen dan instansi terkait lainnya seperti Departemen Perdagangan, Departemen Perindustrian, Departemen Pekerjaan Umum, BULOG, PTPN, LIPI, dan BPPT yang dapat memperkuat pertanian Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan para petani.
BULOG dan PTPN seharusnya diarahkan untuk dapat terus meningkatkan produktivitas kerjanya yang bukan hanya sekedar menghasilkan devisa bagi Negara tetapi juga dapat memberikan perhatian bagi kesejahteraan petani. Begitu pula dengan LIPI dan BPPT yang sebaiknya memfokuskan penelitian dan pengembangan pada benih, teknologi, dan alat-alat pertanian (mekanisasi) untuk meningkatkan produktivitas pertanian Indonesia. Semuanya itu dapat diwujudkan oleh Menteri Pertanian dalam rapat-rapat koordinasinya dengan mengedepankan persamaan persepsi tentang realita dan tantangan pertanian Indonesia ke depannya.
Apabila partai politik tidak mendapatkan kesempatan untuk mendudukan kadernya menjadi Menteri Pertanian maka untuk memperjuangkan platform pertaniannya partai dapat melakukan program-programnya seperti pemberdayaan petani, membangun jaringan dengan LSM dan elemen petani, pendidikan politik bagi petani, advokasi kepada petani dan aksi-aksi simpatik lainnya yang dapat mengopinikan kepada Departemen Pertanian untuk dapat memperhatikan isu-isu yang partai ketengahkan bersama elemen petani. Dan, terus mengawal follow up dari aksi-aksi yang ada tersebut.
Hendra Hidayat
Peminat Ilmu-ilmu Sosial Politik Pertanian
Sleman Yogyakarta Indonesia
Email: hendrahidayatsukses@yahoo.com
(msh/msh)











































