Pemberitaan Bencana: Pentingnya Jurnalisme Sensitif Bencana

Jakarta - Tulisan ini dibuat untuk merespon pemberitaan yang dilakukan oleh sejumlah media. Khususnya stasiun televisi berita dalam pemberitaan bencana Merapi.

Surat pengaduan melalui Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang saya kirimkan pada 31 Oktober 2010 telah memperoleh respon tanggal 1 November 2010 melalui email layananpublik@kpi.go.id. Dalam surat elektroniknya KPI sudah meneruskan aduan kepada semua Stasiun Televisi nasional untuk mendapatkan perhatian.

Sebelumnya terima kasih atas perhatian media yang besar terhadap bencana yang terjadi di Merapi. Aliran bantuan dan perhatian mengalir deras kepada korban setelah berita ini ditayangkan. Hanya saja beberapa pemberitaan yang terjadi saat ini justru merisaukan dan kerisauan ini perlu didengar oleh KPI Daerah maupun Pusat.

Media dalam konteks bencana seharusnya memberikan sebuah efek positif baik kepada masyarakat banyak dan korban bencana itu sendiri dengan prinsip jurnalisme sensitif bencana. Peran media pada saat dan pasca bencana adalah memberi informasi dan data yang akurat.

Dalam konteks bencana (apa pun bencananya tidak hanya Merapi) harus diketahui bahwa informasi yang disampaikan akan diakses oleh masyarakat dari berbagai kalangan dan latar belakang pendidikan. Khususnya masyarakat korban dengan trauma psikologis.

Bila terjadi kesalahan informasi masyarakat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang relevan atas isu pasti dapat mengatasi hal ini. Informasi akan dapat dianalisa dan kepanikan dapat segera diatasi. Tetapi, bagaimana dengan masyarakat yang tidak memiliki kemampuan tersebut? Saya rasa kita pun tidak menginginkan kepanikan di masyarakat yang tentu saja akan mengganggu kelancaran proses penanganan bencana itu sendiri.

Beberapa berita menampilkan wawancara dengan korban yang sayangnya kurang menerapkan prinsip sensitifitas. Formulasi pertanyaan yang disampaikan juga tidak matang dan terkesan "hantam kromo".

Terkesan bahwa manajemen tidak membekali reporter dengan riset dan data sosial sebelumnya. Dramatisasi dan konstruksi berita terjadi dengan porsi yang berlebihan dengan mengesampingkan kondisi lingkungan sekitar. Misalnya saja dengan melakukan reportase di dalam tenda pengungsian.

Saya tidak melihat ini sebagai kesalahan personal tetapi masalah manajemen. Oleh karenanya melalui surat pengaduan kepada KPI meminta agar KPI memberikan teguran keras kepada pimpinan dan manajemen stasiun televisi dan menghimbau stasiun televisi lainnya tentang pentingnya jurnalisme yang sensitif bencana. Perlu untuk memberikan pemahaman tentang mainstreaming DRR (Disaster Risk Reduction) mulai dari mitigasi, respon sampai dengan rekonstruksi kepada seluruh bagian yaitu reporter, kameramen, produser, editor, dan gatekeeper.

Mengingat bahwa Indonesia adalah kawasan yang rentan akan bencana mungkin bisa
segera dipikirkan oleh KPI agar semua media certified tentang kebencanaan. Saya kira kerja sama untuk hal ini bisa dilakukan dengan menggandeng beberapa pihak terkait. Misal seperti BNPB, BMKG, BPPTK, dan Forum PRB (Pengurangan Resiko Bencana).

Rachma Safitri Yogasari
Jalan Iromejan No 27 Yogyakarta
rachma.safitri@gmail.com
0818465717



(msh/msh)