Gejolak dan Goncangan Perang Kurs

Jakarta - Dunia kembali dilanda perang pada akhir 2010 ini. Perang kurs (currency wars) tepatnya. Perang kurs pada awalnya terjadi karena China ditengarai dengan sengaja mendevaluasikan mata uang Yuan (atau Renminbi). Perang kurs pada dasarnya merupakan simbol dari peristiwa riil sebenarnya yakni perang dagang.

Penurunan mata uang China hingga 40 persen dari seharusnya turut andil dalam peningkatan cadangan devisa China sebesar US 2,65 triliun. Cadangan devisa China merupakan rekor terbesar di dunia. Jauh melampaui peringkat dua yakni Jepang dengan US$ 1 triliun.

Seyogyanya negara dengan perekonomian yang sedang tumbuh dan mempunyai cadangan devisa terbesar di dunia selayaknya terapresiasi. Namun, yang terjadi sebaliknya. Mata uang Yuan (Renminbi) justru terdepresiasi dan dalam kondisi undervalued. Upaya China dengan mendevaluasikan mata uangnya tidak lain adalah guna mendorong kinerja ekspor (competitive devaluation).

Kondisi tersebutlah yang membuat AS menjadi 'berang' karena khawatir perekonomiannya akan dibanjiri produk-produk dari China sehingga penurunan pertumbuhan ekonomi dan ancaman pengangguran bisa saja terjadi di AS. Akibatnya pemulihan ekonomi di AS pasca krisis finansial dua tahun silam relatif melambat.

Presiden Obama dan Perdana Menteri Keuangan Timoty Geithner juga sempat menekan China agar menaikkan mata uanganya. Bahkan, Gubernur Bank Sentral AS (The FED) Ben Bernanke, seperti dikutip the wall street journal (19/11), secara jelas mengkritik bahwa China dan negara lain yang melemahkan mata uangnya dapat menyebabkan masalah dalam perekonomian global.

Upaya pemulihan perekonomian global memang terganggu dengan adanya perang kurs semacam ini. Negara-negara maju terfokus pada kebijakan pengaturan aliran modal dan nilai tukar yang terus menguat. Seperti yang dilakukan negara-negara di Eropa, Jepang, Thailand, Singapura, Brazil, dan beberapa negara Amerika Latin. Mereka melakukan intervensi terhadap pasar modal dan pasar valasnya guna mengantisipasi penguatan nilai tukar eksternalnya.

Ketika banyak negara berlomba untuk mendevaluasikan mata uang tentu saja membuat semakin 'memanasnya' perang kurs yang terjadi. Selain itu potensi krisis besar seperti yang terjadi pada tahun 1930-an juga mungkin terjadi karena perekonomian dunia sekarang ini cenderung mengalami overhead. Krisis yang terjadi pada era 1930-an salah satunya juga dipicu oleh perang kurs dan perang tarif.

Menyikapi kondisi demikian Bank Sentral AS juga memutuskan untuk membeli US$ 600 miliar surat utang pemerintah (treasury bond) guna mendorong penurunan tingkat bunga jangka panjang di AS. Harapanya ketika tingkat bunga mengalami penurunan akan dapat memompa aliran modal keluar dari perekonomian AS. Selain itu kurs Dollar terhadap mata uang lain diharapkan juga melemah sehingga bisa mendorong ekspor AS yang tengah melemah.

Kebijakan yang dilakukan The FED juga bisa menimbulkan masalah. Berbagai kritik juga mencuat dengan kebijakan tersebut. Dari sisi domestik sangat rendahnya tingkat bunga bisa memicu terjadinya inflasi. Dampak eksternal, rendahnya tingkat bunga di AS, akan mendorong aliran modal dari AS menuju negara dengan tingkat bunga yang masih tinggi yakni ke emerging market countrys termasuk Indonesia.

Dampak Rupiah
Dampak langsung yang dirasakan Indonesia sebagai akibat dari perang kurs adalah apresiasi nilai tukar yang mulai terjadi sejak awal Oktober tahun ini. Sampai pekan ke tiga Nopember Rupiah masih pada berada pada kisaran Rp 8,900.00 per US$. Jika penguatan terjadi secara tajam Rupiah berpotensi mengalami overvalued dan bisa mengancam keseimbangan neraca perdagangan.

Rupiah masih bisa menguat di bawah level Rp 8,900.00 per US$ karena melihat kebijakan moneter ekspansif yang dilakukan oleh beberapa negara termasuk Amerika. Sehingga, aliran modal panas (hot money) masih berpotensi membanjiri perekonomian Indonesia. Risiko bubble economy juga bisa terjadi jika kondisi berbalik arah dan Rupiah bisa terkoreksi negatif dengan cukup tajam.

Upaya intervensi Rupiah secara langsung memang sulit dilakukan. Selisih tingkat bunga AS dan di Indonesia saat ini mencapai lebih dari 6 persen sehingga akan terasa mahal jika BI melakukan intervensi langsung. Selain itu cadangan devisa yang kita miliki juga belum bisa mendukung BI untuk intervensi aktif terhadap Rupiah. Maka diperlukan kebijakan yang komperehensif yang mencakup kebijakan fiskal dan moneter oleh BI dan Pemerintah.

BI dapat mengambil alternatif melakukan kebijakan moneter ekspansif dengan menurunkan tingkat bunga secara bertahap. Kebijakan BI yang tidak menjual SBI tenor 1 (satu) bulan merupakan langkah yang tepat guna menahan aliran modal berlama-lama dalam perekonomian. Pemerintah seharusnya membuat aturan yang memfasilitasi pengalihan aliran dana dari sektor finansial ke sektor riil sehingga akan meminimalisir terjadinya capital rush.

Konsensus Global
Ketika banyak negara mengedepankan ego masing-masing guna mendorong ekspansi ekonominya dengan melakukan kebijakan devaluasi mata uang maka potensi terjadinya krisis ekonomi besar akan semakin nyata. Negara-negara dalam kelompok G-20 telah sepakat melakukan 'gencatan senjata' dalam perang kurs. Namun, karena G-20 tidak mempunyai otorita sehingga sampai saat ini gencatan tersebut belum terlaksana.

Sebelumnya dalam sidang tahunan IMF dan Bank Dunia Oktober silam juga mengedepankan isu perang kurs dalam pembahasannya. Ternyata hasil yang tercapai hanya himbauan kepada negara untuk tidak mendevaluasikan mata uangnya.

Oleh karena itu dibutuhkan semacam konsensus internasional yang difasilitasi oleh IMF dan Bank Dunia untuk mensepakati penghentian perang kurs sekarang ini. IMF dan Bank Dunia bisa memberikan punishment ketika negara tetap mendevaluasi mata uangnya ketika negara-negara lain sepakat untuk menghentikan intervensi terhadap nilai tukarnya.

Teguh Santoso
Jl Jatikusuman I Demak
uss_rockk@yahoo.com
0856271`8131

Penulis adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi FEB UGM, asisten peneliti di P2EB FEB UGM.



(msh/msh)