Melongok Nasionalisme di Tapal Batas

Jakarta - Kehidupan masyarakat di tapal batas pada umumnya memprihatinkan. Mulai dari kelayakan tempat huni (rumah), akses sarana-prasarana ekonomi, pendidkan, dan kesehatan. Selain terisolir secara geografis kebijakan-kebijakan pemerintah juga sulit menyentuh kehidupan masyarakat yang hidup di antara Indonesia dan negara tetangga yang berbatasan dengannya. Tragis, mereka terisolir di negeri sendiri.

Di samping keterisoliran dari multi aspek kehidupan itu masyarakat di tapal batas sangat miskin akan wawasan pengetahuan tentang negerinya sendiri (Indonesia). Hal semacam ini sudah umum terjadi di kawasan-kawasan tapal batas. Mereka lebih merasa welcome dengan negara tetangga daripada dengan negeri dan bangsanya sendiri.

Misalnya warga di 225 desa yang berbatasan dengan Malaysia di Kalimantan Selatan. Mereka selama ini hanya menikmati acara-acara televisi dan radio dari Malaysia.

Perlahan tapi pasti dengan gejala seperti ini membuat batin mereka lebih dekat dan akrab dengan hal-hal yang berbau kemalaysiaan ketimbang keindonesiaan. Rasa nasionalisme pun tak ayal mengalami pengerosian secara evolutif. 

Menurut Gubernur Kalimantan Timur dalam salah satu kunjungan kerjanya mengatakan bahwa, "warga di tapal batas lebih mengenal Malaysia daripada Indonesia. Mereka lebih mengenal Perdana Menteri Malaysia Achmad Badawi daripada Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudoyono (SBY)".

Belum lagi kemudahan untuk memasarkan hasil bumi ke Malaysia dengan keuntungan yang layak membuat masyarakat di tapal batas lebih suka menukarkan hasil bumi mereka dengan mata uang ringgit ketimbang rupiah. Akibatnya Indonesia begitu jauh dari kehidupan dan mengetahuan masyarakat.

Jangankan tumbuhnya rasa nasionalisme dalam diri masyarakat yang terjadi malah sebaliknya. Tidak sedikit warga Indonesia di perbatasan yang direkrut oleh pemerintah Malaysia sebagai tentara relawan (Laskar Wataniah).

Tumpulnya wawasan kebangsaan ini juga terjadi pada masyarakat Mantawai. Salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang berbatasan langsung dengan Filipina. Masyarakat di sudut Mantawi pun sama terisolir. Bahkan, hampir di seluruh kawasan Mantawai masyarakatnya tidak mampu berbahasa Indonesia.

Menurut laporan sebuah harian pada 11 Agustus 2009 meski dari sisi umur sebahagian siswa sekolah itu sudah layak lulus sekolah dasar (SD) mereka umumnya masih sulit berbahasa Indonesia. Juga sulit menulis dan berhitung. Dengan demikian materi harus diajarkan dalam Bahasa Mentawai. Kesulitan memahami Bahasa Indonesia membuat anak-anak tidak mudah bercakap dengan pendatang atau membaca buku sehingga pengetahuan dari luar sedikit sekali terserap.

Kondisi ini terjadi karena Bahasa Mentawai menjadi satu-satunya bahasa di lingkungan mereka. Sementara pendidikan formal, meski hanya setingkat SD, menjadi hal mahal. SD terdekat dari Sangong ada di Dusun Saliguma yang berjarak sekitar 12 kilometer atau tiga jam perjalanan kaki dengan menembus hutan dan bukit.

Dengan kondisi demikian keinginan masyarakat untuk menimbah ilmu pun terkendala oleh sulitnya mengakses sarana pendidikan. Belum lagi tenaga pendidik yang minim di Mantawai.

Kebanyakan guru yang ditugaskan di Mantawai tidak betah. Hal ini juga diakui Kepala Dinas Depdiknas Kabupaten Mantawai bahwa, "Kepulauan Mentawai masih sangat kekuarangan tenaga guru. Terutama di pesisir Barat dan pedalaman Mentawai".

Keterbatasan fasilitas pendidikan bukanlah satu-satunya persoalan di pelosok Siberut itu. Pelayanan kesehatan juga tidak ada di Sangong. Sejak tahun 2007 memang telah ada sebuah puskesmas di Siberut Selatan dengan 2 dokter, 21 perawat, dan 5 bidan. Namun, sampai sekarang tidak satu pun tenaga medis itu yang ada di Sangong. Akibatnya pengetahuan dan kualitas kesehatan warga dusun tersebut sangat minim.

Tak kalah memprihatinkan juga nasib masyarakat di Tapal Batas Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Republik Demokratik Timur Leste (RDTL). Setelah referendum masyarakat yang pro Indonesia terpaksa hengkang dari tanah kelahiran ke Indonesia. Tepatnya di Timur Barat Kabupaten Belu Atambua NTT. Meninggalkan keluarga dan handai-tolan demi kecintaannya pada Indonesia. Mereka menetap di camp-camp pengungsian.
 
Setelah dicabut status mereka sebagai pengungsi pada tahun 2008 hidup mereka kian memprihatinkan. Mulai dari soal pendidikan, kesehatan dan terlebih-lebih meningkatnya kriminalitas dan praktek prostitusi di kawasan tapal batas. Sebahagian besar pemicu budaya kekerasan dan tindakan amoral sejenis adalah persoalan ekonomi. Demikian juga akibat pengangguran dan depresi sosial pasca konflik Timor Timur.

Setiap tahun di kawasan ini juga rentan dilanda busung lapar dan gizi buruk.  Meski sebahagian besar di antara mereka telah direpatriasi (dipulangkan) ke Timor Timur namun semangat nasionalisme keindonesiaan yang begitu besar membuat mereka kembali ke Indonesia dan memilih menetap. Meski dengan kondisi yang memprihatinkan.

Kondisi masyarakat tapal batas yang berada di beberapa provinsi di Indonesia terbilang menyisakan ragam persoalan pelik. Baik di segi ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Di tengah kondisi yang demikian mereka gampang tergoda melakukan tindakan-tindakan saparatisme akibat provokasi dan konspirasi yang datang dari luar. Sebagaimana Tentara Sukarelawan Malaysia (Laskar Wataniah) yang merekrut warga Indonesia di tapal batas.

Sebab itu, berharap agar rasa dan semangat nasionalisme tetap tumbuh dan mengakar dalam hati mereka saja tidak cukup, namun harus dibarengi juga dengan memperjuangkan nasib mereka dari keterbelakangan dan keterisoliran multi aspek. Seperti yang terjadi pada masyarakat Kalimantan Timur, Mentawai (Sumatera Barat), dan masyarakat eks pengungsi Timor Timur yang menetap di tapal batas Timur Barat NTT.

Semoga dengan perhatian dan sentuhan pembangunan mereka lebih merasa memiliki Indonesia. Seperti warga Indonesia layaknya. 

Munir Sara
Jln Kayu Manis Baru 2 No 25
Matraman Jakarta Timur DKI Jakarta
abdulmunir_sara@yahoo.co.id
081318004078

Koordinator Lingkar Studi Pemuda dan Mahasiswa Tapal Batas RI - Timor Timur.



(msh/msh)