Nur Mahmudi Boleh Senang Namun Mungkin Dia Tidak Bahagia

Jakarta - Untuk kedua kalinya Nur Mahmudi Ismail memenangi Pilkada Depok. Dengan kemenangan yang kedua kalinya ini maka Walikota Depok Periode 2010-2015 tetap di tangan incumbent Nur Mahmudi Ismail. Nur Mahmudi dalam pilkada ini disebut meraih suara sebanyak 227.744 dari total 572.048 suara sah. Sementara rival, Badrul meraih suara 149.168, Yuyun 124.511 suara, dan Sunu Sumantri 54.142 suara.

Secara sah Nur Mahmudi memenangi pilkada itu. Namun, sejauh mana kebanggaan dirinya dalam kuantitas pilkada? Nur Mahmudi boleh senang namun dia mungkin tidak bahagia sebab dalam pilkada itu tercatat angka Golput mencapai 45%. Sebuah angka yang tinggi. Dari 1.054.000 warga Depok yang terdaftar dalam DPT KPUD Depok 480.000 tak menggunakan hak pilihnya. Sekali lagi meski syah namun kemenangan Nur Mahmudi bukan kemenangan mayoritas warga Depok.

Tingginya angka golput itu tentu saja sangat merupakan salah satu faktor kemenangan dari Nur Mahmudi. Mengapa angka golput di Depok begitu tinggi?

Mereka melakukan golput disebabkan oleh banyak hal. mungkin tidak terdaftar sebagai pemilih, masyarakat Depok yang plural mungkin merasa aspirasinya tidak diperjuangkan para calon sehingga enggan datang ke TPS, dan posisi Depok yang berhimpitan langsung dengan Jakarta di mana banyak elit politik, akademisi, dan kelas menengah yang tinggal di Depok namun bekerja di Jakarta memandang pilkada Depok bukan kelasnya. Pilkada Depok dianggap sebagai pemilu lokal yang tidak memberi dampak bagi dirinya sehingga mereka enggan datang ke TPS untuk nyontreng. Mereka bilang urusan gue urusan nasional.

Hal-hal itulah yang menyebabkan golput di Depok tinggi. Partisipasi masyarakat pun dalam pemilihan akhirnya menjadi rendah. Sehingga, dikatakan gerakan golput di Depok bukan gerakan politik namun karena disebabkan karena masalah keengganan untuk berpartisipasi dalam pilkada.

Ini lain halnya dengan golput yang pada tahun 1971-an yang dikumandangkan oleh salah seorang aktivis yang bernama Arief Budiman. Dia mengkampanyekan agar masyarakat dalam pemilu tidak memilih salah satu partai politik. Gerakan yang lebih dikenal dengan nama golput itu selanjutnya menjadi gerakan yang ngetrend.

Apa yang dikampanyekan Arief Budiman saat itu tepat sebab pemilu yang dilakukan oleh Orde Baru penuh dengan rekayasa sehingga dengan banyaknya golput secara siginifikan akan mengurangi jumlah kemenangan (Partai) Golkar.

Memang tidak ada pilkada dengan jumlah partisipasi mencapai 100%. Saat pilkada Jawa Barat partisipasi masyarakat sekitar 65%, golputnya 35%. Jumlah golput yang demikian besar tentu akan mempengaruhi hasil pemilihan sehingga untuk menghadapi golput perlu adanya taktik sendiri.

Taktik itu adalah memenangi pemilu atau pilkada sekarang bukan lagi hanya pada soal figur dan program. Tetapi, bagaimana partai bisa semaksimal mungkin mendorong anggota atau simpatisannya datang ke TPS pada saat pencoblosan. Strategi itulah yang sudah digunakan PKS. PKS memahami bahwa kehadiran orang per orang sangat berarti dalam setiap pilkada. Bagi PKS satu suara pun sangat berarti.

Strategi seperti itu ternyata sangat efektif. Terbukti PKS mampu memenangi pilkada. Buktinya dalam Pilkada Jawa Barat,  Pilkada Depok, Sumatera Utara, dan daerah lainnya calon yang diusung partai itu memenangi pilkada. Meskipun kalah namun jumlah selisihnya tidak terpaut jauh. Saat Pilkada Banten dan Jakarta memang PKS kalah namun selisih suaranya sangat tipis.

Dengan demikian keberadaan golput dalam pilkada merupakan gerakan yang berbahaya bagi partai politik yang tidak mampu mendorong anggotanya dan simpatisannya untuk datang ke TPS. Partai politik besar bisa ditelikung partai politik kecil yang semua anggota dan simpatisannya hadir ke TPS saat pencoblosan.

Dengan demikian gerakan yang perlu dilakukan oleh para calon kepala daerah di pilkada adalah mendorong pemilihnya untuk berbondong-bondong ke TPS. Untuk mendorong mereka datang ke TPS dengan money politic itu bisa-bisa saja. Namun, itu bukan jaminan bisa memenangkan pilkada.

Selain itu money politic akan menyebabkan biaya tinggi dalam berdemokrasi. Cara yang paling efektif adalah adanya pendidikan politik bahwa pilkada atau pemilu merupakan suatu proses yang penting untuk menentukan masa depan
mereka. Pendidikan politik sudah dilakukan oleh PKS.

Dengan sistemnya PKS mampu memberi penyadaran kepada anggota dan simpatisannya akan arti penting suara. PKS mempunyai prinsip untuk merubahan tatanan masyarakat dan pemerintah yang baik maka kekuasaan harus dipegang. Caranya? Ya memenangi pemilu.

Dengan cara itu maka PKS berusaha selalu memenangi pemilihan dengan cara mendorong anggota dan simpatisan datang ke TPS. Dengan demikian sebenarnya kemenangan Nur Mahmudi bukan karena prestasi membangun Depok, kalau ada mungkin cuma memberi santunan kepada setiap orang yang meninggal dunia, tetapi karena kuatnya mobilisasi PKS yang mendukungnya untuk mengerahkan simpatisan dan anggota partai untuk datang ke TPS.

Hal ini kelak juga bisa diterapkan oleh Gubenur Jawa Barat Ahmad Heryawan pada pilkada Jawa Barat yang akan datang bila ia ingin mempertahankan kedudukan sebagai gubernur. Sebagai orang PKS ia pasti akan melakukan hal yang sama dengan memanfaatkan tingginya angka golput yang pada pilkada sebelumnya mencapai 35%. 

Kekalahan yang dialami oleh partai-partai besar bisa jadi mereka terlalu terlena. Mereka tidak pernah melakukan edukasi kepada anggota dan simpatisannya agar ramai-ramai berbondong ke TPS. Mereka terlalu asyik dengan program-program yang menawarkan pendidikan gratis, biaya berobat gratis, dan tawaran lainnya. Padahal, hal-hal tersebut justru membuat masyarakat bosan.

Kampanye seperti itu justru membuat masyarakat enggak datang ke TPS sebab mereka khawatir jangan-jangan mereka akan dibohongi.
 
Ardi Winangun 
08159052503
Matraman, Jakarta Timur.



(msh/msh)