Mau Dikemanakan Minapolitan

Jakarta - "KKP Menganggarkan dana sebesar Rp 584 miliar untuk pengembangan minapolitan percontohan yang akan dimulai pada 2011-2014 mendatang" Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad menguraikan, dana Rp 584 untuk minapolitan akan dialokasikan untuk tiga program.

Pengembangan minapolitan percontohan berbasis perikanan tangkap di sembilan lokasi senilai Rp 364 miliar, minapolitan percontohan berbasis perikanan budidaya di 24 lokasi senilai Rp 149 miliar, dan sentra garam rakyat di delapan lokasi senilai Rp 69 miliar.

Namun begitu, program minapolitan ini sempat dipertanyakan. Bahkan, disanksikan kesuksesannya oleh berbagai pihak. Pasalnya tahap realisasinya masih belum jelas. Aplikasi dan teknis yang harus diketahui oleh para nelayan atau pembudi daya ikan sebagai orang lapang belum faham secara menyeluruh. Seakan-akan program ini masih sebatas wacana.

Bahkan, Ketua Komisi IV DPR Achmad Muqowam menyatakan bahwa upaya pemerintah untuk mewujudkan kawasan minapolitan sehingga mendorong capaian target produksi perikanan budi daya 353% sangat bagus. "Namun demikian, sampai saat
ini konsep minapolitan yang jelas belum terlihat, padahal minapolitan ini mensyaraatkan pembangunan terintegrasi yang membutuhkan dukungan lintas kementerian', ujarnya.

Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan. Ada pun sembilan wilayah pengembangan minapolitan berbasis perikanan tangkap, yaitu di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan Sumatra Utara, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Sungai Liat (Bangka Belitung), dan PPN Pelabuhan Ratu (Jawa Barat).

Berikutnya, PPS Cilacap (Jawa Tengah), Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tamperan (Jawa Timur), PPP Muncar (Jawa Timur), PPS Bitung (Sulawesi Utara), PPN Ternate (Maluku Utara), dan PPN Ambon (Maluku). Untuk lokasi minapolitan berbasis perikanan budi daya nantinya dilakukan di 24 wilayah. Antara lain budi daya ikan patin di Muaro Jambi dan Kampar (Riau), budi daya lele di Kabupaten Bogor, gurame di Banyumas (Jawa Tengah), dan rumput laut di Morowali (Sulawesi Tengah).

Di sinilah perlu peran semua pihak terkait untuk merealisasikan serta membuat program ini berhasil. Dimulai dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus berada di satu meja agar tak terjadi saling lempar tanggung jawab. Sosialisasi yang lebih menyeluruh kepada pihak-pihak terkait yang nantinya terlibat secara langsung mau pun tidak langsung saat berlangsungnya program ini.

Perlu kerja nyata dari semua pihak. Pemerintah sampai orang lapang seperti nelayan, pembudi daya ikan, atau pun penyuluh yang bisa mensinergiskan program ini. Sehingga, nantinya hasil nyata bisa dirasa. Tidak hanya sebatas wacana.
       
Baehaki Fajri Ibnu Abbas
Asrama PPSDMS Regional 5 Bogor
baehakifajri@yahoo.com
085624035789



(msh/msh)