.webp)
Tugas dan tanggung jawab Kapolri baru memang berat. Tidak hanya sekedar mengurusi kejahatan tradisional dan konvensional saja. Tidak hanya masalah maling, perampokan dan pembegalan. Tetapi, yang lebih berbahaya adalah terorisme. Semua masalah keamanan dalam negeri menjadi tanggung jawab kepolisian.
Kapolri yang baru diharapkan bisa mengatasi permasalahan yang masih menjadi PR dan tugas polisi yang saat ini tertunda dan belum selesai. Apalagi tugas negara yang cukup berat yaitu pemberantasan korupsi. Tugas polisi memberantas dan menumpas para koruptor. Jangan malah ikut tergiur uang para koruptor yang bertumpuk-tumpuk itu. Terorisme dan bibit-bibit separatisme juga harus menjadi perhatian dan kewaspadaan yang tinggi bagi Kapolri yang baru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kapolri baru harus memahami itu semua. Kapolri yang baru juga harus berani menegakan kedisiplinan dan melakukan pembenahan di internal kepolisian serta memberantas barang busuk di dalam institusi kepolisian. Anggota polisi yang korup, polisi yang memeras, jual beli perkara, dan menjadi beking preman harus ditumpas. Semuanya itu agar institusi kepolisian menjadi bersih dan mendapatkan kehormatan dari masyarakat.
Polisi harus berubah dan berani mengubah paradigma dengan visi dan misi yang baru, yang lebih tanggap, cekatan, dan profesional. Menjadi abdi negara dan abdi masyarakat yang sungguh-sungguh memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat.
Memang tidak mudah memimpin institusi polisi yang besar itu. Kapolri yang baru harus bertindak berdasarkan sikap yang profesional dan tidak mementingkan pihak-pihak tertentu. Kapolri yang baru harus bisa memberikan rasa aman dan ngayomi seluruh warga negara. Terutama yang mencari keadilan. Tidak dapat dipungkiri kalau Kapolri yang baru menjadi harapan seluruh masyarakat supaya negara ini menjadi aman dan tenteram.
Kapolri yang baru juga harus berani membuat peraturan yang dapat menjadi terobosan (break through) pelayanan masyarakat yang berorientasi "customer satisfaction" kepuasan kepada masyarakat. Semua urusan pelayanan masyarakat harus dibuat gampang, jelas, dan transparan.
Kalau ada biaya berapa biaya tersebut haruslah jelas. Proses dan prosedur juga harus jelas kapan selesainya. Tidak seperti dahulu (dan mungkin juga masih terjadi sekarang ini) mau membuat SIM saja bikin pusing kepala.
Kapolri baru harus dapat memberantas calo dan biro-biro jasa yang mengambil keuntungan karena ketidakjelasan pembuatan SIM dan agar membuat sistem dan prosedur proses tilang yang transparan dan akuntabel. Kapolri baru harus dapat membersihkan institusi kepolisian dari makelar-makelar kasus. Makelar kasus ini yang merusak nama baik kepolisian. Memang tidak sesederhana itu tugas Kapolri. Tetapi, itu salah satu contoh yang menyentuh langsung kepada masyarakat.
Kapolri baru harus berani menegakkan kebenaran yang sejatinya dan yang sebenar-benarnya. Tidak memilih-milih kepentingan penguasa saja. Kalau penguasa salah maka Kapolri harus berani ambil tindakan dan memproses secara hukum. Tidak hanya dibiarkan saja atau malah dilindungi.
Besar harapan masyarakat menunggu keputusan politik siapa yang akan ditunjuk menjadi Kapolri baru. Siapa saja nanti yang menjadi Kapolri tidak ada kepentingannya dengan saya. Yang terpenting masyarakat bisa ayem tentrem mencari sandang pangan. Masing-masing terbebas dari rasa teror dan kejahatan yang mengancam.
Preman-preman juga harus ditumpas. Dalam bentuk organisasi atau kelompok apa pun preman itu jangan malah dibekingi karena ada setoran. Bangsa apa negara ini kalau preman dipelihara karena ada uangnya. Saya percaya masih banyak polisi yang baik.
Semoga Kapolri yang baru dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak hanya kepada negara. Tetapi, yang lebih utama terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.
Andang Andiwilapa
Setia Budi Jakarta
andiwilapa@yahoo.co.id
+6281272330333
(msh/msh)
