Detik-detik Enam Tahun Kepemimpinan SBY

Jakarta - Kawan. Bahwa pada tanggal 20 oktober 2010 nanti tepat enam tahun kepemimpinan SBY sebagai Presiden di Republik ini. Lima tahun dihabiskan bersama "si lebih cepat lebih baik" (Pak JK), dan satu tahun bersama Boediono.

Kalau boleh jujur saat ini banyak dari kita yang merasa gelisah. Tidak puas bahkan kecewa kepada SBY selaku Presiden. Karena, apa yang menjadi motivasi awal negara ini didirikan sebagai bagian dari kontrak-kontrak sosial seperti yang dikatan Aris Toteles yakni untuk mensejahterakan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memberikan perlindungan keamanan bagi seluruh warga masih merupakan angan-angan semata.

Tak bisa dipungkiri bahwa kualitas pendidikan kita masih sangat jauh dari standar negara-negara maju. Akibatnya bagi anak bangsa khususnya para pencari ilmu dan terutama yang mampu terpaksa harus bersekolah keluar negeri. Sementara yang tergolong cerdas tetapi tidak mampu harus rela menjadi katak dalam tempurung dan memadakan ilmu yang dimilikinya hanya sampai
di situ.

Belum lagi pemberantasan buta aksara yang belum selesai di Republik ini. Masih menjadi PR yang belum terjawab. Artinya dari segi pendidikan kita tidak harus katakan kalau pemerintahan SBY gagal. Tapi, jalan di tempat atau dengan kata lain ala kadarnya. Padahal, di mana saja pun tidak hanya Indonesia pendidikan adalah hal utama sebagai modal kelangsungan sebuah negara.

Harusnya dengan mendapatkan kepercayaan publik untuk yang kedua kalinya Pemerintahan SBY mesti mampu meningkatkan greget pendidikan kita. Tidak hanya dengan mengeluarkan gaji ke-13 para guru, (kalau kata orang uang dari SBY) bahwa masalah pendidikan sudah selesai.

Banyak lini lain dari sektor pendidikan yang belum selesai! Termasuk mengapa di zaman SBY UU BHP (Badan Hukum Pendidikan) bisa menjadi "Legal Referensi" kita untuk menggerakkan sistem pendidikan. Ini kan sangat liberal dan dikhawatirkan kalau-kalau lembaga asing akan dengan mudah merusak visi pendidikan kita. Ini Era Global kawan. Semuanya bisa terjadi demi sebuah kompetisi.
 
Belum lagi SBY dinilai gagal menghambat lajunya Invasi (serangan) industri asing yang masuk ke pasar domestik sehingga menyebabkan pasang surut di tataran pengusaha lokal. Terutama pengusaha menengah ke bawah. Di mana Indonesia benar-benar menjadi pasar bagi perusahaan luar.

Sampai hal yang terkecil di Republik ini seperti kancing peniti pun masih made in China. Seharusnya pemerintah kita cerdas untuk mencipkan sebuah Take And Give dalam setiap transaksi dagang. China memang mempersilahkan prodak-prodak luar masuk ke negaranya. Tapi, mereka bisa melihat peluang apa yang bisa didapat dari prodak-prodak tersebut.

Contoh: memang handphone bermerek luar. Tapi, charger harus lokal. dengan cara-cara seperti inilah sehingga China saat ini menjadi ketakukan negara-negara barat. Dalam perkiraan para ahli Cina akan menjadi negara raksasa ekonomi dunia. mungkinkah kita bisa menjadi spertinya China? Tidak tahu.
 
Bagaimana kuatnya korporat-korporat asing yang katanya menguasasi hampir 93% lahan yang terdiri dari bumi, air, dan luar angkasa Republik ini. Mulai dari migas, logam berharga, perkebunan melalui kontrak karya yang sudah disepakati oleh pemerintah RI.

Sangat memperihatinkan. Dahulunya kita sangat berkeberatan dengan 350 tahun penjajahan yang dilakukan oleh perintahan belanda di bumi pertiwi ini. Dan, sudah menjadi pengalaman kita kalau pendudukan masyarakat internasional ke negara ini hanya untuk menikmati kekayaan sumber daya alam kita. Tetapi, mengapa di zaman SBY juga memperbolehkan koorporat asing mengeksploitasi Sumber Daya Alam kita hingga 90 tahun lamanya melalui undang-undang penanaman modal asing (PMA).

Jadi, wajar saja kalau kita generasi saat ini hanya menikmati berbagai bencana yang timbul akibat eksploitasi-eksploitasi alam terdahulu hingga sampai sekarang. Negara kita ini kaya kawan. Tapi, jangan sampai kita mengalami nasib serupa dengan Kaum Sabak yang pernah ditenggelamkan Tuhan bersama dengan kekayaan alamnya hanya karena tidak bersyukur.

Saat ini ada sekitar 400 lebih kurang UU yang dicurigai dietapkan berdasarkan pengaruh intervensi asing. Kalau begitu model macam apa negara kita sekarang.
 
Ke depan negara ini harus lebih menghargai keselamatan dan nyawa setiap insan Indonesia. Menakertrans (Cak Imin) mengatakan saat ini ada 177 Warga Negara Indonesia "TKI" yang terancam hukuman mati di Malaysia. Tiga di antaranya telah divonis dan tinggal menunggu eksekusi. Hal tersebut tejadi akibat berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan para personal di Malaysia. Jadi ini adalah salah individual dan tidak ada kaitannya dengan negara. Begitu kira-kira ucapnya.

Mutlak menyalahkan para WNI. Sangat kontras dengan apa yang pernah dilakukan oleh Pemerintah Malaysia ketika warganya ditahan di Indonesia. Mereka (malaysia) langsung cepat-cepat menyisir laut perbatasan untuk menangkap para WNI dan kemudian dibarter dengan warganya. Ironisnya pemerintah kita justru bersepakat untuk membarter itu melalui diplomasi dan disebut sebagai diplomasi yang menguntungkan RI.

Bersimpatik hati ini ketika Sebastian Pinera Presiden Chili "nongkrong" selama lebih kurang 33 jam untuk memastikan ke-33 warganya yang terkubur di sebuah penambangan selama 69 hari. Dan, tak kalah dengan Evo Morales jauh-jauh datang dari Bolivia ke penambangan itu juga untuk memastikan seorang warganya keluar dengan selamat karena turut terkubur di dalam penambangan. Demikian kiranya para pemimpin lain mencontohkan betapa pentingnya warga bagi para pemimpinnya.
 
Banjir bandang Wasior Papua Nugini dan bencana-bencana sebelumnya pasti akan menjadi catatan rakyat tentang bagaimana intensitas pemerintah kita dalam menghadapi bencana alam. Di Wasior SBY hanya menampakkan wajah lebih kurang selama tiga jam dengan kegiatan salam-salam, cakap-cakap, dan tunjuk-tunjuk. Coba deh sekali-sekali SBY menginap di tenda-tenda darurat bersama rakyat dalam artian agar pemerintah bisa lebih merasakan apa yang telah dirasakan korban bencana alam yang setidaknya dikernakan eksploitasi alam indonesia.
 
Hari ini adalah detik-detik menanti enam tahun kepemimpinan SBY. Diperkirakan akan banyak gelombang massa yang turun ke jalan untuk melakukan evaluasi kinerja SBY selama enam tahun. Berbagai tanggapan pun bermunculan di media. Di satu pihak ada yang menginginkan SBY turun dan tentunya di kubu pemerintah sangat membantah kalau isu penjatuhan SBY adalah hal yang tak masuk akal dan dianggap inskonstitusional.

Apa pun tanggapan yang muncul dari enam tahun kepemimpinan SBY adalah sebuah hal yang sah-sah saja. Karena rakyat adalah tuannya dan rakyatlah yang merasakan proses perjalanan negara dalam kepemimpinannya. Akhirnya, kami anak muda bangsa akan senantia berdoa dan melakukan apa saja agar negara ini bisa lebih hebat, lebih bermartabat, dan lebih dicintai oleh setiap rakyatnya. Billahii Fii Sabilillhaq Fastabiqul Khairat. 

Zefrizal
Jl Air Bersih Gg Rezeki No 186 C
Medan Sumatera Utara
kiffung@yahoo.com 
08126469787
 


(msh/msh)