.webp)
Salah satu pihak yang melakukan hal itu adalah Bali Democracy Forum (BDF). Dalam forum yang digelar pada akhir 2009 sebanyak 36 negara peserta dan 13 negara pengamat hadir untuk berbagai pengalaman soal demokratisasi di negaranya masing-masing. Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama, Sultan Brunei Sultan Hasanal Bolkiah, dan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao hadir dalam kesempatan itu.
Forum yang dideklarasikan Desember 2008 itu ingin menempatkan dirinya sebagai ajang terbuka bagi negara-negara di kawasan Asia untuk membicarakan mengenai demokratisasi, proses pemilu, atau kebebasan pers. Meski demikian BDF menyepakati bukan sebagai forum yang bisa memaksa setiap negara untuk menerapkan sistem demokrasi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan berakhirnya era Perang Dingin gerakan demokratisasi bergerak lebih cepat. Amerika Serikat mendorong gerakan demokratisasi ke setiap sudut-sudut dunia. Gerakan demokratisasi di masing-masing negara ada yang langsung bisa diserap dan diterapkan. Namun, ada pula yang prosesnya tertatih-tatih. Ada pula yang malah mental.
Masing-masing Negara Mempunyai Pengalaman Sendiri
Indonesia sendiri dalam proses demokratisasi juga mengalami fase jatuh bangun. Dari masa demokrasi terpimpin ala Sukarno, demokrasi Pancasila ala Suharto, hingga masa demokrasi yang saat ini kita alami. Namun, syukur proses demokratisasi di Indonesia yang terjadi, dari waktu ke waktu menunjukkan arah yang menjanjikan.
Meski demokratisasi di Indonesia menujuk ke arah yang menjanjikan. Namun, bukan serta merta sistem itu langsung mampu meningkatkan harkat dan martabatnya rakyatnya. Sejak Suharto lengser hingga saat ini terkadang rakyat memahami demokrasi dengan keliru.
Demokratisasi diartikan dengan berbuat semaunya sendiri. Bahkan, demokrasi yang terjadi saat ini cenderung corrupt. Dalam setiap proses demokratisasi money politic lebih cenderung dinomersatukan daripada kualitas demokrasi yang bermaksud untuk menegakan prinsip checks and balances.
Catatan dari proses demokratisasi di Indonesia yang corrupt dan rusuh itu akhirnya membuat sebagaian rakyat menjadi antipati terhadap proses demokratisasi. Sehingga, banyak negara hati-hati dalam menerapkan sistem demokrasi. Misalnya seperti yang dikemukakan oleh Sultan Brunei Hasanal Bolkiah dalam BDF bahwa negaranya lebih mengutamakan perlindungan terhadap tradisi turun-temurun di negara itu dibandingkan merangkul nilai-nilai modern yang dikhawatirkan mengganggu tradisi itu.
Demikian pula apa yang dikatakan Perdana Menteri Timor Leste Xanana Gusmao. Bahwa, Timor Leste berkomitmen terhadap penegakan demokrasi. Namun, sering kali pencapaian demokrasi di negara miskin, seperti Timor Leste, bukan pekerjaan mudah. Faktor kemiskinan membuat demokrasi bisa menjadi konsep yang abstrak. Untuk itu penting untuk memahami dan menghormati kondisi setiap negara dalam mengejar idealisme demokrasinya. Tidak ada jalan pintas menuju demokrasi.
Apa yang dikatakan oleh Hasanal Bolkiah dan Xanana Gusmao itu sebenarnya sudah terjadi di Yogyakarta pada sekitar Oktober tahun lalu. Ketika Wiyosan Dalem (ulang tahun ke-61) Sultan Hamengku Buwono X dirinya menyampaikan sebuah pidato yang sangat berarti bagi masa depan Kasultanan Yogyakarta. Dalam pidato itu Sultan mengatakan tidak bersedia menjabat lagi sebagai Gubernur Daerah Istimewa Jogyakarta (DIJ).
Ketidaksediaan Sultan untuk menjadi Gubernur untuk periode selanjutnya tentu akan merobohkan sendi-sendi sistem pemerintahan di Yogyakarta yang sudah terbentuk selama ratusan tahun. Gubernur DIY harus dari Kasultanan dan Wakil Gubernur dari Pakualaman.
Ketidaksediaan Sultan untuk menjadi Gubernur tentu akan menciptakan dan memberi peluang hidupnya budaya demokrasi di Yogyakarta dengan adanya pilkada. Namun, keinginan Sultan itu sepertinya terbentur oleh kemauan rakyatnya sendiri. Pada hari selanjutnya bertempat di DPRD I Yogyakarta ribuan rakyat yang datang dari pelosok daerah itu mengadakan Sidang Rakyat I. Tujuannya cuma satu yakni menolak pilkada sekaligus menetapkan Sultan dan Paku Alam sebagai kepala dan wakil kepala daerah.
Dari keinginan masyarakat Yogyakarta ini menunjukan bahwa masalahnya bukan masalah demokratis atau tidak. Tetapi, sejauh mana pemimpin mampu membawa rasa aman dan nyaman sehingga sistem apa pun yang dianut tidak menjadi masalah. Meskipun feodal tidak menjadi soal bila hak-hak rakyat tetap dihargai dan dihormati.
Apa yang terjadi di Yogyakarta menjadi contoh bahwa pemimpin yang jujur, mampu ngayomi, dan ngayemi akan terus melekat di hati. Sehingga, mereka rela melawan (demokrasi) apa yang selama ini disebut sebagai sistem yang paling baik.
Demokrasi yang berkembang di daerah, pilkada, dirasa lebih banyak membawa kerugian pada tatanan sosial masyarakat. Persaudaraan menjadi hilang ketika selisih itu muncul. Pemimpin bagi masyarakat bukan soal jumlah vote namun dilandasi rasa budaya, hubungan batin, dan manunggalnya kawulo lan gusti.
Dalam BDF sendiri peserta hanya berbagai pengalaman dan diskusi semata. Namun, tidak bisa menyimpulkan negara mana yang menerapkan demokrasi yang bisa dijadikan model, contoh, atau tauladan. Amerika Serikat dan negara-negara Barat yang disebut sebagai negara demokratis pun sering melakukan tindakan-tindakan tidak demokratis.
Ardi Winangun
Matraman Jakarta
ardi_winangun@yahoo.com
08159052503
Pengamat Politik dan Pengurus Presidium Nasional Masika ICMI.
(msh/msh)
