Monarki vs Demokrasi

Jakarta - Bagaikan membangunkan macan tidur. Itulah yang saat ini terjadi di Yogyakarta. Masyarakatnya yang selama ini adem ayem, murah senyum, menjadi beringas dan marah.

Ini gara-gara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melontarkan pernyataan yang kontroversi. Tanpa dipikir panjang. Apakah rakyat yang sedang kesusahan karena bencana bisa menerima tentang praktik monarki. Seolah-olah demokrasi saat ini paling wahid. Padahal semua adopsi dari luar.

Dilihat dari sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah provinsi tertua kedua di Indonesia setelah Jawa Timur yang dibentuk oleh Pemerintah Negara bagian Indonesia. Provinsi ini juga memiliki status istimewa atau otonomi khusus.

Status ini merupakan sebuah warisan dari zaman sebelum kemerdekaan. Kesultanan Yogyakarta dan juga Kadipaten Paku Alaman sebagai cikal bakal atau asal usul DIY memiliki status sebagai "Kerajaan vasal/ Negara bagian/ Dependent state" dalam Pemerintahan Penjajahan.

Mulai dari VOC, Hindia Perancis (Republik Bataav Belanda - Perancis), India Timur/ EIC (Kerajaan Inggris), Hindia Belanda (Kerajaan Nederland), dan terakhir Tentara Angkatan Darat XVI Jepang (Kekaisaran Jepang). Oleh Belanda status tersebut disebut sebagai Zelfbestuurende Lanschappen. Oleh Jepang disebut dengan Koti /Kooti.

Status ini membawa konsekuensi hukum dan politik berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus wilayah [negaranya] sendiri di bawah pengawasan pemerintah penjajahan tentunya. Status ini pula yang kemudian juga diakui dan diberi payung hukum oleh Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Soekarno yang duduk dalam BPUPKI dan PPKI sebagai sebuah daerah bukan lagi sebagai sebuah negara.

Membaca uraian di atas tega-teganya SBY sebagai Presiden mengumbar pernyataannya tanpa memikirkan perasaan masyarakat Yogyakarta. Apalagi rakyat beru tertimpa bencana letusan Gunung Merapi.

Menurut pendapat saya bukan faktor sejarah sahaja yang membuat masyarakat Yogyakarta keberatan. Ada beberapa faktor yang melalatbelakangi antara lain:

(1) Masyarakat sebenarnya muak dengan demokrasi yang diterapkan di Indonesia saat ini. Pilkada banyak memunculkan koruptor baru. Dengan perilaku politikus yang tidak simpati.
(2) Pemilukada banyak diwarnai money politic, pemalsuan ijazah, dan lain-lain.
(3) Faktor kharismatik Sultan Hamengkubuwono 1 sampai dengan 10 belum ada tandingannya sampai saat ini. Itulah yang mendasari masyarakat Yogyakarta khususnya dan Indonesia pada umumnya menentang habis-habisan RUU yang digagas Pesiden cs.
(4) Sebelum Indonesia terbentuk menjadi negara justru Kesultanan Yogyakarta telah mempunyai norma dan pranata yang sempurna. Tidak heran kalau masyarakat Jawa khususnya Yogyakarta dari dulu terkenal budi pekerti yang baik. Kok seanaknya Presiden cs mengobrak abrik tatanan yang sudah teratur.

Jadi seolah-olah monarki VS demokrasi. Tetapi, kepentingan kelompok vs kepentingan vangsa. Wajarlah kalau semua etnis dari politisi, akademisi, praktisi pada teriak tidak setuju. Semoga pemerintah yang dikomandani SBY sebagai presiden membatalkan keinginannya tersebut. Sebelum wilayah lain minta menjadi negara sendiri.

Jatmiko
Jl Lapangan Ros No 52 Tebet Utara Jakarta Selatan
miko.corporation@yahoo.com
021-8292755



(msh/msh)