Asas Tahu Sama Tahu

Jakarta - Rakyat Indonesia sepertinya sedang benar-benar diuji kesabarannya. Benar-benar harus belajar untuk merelakan dan "membiasakan" situasi dan kondisi di negaranya. Presiden yang lebih banyak berkeluh kesah, curhat kanan kiri, para staf ahli yang lebih cenderung bersikap "asal bos senang" tak banyak memberikan dampak dalam pengambilan keputusan dan kebijakan presiden. 
 
Para mentri yang harus jelas tunjangannya baru mau bekerja. Para anggota dewan perwakilan rakyat yang lebih memikirkan kesenangan kelompok, pribadi, dan keluarganya di balik alasan studi banding yang tak pernah jelas hasilnya. Polri yang meskipun sudah berganti nahkoda juga masih "enggan" melakukan perubahan meskipun gelombang kritikan semakin besar.
 
Lapindo, Century, Kriminalisasi KPK, Kontroversi Penahanan Antasari Azhar, isu terorisme yang menceritakan betapa gesit dan mematikannya Densus 88 tapi betapa lamban dan malasnya Polri dalam mengungkap kasus mafia pajak dengan lakon "figuran" bernama Gayus Tambunan. Kasus besar yang diungkap secara "jujur" oleh Gayus  justru dikaburkan oleh institusi penegakan hukum sendiri yaitu Polri dan Kejaksaan. 
 
Saya tidak akan mengatakan oknum karena dengan begitu akan memberi celah dan ruang bernafas bagi mereka. Dan, itu justru akan memperlambat dan mungkin memperburuk kinerja mereka yang memang sudah hancur.

"Lapor ke Polisi Tak Pernah Hasil, Mahfud Pilih Jasa KPK". detikNews Kamis, 09/12/2010 11:13 WIB. Sikap yang diambil seorang Mahfud MD seorang ketua MK ini pun adalah wujud sikap sebagaian besar rakyat bahwa tingkat kepercayaan pada Polri sangat-sangat rendah. Tidak perlu kita menunggu hasil survei SLI atau komentar para pengamat yang memang sudah berpendidikan.

Cukuplah mari kita dengarkan gosip politik di warung tegal yang sebentar lagi akan dikenakan pajak, atau di warung-warung kopi dan warung-warung nasi pecel di mana suara rakyat yang terpinggirkan seharusnya bisa lebih didengar daripada laporan-laporan yang hanya berdasarkan asal bos senang. Di sana akan kita dapati sikap-sikap yang sama dengan seorang Mahfud MD.

Buat apa lapor polisi tentang pencurian sepeda motor kalau biaya lapornya saja lebih mahal dari sepeda motor yang hilang. Atau sekedar lapor saja tentang kasus pencurian atau kehilangan lalu tanda tangan diberkas. Selanjutnya terserah ditangani atau tidak. Kadang ada saja alasan polisi. Bahwa, pembiayaannya mahallah, atau tidak ada dana untuk mengurusi kasus barang hilang atau pencurianlah. Padahal, itu tugas mereka. Lalu ke mana uang pajak yang dibayarkan rakyat. 

Jangan katakan contoh kasus yang saya sebutkkan di atas ini mengada-ada karena beberapa kali saya dapati di daerah saya hal seperti itu terjadi. Tentu dengan tingkatan dan level masing-masing mereka melakukan kebejatan-kebejatan itu. Pusat ya bermain di level semisal kasus Gayus dan lain-lain. Sedangkan di daerah ya bermain di kasus daerah, mulai gubernur, bupati, camat, dan lain-lain. Sudah ada "lapangan kerja" yang tercipta dengan sendirinya dengan menganut asas TST (Tahu Sama Tahu).

Komentar Prof Je Sahetapi bahwa pidato presiden tentang pemberantasan korupsi hanyalah 'bullshit'. Memberantas korupsi bukan hanya dengan retorika. Juga bukan sudah barang baru. Rakyat pun sudah jamak tahu bahwa presiden kita yang sekarang ini adalah jago pencitraan dan ahli retorika tapi lamban dan ragu dalam eksekusinya sehingga banyak suara yang mempertanyakan kemauannya untuk memberantas korupsi. 

Rakyat butuh tindakan. Bukan pidato-pidato yang hanya menjual retorika. Peringatan-peringatan hari anti korupsi hanya sedar formalitas dan mungkin hanya menjadi momentum untuk semakin melatih kepandaian presiden dalam berpidato dan beretorika.
 
Fitrah Dhaniadi
7/20 Masakin Souzan Mubarok Cairo
dhani.ckp@gmail.com 
+20103781577
 


(msh/msh)