'Ngemplang' Warteg

Jakarta - Mungkin sepintas aneh mendengar kata-kata tersebut. Tapi, akhir-akhir ini melihat dan mensikapi peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah sepertinya cocok kalau dipakai istilah itu. Kata 'ngemplang' berasal dari suku kata 'ngem' dan 'plang' yang berarti menggengam dan melempar. Atau di kata lain 'nempeleng' (maaf kalau salah karena itu adalah versi saya).

Sangat ironis di saat bangsa sedang sakit yang tidak henti-hentinya dari kasus pornografi versi Ariel, plesiran pejabat, bencana, krisis daerah istimewa, dan lebih heboh lagi kasus pajak yang belum selesai-selesai. Di saat-saat itu pula ada peraturan yang mungkin ironis dan miris, penggalakan pajak tanpa pandang bulu seperti halnya: 'ngemplang' pajak untuk rakyat jelata yaitu Warung Tegal atau istilahnya Warteg.

Sungguh yang tidak masuk akal. Kita tahu di mana modal dan pengorbanan warung kecil didasari oleh keringat dan kucuran dana yang bertahun-tahun dikumpulkan. Melihat kondisi ini selayaknya pemerintah harus tanggap jangan sampai menjadi bumerang yang akan menjatuhkan kredibilitas di mata rakyat.

Belum lagi ada peraturan setiap warga negara yang keluar negeri dan pulang membawa oleh-oleh dibatasi hanya $ 250 selisih di atasnya akan masuk kas negara. Sangat berat buat orang perantau atau pelajar yang dengan susah payah mencari uang dan membawa oleh-oleh di batasi oleh peraturan tersebut.

Okelah kita lupakan masalah tersebut sebentar. Kita fokus 'ngemplang' warteg sebentar.

Sebagai perbandingan jikalau penghasilan warteg dalam sehari Rp 300,000 maka dalam sebulan akan menghasilkan Rp 9,000,000 kotor. Nah, kalau 10% buat pajak berarti Rp 900,000 buat kas negara. Belum dipotong biaya karyawan dan modal. Wah untungnya bisa dihitung sendiri.

Jikalau negara 'ngemplang' para pengusaha yang rata-rata penghasilan miliaran dan 10% masuk negara insyaalloh rakyat jelata yang berpenghasilan seperti warteg tidak akan dikemplang. Dan, apakah mungkin dengan adanya pajak warteg bisa menambah kas negara. Bukannya malah menambah kas oknum-oknum tersebut.

Justru 'ngemplang' usaha kecil yang rawan akan kongkalingkong berhubung tidak diketahui oleh publik tidak bisa menjamin oknum akan berbuat bersih. Sementara tingkat moral korupsi sudah mengakar dari sananya.

Saya jadi teringat perbincangan teman dalam menunggu di sebuah tempat pencucian mobil.
"Mas kerja di mana?"
"Saya di instansi X baru tiga bulan".
"Wah sudah bisa beli mobil ya".
"Iya mas. Ini mobil bekas hasil uang dibagi bos", jawabnya dengan lugu dan polos.
"Lho kok mau?"
"Habis gimana ya. Saya mau nolak dan bersih tapi rekan-rekan bilang jangan sok suci deh. Kalau nggak mau dipindah kerja. Ya, terpaksalah saya ikuti lingkungan".

Ehmmmmm.
 
Wassalam,
Syarief Syaifulloh
1809 32nd Street
Philadelphia PA 19145 USA
syarieftambakyoso@yahoo.com
267-255-2879



(msh/msh)