Pidato Obama, Kepentingan AS, dan Demokratisasi

Pidato Obama, Kepentingan AS, dan Demokratisasi

- detikNews
Rabu, 10 Nov 2010 09:49 WIB
Jakarta - Bila Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama jadi berkunjung ke Indonesia pada 9 dan 10 November 2010 beberapa agenda yang populer hendak dilakukan adalah mengunjungi Masjid Istiqlal dan pidato di depan publik. Rencana yang dilakukan oleh Obama itu sama seperti ketika dirinya mengunjungi Turki dan Mesir. Obama melakukan pidato dan mengunjungi simbol-smbol peradaban Islam, Masjid Biru (Masjid Sultan Ahmed) Istanbul, dan Universitas Al Azhar Kairo.

Apa yang dimaui Obama dalam kunjungan itu biasanya tercermin dari apa yang dikatakan dalam pidato. Saat di Mesir dan Turki, pidato Obama mengatakan upaya hubungan yang baik, ramah, dan akrab antara AS dan dunia Islam. Ketika di Jakarta, sepertinya juga sama, sebab disebut Obama akan melakukan pidato dengan tema Islam, pluralisme, dan demokrasi.

Mengapa Obama selalu mengambil tema Islam, demokrasi, dan pluralisme? Faktornya adalah, ia sedang berkunjung ke negara Muslim yang besar dan strategis. Demokrasi dan pluralisme merupakan proganda Amerika Serikat untuk menjalankan politik globalnya, dan di negara-negara tersebut (Mesir, Turki, dan Indonesia) otoriterianisme militer menghilang sedang demokratisasi dan pluralisme mulai merekah.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Ketika demokrasi dan pluralisme merekah maka AS langsung mendorong kuat-kuat ideologi tersebut agar cepat berbunga dan berbuah. Dorongan ini dilakukan dengan tujuan ketika ideologi itu berkembang maka kepentingan AS dengan mudahnya akan masuk di negara tersebut.

Ketika Turki memasuki babak baru sebagai negara demokrasi di mana peran militer yang sejak tahun 1922 dominan dan bisa mengambilalih kekuasaan secara suka-suka akan diakhiri, di mana rakyat Turki setuju terhadap amandemen konstitusi, maka AS menjadi senang, sebab Turki akan dikendalikan oleh sipil. Selama ini AS selalu melibas negara-negara yang dipimpin oleh kaum militer. Myanmar yang saat ini dipimpin oleh junta militer pun hendak dilibas AS.

Dalam amandemen di Turki itu, salah satu butir amandemen yang penting dan membuka jalan bagi demokratisasi di Turki dan membatasi peran militer. Butir-butir lainnya adalah diperkenankan untuk melakukan unjuk rasa dan melakuan demonstrasi.

Kalau dilihat dari partisipasi rakyat yang menyetujui referendum untuk melakukan amandemen, tingkat partisipasinya sangat tinggi, yakni 77% sampai 78% dari pemilih saat pemilu. Prosentase itu mencapai 50 juta suara dari 72 juta penduduk Turki.

Militerisme yang terjadi di Turki sama seperti militerisme Orde Baru yang terjadi di Indonesia. Militerisme di Indonesia diawali juga dengan "kudeta" dan dilanggengkan dengan konstitusi, UUD 1945, yang memberi kekuasaan yang demikian kuat kepada Presiden. Untuk melanggengkan kekuasaannya itu Orde Baru menabukan amandemen konstitusi.

Bila di Indonesia tokoh dari militerisme itu adalah Soeharto di Turki tokohnya adalah seorang perwira yang bernama Mustafa Kemal Ataturk. Mustafa Kemal Ataturk adalah pemimpin perang kemerdekaan Turki. Dalam peperangan pasca kekalahan Turki di Perang Dunia I, negara itu harus menghadapi Armenia, Yunani, Rusia, Perancis, dan Inggris.

Selama militerisme di Turki, para jenderal selain mengekang kebebasan masyarakat dalam berpolitik, mereka juga sering melakukan kudeta kepada pihak-pihak yang memenangi pemilu dengan dalih menyelamatkan konstitusi dan ideologi negara
(sekularisme). Tercatat para tentara telah melakukan 4 kali kudeta, yakni tahun 1960, 1971, 1980, dan 1977.

Para tentara itu tidak hanya melakukan kudeta, namun juga menguatkan kekuasaannya dengan menyusun konstitusi yang mengesahkan dan melindungi peran para tentara dalam dunia politik. Pada tahun 1982 para tentara yang dipimpin oleh Jenderal Kenan Evren menyusun sebuah konstitusi yang menyatakan miiter mempunyai legalitas menguasai lembaga-lembaga negara dan adanya kekebalan hukum bagi militer ketika melakukan kudeta.

Keberhasilan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP, Adalet ve Kalknma [sic!] Partisi) sebagai motor dalam amandemen ini juga mendapat dukungan dari Obama dan Uni Eropa. Sejak kemenangannya pada Pemilu 2002, di mata Uni Eropa, AKP adalah partai yang bisa diajak kerja sama dalam membangun Uni Eropa.

Keseriusan AKP untuk menjadikan Turki bagian dari Uni Eropa menjadikan negara-negara Eropa tidak mengkhawatirkan Turki sebagai sebuah ancaman. Meski Turki berubah haluan itu tidak menjadi masalah sebab Turki sudah menunjukan 'kesetiaannya' kepada Uni Eropa.

Turki adalah anggota NATO dan meski mayoritas berpenduduk Muslim. Turki menpunyai jalinan diplomasi dengan Israel. Dengan demikian amandemen dan demokratisasi di Turki tidak menjadi sebuah ancaman bagi Uni Eropa dan Amerika Serikat.

Demokratisasi di Turki juga mendapat support dari Obama. Bagi Obama Turki adalah negara yang cukup strategis untuk mampu menjembatani kepentingan Barat dan Timur (Islam). Kunjungan Obama ke Turki itu oleh banyak pihak dianggap sebagai babak baru hubungan Barat dan Islam.

Saat pidato di Parlemen Turki, Obama mengatakan, biarkan saya katakan sejelas mungkin, AS tidak dan tidak akan pernah memerangi Islam. Lebih lanjut dikatakan, AS telah diperkaya oleh kaum Muslim Amerika. Untuk itu Obama ingin AS menjalin hubungan lebih dekat dengan Islam.

Secara panjang lebar Obama menuturkan, dirinya ingin menjelaskan bahwa hubungan AS dengan komunitas Muslim, Dunia Muslim, tidak bisa, dan tidak akan bisa, hanya didasarkan pada perlawanan terhadap terorisme. AS mencari hubungan yang lebih luas, didasarkan pada kepentingan bersama dan saling menghormati. Dirinya akan mendengar dengan hati-hati, kami akan menjembatani kesalahpahaman, dan akan mencari persamaan. Obama dan AS akan menghormati, bahkan ketika Bangsa AS tidak setuju.

Turki bagi Obama adalah negara yang penting sebab sebagai jangkar di negara-negara Timur tengah. Turki langsung berbatasan dengan negara-negara yang mempunyai pengaruh di kawasan Timur Tengah seperti Suriah, Iran, dan Irak. Meski negara mayoritas berpenduduk Muslim namun Turki menjalin hubungan dengan Israel. Tak heran bila Turki mengupayakan perundingan damai antara Israel dan Suriah. Melalui Turki itulah, Obama mengharapkan permasalahan-permasalahan di Israel, Afghanistan, Palestina, Irak, dan soal nuklir Iran bisa diselesaikan.

Demokratisasi di Turki mendapat dukungan dari Uni Eropa dan AS, sebab bila tidak ada amandemen di negara itu maka negara itu adalah negara militeristik. Negara-negara militeristik bagi Barat merupakan musuh mereka, sebab militeristik tidak memberi ruang bagi HAM. HAM bagi Barat saat ini menjadi sebuah ideologi yang harus diperjuangkan ke seluruh pelosok dunia.

Ardi Winangun
Matraman Jakarta Timur
ardi_winangun@yahoo.com
08159052503


(msh/msh)



Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads