Moratorium Sawit

Jakarta - Angka kemiskinan di Bumi Pertiwi sejatinya bisa dientaskan melalui pemberdayaan lahan tidur secara berkesinambungan. Namun, upaya ini agaknya masih luput dari perhatian pemerintah. Atau, bisa jadi karena kencangnya pengaruh asing.

Sejak ditandatanganinya moratorium sawit di Oslo Norwegia oleh Presiden SBY beberapa waktu lalu pupuslah sudah harapan masyarakat Indonesia khususnya mereka yang bekerja di sektor perkebunan sawit. Sebab, dalam moratorium itu tercantum, perusahaan besar tidak lagi diperbolehkan memperluas lahannya dengan alasan demi menyelamatkan lingkungan dari pemanasan global.

Selanjutnya, perusahaan sawit maupun lahan sawit yang dimiliki perorangan terpaksa harus rela menghentikan impiannya. Sebagai gantinya, peningkatan produktivitas adalah pilihan yang mesti dipatuhi.

Produktivitas yang menurut pemerintah merupakan cara yang tepat menggenjot jumlah produksi mau tidak mau harus pula dituruti. Salah satu caranya melalui peremajaan sawit maupun penggunaan pupuk yang lebih besar.

Reaksi masyarakat Indonesia khususnya yang terlibat langsung dengan komoditas sawit dapat ditebak sangatlah negatif. Mereka menyebut moratorium sengaja diberlakukan guna menyerang negara-negara berkembang. Apalagi, untuk saat ini, Indonesia memang tercatat sebagai negara produsen sawit terbesar di dunia.

Terdapat banyak pihak yang langsung menunjukkan reaksinya antara lain GAPKI, KADIN, beberapa perusahan sawit, dan tentunya masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor sawit.

Di sisi lain, meski tidak berdampak langsung pada perusahaan besar yang bergerak di sektor sawit, penandatangan moratorium sawit di atas tentu saja sangat memukul para masyarakat kelas bawah. Ambil contoh, karyawan baik lepas maupun menetap di perkebunan sawit tentu saja akan kekurangan pekerjaan jika moratorium tersebut dilaksanakan pada 2011 nanti.

Lahan sawit tidak lagi diizinkan untuk diperluas sementara jumlah angkatan tenaga kerja terus meningkat tajam. Dengan kata lain, perkebunan sawit merupakan salah satu cara guna mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Harus diakui, keterkaitan antara kemiskinan dengan kerusakan hutan memang tidaklah tampak secara kasat mata. Akan tetapi, korelasi di antaranya keduanya sangatlah positif sehingga sangatlah layak disebut bahwa kerusakan hutan di Tanah Air pada dasarnya disebabkan oleh kemiskinan. Masyarakat sekitar hutan dengan terpaksa harus menebangi hutan demi memenuhi kebutuhannya.

Pro Greenpeace atau Rakyat?
Meski kehadirannya belum terlalu familiar di tengah masyarakat, LSM asing Greenpeace ternyata mampu membuat pemerintah bertekuk lutut. Layaknya IMF, Greenpeace dengan seenaknya "memaksa" pemerintah Indonesia menandatangani moratorium Oslo.

Hal ini tentu saja mengundang tanda tanya besar. Ada apa dengan Greenpeace dan pemerintah? Apakah karena adanya gelontoran dana miliaran rupiah oleh Norwegia membuat pemerintah gelap mata? Tentu saja, dana yang diberikan Norwegia tersebut direncanakan akan menjadi bagian dari "penyelamatan lingkungan dunia". Akan tetapi, menurut saya, hal tersebut sangatlah mengada-ada.

Marilah sejenak meneliti sepak terjang Greenpeace di Nusantara. Pertanyaannya sederhana saja. Kenapa hanya pelaku sawit saja yang diserang Greenpeace? Padahal, kita semua tahu, beberapa perusahaan besar Amerika Serikat seperti Freeport, Newmont, Caltex, maupun ConocoPhilips juga memberikan sumbangan negatif terhadap lingkungan Indonesia?

Lantas, kenapa Greenpeace yang katanya pecinta lingkungan tidak pernah menggubris perusahaan tersebut?

Bila demikian, pantaslah disebut apabila Greenpeace bersama beberapa perusahaan besar dimaksud, dan (pemerintah) diduga kuat telah menjalin konspirasi tingkat tinggi. Apakah konspirasi itu? Bisa diduga, konspirasi itu bisa jadi adalah konspirasi perdagangan. Wah, kalau sudah begini, masyarakat Indonesia akan tetap saja terpuruk di jurang kemiskinan.

Ishak H Pardosi
Jalan Matraman No 3 Jakarta
pardosi2000@yahoo.com
081586435566



(msh/msh)