.webp)
Kami mulai dengan menginventarisir permasalahan-permasalahan "bangsa" sebagaimana kami pahami. Selanjutnya kami mulai memilah-milah persoalan dan mengelompokkan berdasarkan besar-kecil efek yang ditimbulkan. Setelah semuanya relatif bagus kami kemudian merancang kegiatan dan aksi yang kemudian kami namakan Gerakan Reformasi.
Di atas adalah ilustrasi singkat yang pernah kami alami dua belas tahun yang lalu. Keadaan kini sebenaranya lebih parah dari tahun 1998. Memang banyak ahli ekonomi mengatakan sekarang ini ekonomi Indonesia sedang dalam peak. Tetapi,
fakta tidaklah demikian. Infrastruktur kita relatif tidak ada perkembangan yang signifikan. Geliat ekonomi hanya di tingkat ekonomi subsistansi, dan kita belum menemukan the real economi. Sementara itu elite di negeri ini seperti berjalan di dalam dunianya sendiri dengan mengenakan kaca mata kuda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penderitaan Rakyat, melakukan amandemen UUD 1945 karena dinilai telah disalahgunakan oleh rezim ,dan terlalu simple untuk sebuah negara sebesar Indonesia, menghapus fungsi politik ABRI yang terkenal dengan Dwi Fungsi ABRI, melaksanakan otonomi daerah yang seluas-luasnya karena dinilai pemerintahan saat itu terlalu sentralistik, menegakkan supremasi hukum dan bebaskan pemerintahan dari KKN.
Lepas dari semua itu, gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk melakukan perubahan dan pembaruan. Terutama perbaikan tatanan perikehidupan dalam bidang politik,
ekonomi, hukum, dan sosial. Dengan demikian, gerakan reformasi telah memiliki formulasi atau gagasan tentang tatanan perikehidupan baru menuju terwujudnya Indonesia baru.
Persoalan pokok yang mendorong atau menyebabkan lahirnya gerakan reformasi adalah kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga-harga sembilan bahan pokok (sembako), seperti beras, terigu, minyak goreng, minyak
tanah, gula, susu, telur, ikan kering, dan garam mengalami kenaikan yang tinggi. Bahkan, warga masyarakat harus antri untuk membeli sembako itu.
Di lain sisi, situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia semakin tidak menentu dan tidak terkendali. Harapan masyarakat akan perbaikan politik dan ekonomi semakin jauh dari kenyataan. Keadaan itu menyebabkan masyarakat
Indonesia semakin kritis dan tidak percaya terhadap pemerintahan Orde Baru. Tetapi, baiklah kalau kita sedikit meluruskan cita-cita reformasi yang merupakan gerakan moral untuk menjawab ketidakpuasan dan keprihatinan atas kehidupan politik, ekonomi, hukum, dan sosial:
Reformasi bertujuan untuk menata kembali kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan demikian, hakikat gerakan reformasi bukan untuk menjatuhkan pemerintahan orde
baru, apalagi untuk menurunkan Suharto dari kursi kepresidenan.
Namun, karena pemerintahan orde baru pimpinan Suharto dipandang sudah tidak mampu mengatasi persoalan bangsa dan negara, maka Suharto diminta untuk mengundurkan secara legawa dan ikhlas demi perbaikan kehidupan bangsa dan negara
Indonesia di masa yang akan datang.
Tetapi, apa yang terjadi sekarang ini; apa yang kita tonton setiap hari benar-benar jauh dari cita-cita reformasi. Apa untungnya kita melengserkan Soeharto? Kita belum menemukan pemimpin yang lebih baik. Kalau Soeharto dinilai
KKN apakah pemimpin-pemimpin kita sekarang ini lebih bersih dari Soeharto?
Kita harus jujur menjawabnya. Apa pula untungnya kita mengamandemen UUD 1945 yang pada akhirnya konstitusi kita kehilangan roh perjuangan dan cita-cita kebangsaan. Demikian pula apa untungnya kita menghapus Dwi Fungsi ABRI? Apakah pemimpin sipil sudah terbukti lebih baik? Apakah negara tidak jatuh pada kooptasi partai dan golongan tertentu. Seperti lahirnya perda-perda syariah yang akhir-akhirnya banyak bermasalah?
TNI dan Polri tetap kita butuhkan untuk mengawal perjalanan bangsa yang majemuk ini. Demikian juga dengan otonomi daerah yang kita buka seluas-luasnya, adakah untungnya?
Otonomi daerah yang dimaksudkan untuk akselerasi pembangunan ternyata hanya melahirkan "raja-raja kecil" yang justru menghambat pembangunan nasional. Demikian pula dengan ditegakkannya supremasi hukum dan pemerintahan yang bebas KKN. Sekarang ini menjadi pertanyaan maha besar.
Lihatlah begitu banyak kelompok masyarakat yang bermain hakim sendiri dan bertindak layaknya polisi; demikian juga kita bisa menyaksikan penyuapan masih saja terjadi dan hukuman yang diberikan kepada para koruptor masih sangat lemah dan yang paling mengerikan adalah para punggawa hukum pun terlibat dan menjadi pemain utama dalam mafia hukum. Sungguh mengerikan!
Memang, semua agenda reformasi tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan dan dalam waktu yang singkat. Agar agenda reformasi dapat dilaksanakan dan berhasil dengan baik maka diperlukan strategi yang tepat, seperti:
1. Menetapkan prioritas, yaitu menentukan aspek mana yang harus direformasi lebih dahulu dan aspek mana yang direformasi kemudian.
2. Melaksanakan kontrol agar pelaksanaan reformasi dapat mencapai tujuan dan sasaran secara tepat.
Reformasi yang tidak terkontrol akan kehilangan arah, dan bahkan cenderung menyimpang dari norma-norma hukum. Dengan demikian, cita-cita reformasi yang telah banyak sekali menimbulkan korban baik jiwa maupun harta akan gagal. Mari,
sekalian aktifis yang masih memiliki nurani untuk bangsa ini, teruslah berjuang untuk tegaknya reformasi yang sesungguhnya. Kalau memang, apa yang sekarang ini kita jalankan salah mari dengan rendah hati kita koreksi kembali demi kejayaan bangsa Indonesia tercinta.
Eusta Supono
Peneliti Sosial Politik Pada Yayasan Cinta Indonesia
yoestas@yahoo.com
(msh/msh)
