.webp)
Macet Jakarta makin diperparah oleh ketidakmampuan pemerintah dalam menyediakan angkutan yang layak. Semakin ke sini penyebab kemacetan pun semakin meluas. Antara lain banjir, inkonsistensi penataan ruang, serta budaya indisipliner masyarakat pengguna jalan.
Pemerintah Belanja Triliunan dan Menempuh Berbagai Upaya
Pemerintah bukannya tanpa solusi. Mereka terus berupaya melakukan terobosan-terobosan kebijakan untuk mengatasi kemacetan. Tidak tanggung-tanggung. Biaya yang dikucurkan untuk mengatasi kemacetan setiap tahunnya mencapai triliunan rupiah.
Tercatat pada tahun 2009 - 2010 saja Pemerintah DKI Jakarta menghabiskan sekitar 1,34 triliun yang didukung anggaran dari pemerintah pusat. Proyeknya pun bermacam-macam mulai dari yang bersifat mercusuar seperti penambahan busway, pembangunan tol lingkar luar, pembangunan jalan layang, penyediaan kereta api double track, pelebaran drainase dan gorong-gorong, bahkan pembangunan Banjir Kanal Timur (BKT), rencana MRT dan Monorail, sampai yang bersifat minim biaya seperti penerapan electronic road pricing (ERP), three in one, kebijakan perparkiran, car free day, hingga sosialisasi penggunaan angkutan umum dan peduli lingkungan. Hasilnya?
Setidaknya hampir setiap hari kerja pagi dan sore di sepanjang ruas Jalan Gatot Subroto hingga Sudirman, sebagai jantungnya Jakarta, kondisi lalu lintas senantiasa merayap 10-20 km per jam. Tol dalam kota dan ring road-nya bahkan lebih parah. Begitu pula dengan ruas Jalan Mampang, Kalibata, Lebak Bulus, Arteri Pondok Indah.
Apalagi jika merangsek ke pinggiran seperti Kalimalang, Cakung, Ciputat dan sebagainya. Ribuan mobil berbaris tak beraturan. Ratusan ribu sepeda motor menyergap di setiap sela seperti kawanan rayap. Bus dan angkutan kota sibuk menaikturunkan penumpang di tempat yang tidak semestinya.
Truk berukuran besar dengan kecepatan pelan senantiasa melenggang tanpa beban menghalangi antrean kendaraan-kendaraan. Seperti itulah kiranya potret peliknya. Ditaksir terdapat di sekitar 127 jalur arteri strategis yang terjangkit macet kronis. Lantas apa sebabnya demikian?
Upaya Pemerintah Bisa Jadi: Garbage In Garbage Out
Kemacetan yang dihadapi DKI Jakarta memang sudah terlalu pelik. Masalahnya inequality of growth. Yakni pemerintah melakukan sesuatu dua kali lipat. Masalah kemacetan bertumbuh empat kali lipat.
Tapi, selain menyalahkan peliknya persoalan pemerintah juga harus waspada dan evaluasi tentang adanya kemungkinan garbage in garbage out, atau input yang buruk akan menghasilkan rencana/ kebijakan yang kurang efektif. Maksudnya, dalam konteks kemacetan DKI Jakarta ini bisa jadi pemerintah mengambil kebijakan didasari oleh data, peta, dan informasi yang kurang akurat, terkoordinasi, konsisten, dan terintergrasi. Jadi harus bagaimana?
Kuncinya Konsistensi dan Kesinergian Kebijakan
Ada istilah kebijakan publik incremental public policy yaitu kebijakan yang berfokus pada penyelesaian satu persoalan lewat penggabungan alternatif-alternatif pemecahan. Istilah lainnya adalah integrated policy.
Kebijakan ini mengakui bahwa setiap alternatif penyelesaian adalah saling mengisi dan mendukung karena semata-mata permasalahan kemacetan tidak ditimbulkan oleh satu aspek saja. Analoginya three in one, busway, electronic road pricing, pembangunan jembatan layang, perbesaran drainase.
Bahkan, baru-baru ini diwacanakan pengaturan jadwal kerja pegawai. Semuanya adalah solusi-solusi terbaik dalam mengatasi kemacetan, namun memiliki masing-masing tujuan dan sasaran yang ditekankan. Sehingga, jika diterapkan bersamaan seharusnya dapat efektif mengatasi kemacetan.
Sederhananya konsep integrated policy adalah penerapan busway yang bersamaan dengan pengaturan jadwal bekerja pegawai, pemberlakuan three in one, penertiban dan pemberhentian angkutan umum, mengalihkan sebagian rute angkutan umum, dan penetapan tarif parkir mahal di ruas jalan yang menjadi langganan kemacetan. Kebijakan ini juga akan lebih efektif jika didukung oleh konsistensi aparat, koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian Rencana Tata Ruang Wilayah, dan kesadaran masyarakat.
Biarkan dengan tegas semua ini diterapkan bersamaan. Minimal di 50% ruas jalan kemacetan. Awalnya akan memberikan kesulitan tapi biasanya setelah lima tahun pola mobilitas baru yang berorientasi pada angkutan publik akan terbentuk kendaraan pribadi akan berkurang, dan secara simultan kemacetan dapat ditekan.
Chrisna Permana Suhada MEc
Dosen Perencanaan dan Kebijakan Perkotaan
Universitas Trisakti
chrisna_suhada@yahoo.co.od
(msh/msh)
