Selalu ada anggapan proses pemberdayaan masyarakat dalam arti membawa masyarakat pada arah yang benar, mengubah, dan melahirkan masayrakat baru, dari tidak berdaya kepada berdaya, dari lemah kepada kuat, dari memble kepada kekuatan merupakan konsep akrab namun kadang bersifat abstrak. Ada yang memiliki pemikiran idealisme luhur dan melangit merupakan hal yang mengambang dan kurang realistis, idealis, maya, mungkin tidak mudah untuk merealisasikannya dalam dunia empiris. Konsep ini teramat manis dan mudah diucapkan memang.
Dan, faktanya demikian. Orang di mileu mana pun akan setuju setuju dengan segala macam perbaikan. Kelompok mana pun akan mengcungkan jempol tinggi-tinggi kepada para agen perubahan perbaikan. Bahkan, akan mendukung para pelaku perbaikan, terus terang, itu hanya dalam tataran wacana dan ide semata. Belum mampu menjamah kepada aplikasi dalam kehidupan. Mengapa, karena masyarakat masih meraba-meraba, tabu, dan trauma dengan masa lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Indikasinya proses perubahan dan perbaikan masih dibutuhkan oleh masyarakat. Hanya ketika mentalitas kita masih sama seperti dulu maka nonsenslah yang namanya perubahan dan perbaikan bisa mewujud kecuali dalam untaian dongeng dan harapan yang disimpan di masa depan belaka. Bisa dikatakan perubahan dan perbaikan macam apa pun harus diawali dari perbaikan mental dan jiwa dulu. Mau tidak masyarakat berubah dan mejadi agen perbaikan?
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dulu disebut Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) adalah salah satu lembaga kemasyarakatan dan memiliki potensi besar. Apresiasinya ideal dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat. Tugas utamanya adalah menghidupkan kembali semangat swadaya masyarakat yang saat ini memang dikhawatirkan mulai luntur.
Bicara soal lunturnya semangat swadaya masyarakat ini tidak bisa terlepas dari orang-orang yang mengendalikan sistem di negeri ini. Sistem memang buatan manusia. Bahkan, lebih didominasi oleh kebijakan-kebijakan Tuhan yang Mulia. Apa pun itu nama sistem bentuk dan wujudnya, bersifat netral, maka, pendorong buruk dan mandegnya sebuah sistem adalah manusianya sendiri.
Kita memang masih berkutat dan terikat dengan sistem birokrasi yang bertele-tele, berbelit-belit, bahkan cenderung mengada-ada. Sebenarnya, birokrasi macam apa pun tidak jelek, hanya saja keitika dikuasai oleh orang-orang bermental manut, penjilat, dan asal bapak senang maka hancurnya sistem itu, mandullah kreativitas.
Apakah dalam kasus ini sistem dipersalahkan? Saya pikir tidak demikian. Apakah kita akan menyalahkan sebuah mobil mogok, mesin mati, sementara pemiliknya hanya bisa menendang-nendang mobil ban mobil tersebut?
Di belahan dunia mana pun tidak sedikit orang yang mengecam sistem. Saya akui itu lumrah karena cara pandang terutama kita orang Timur selalu tidak kategoris. Selalu menghubung-hubungkan dan mengkaitkan satu kejadian dengan peristiwa lain. Sementara sama sekali tidak ada relevansinya.
Intinya, kita selalu menyalahkan lingkungan eksternal yang ada di luar kita. Ketika masyarakat tidak berdaya, pantaskah kita menyalahkan kambing yang merusak tanaman Pak Haji? Sama sekali tidak ada kaitannya.
Kembali ke persoalan awal. Terbentuknya LPM dan para pengurus yang baru sudah barang tentu menjadi catatan penting. Apalagi, lingkungan sosial merupakan fenomena pluralitas. Kadang, sering terjadi konflik horisontal meskipun masih dalam tataran konflik pemikiran.
Namun, ketika konflik ini terus berlangsung tanpa ada resistor yang bisa melerainya akan berakibat fatal bagi kehidupan di masyarakat. Dengan LPM baru, wajah baru, dan Pengurus baru, masyarakat tentu saja menaruh harapan. Sekian permasalahan sosial yang dihadapi segera bisa dipecahkan.
LPM, harus dan memang wajib menjadi penyeimbang pemerintahan yang ada di kelurahan. Bisa disebut lebih halus adalah sebagai teman sejawat yang harus bergandeng tangan.
Jangan sampai timbul kesan tidak selarasnya antara LPM dan Pemerintah Kelurahan. Karena, teramat mahal biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mengklaim ada lawan dan pesaing bagi sebuah kelompok. Paling celaka, jika pemerintahlah yang justru menjadi oposisi bagi lembaga-lembaga yang siap berkiprah untuk kebaikan masayrakat.
Namun, kita yakin. Tidak akan ada pemerintah yang senekad itu. Andaipun ada apa boleh muat. Bukankah kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat?
Warsa Suwarsa
Jl Widyakrama Balandongan Sukabumi
warsa_suwarsa@yahoo.com
0819877136
(msh/msh)











































