Dilema TKI: Antara Expatriat dan Bangsa Budak

Jakarta - Andaikan negara yang makmur ini sungguh-sungguh memakmurkan bangsanya maka akan banyak penduduk bangsa ini yang mempunyai pembantu rumah tangga dari negara-negara Timur Tengah, Malaysia, Hongkong, Taiwan, Korea, Singapore, dan bangsa-bangsa lainnya. Indonesia akan menjadi mercusuar dunia dan orang-orang asing akan berbondong-bondong pergi ke negeri kita yang gemah rimpah loh jinawi ini.

Perkebunan-perkebunan, tukang batu, buruh pabrik dan pekerjaan-pekerjaan "kasar" lainnya akan dikerjakan oleh para tenaga kerja asing (TKA).

Bangsa kita akan dihormati dan disegani karena memberikan banyak pekerjaan bagi orang-orang asing yang di negaranya kesulitan mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tidak ada lagi warga negara bangsa kita yang menjadi warga negara kelas dua karena semuanya kelas satu.

Para tenaga kerja asing tersebut yang bekerja di negara kita bangga akan status sebagai tenaga kerja asing di Indonesia. Mereka mendapatkan upah dan fasilitas yang sangat layak. Jaminan kesehatan, keamanan, keselamatan kerja semua berjalan dengan baik. Tidak ada pungli terhadap mereka.

Mereka semua senang, gembira, dan bahagia menjadi bagian dari perekonomian Indonesia. Tidak ada lagi sebutan pahlawan devisa, karena semua pahlawan devisa sudah tidak lagi hanya sekedar menjadi pembantu rumah tangga dan melakukan pekerjaan kasar lainnya. Pahlawan devisa tersebut sudah menjelma menjadi expatriat yang profesional dan dihormati dalam bidangnya masing-masing.

Pahlawan devisa hanyalah sekedar istilah untuk memperhalus kata padahal sesungguhnya mereka hanyalah pembantu rumah tangga dan buruh yang diperas oleh bangsa lain dan bangsa sendiri. Tidak hanya keamanan, keselamatan, dan kesejahteraannya saja yang mengkhawatirkan. Melainkan kehormatan sebagai waraga negara Indonesia sesungguhnya menjadi pertaruhan.

Apakah sesungguhnya yang sedang terjadi? Apakah negara ini secara perlahan-lahan menjadi bangsa budak? Yang meneruskan tradisi kolonial dahulu, mengirimkan budak ke Suriname dan beberapa negara koloni Belanda lainnya? Pertanyaan yang akan mendapat jawaban klise apabila disampaikan kepada para pejabat pembesar negara ini yang mengurusi masalah tenaga kerja.

Tanpa disadari (atau malah mungkin disengaja) bangsa ini telah sukses bermetamorfosis melegalkan perdagangan manusia dengan dibuatnya berbagai macam regulasi yang seolah-olah pengiriman TKI ke luar negeri adalah untuk memberikan penghidupan dan masa depan yang lebih cerah.

Sesungguhnya segala macam regulasi yang dikeluarkan tersebut menunjukkan ketidakmampuan untuk memberikan kehidupan yang layak bagi kemanuasia atas warga negara sendiri di negara sendiri. Berbagai cara terobosan dibuat agar pengiriman TKI tetap dapat dilaksanakan karena untuk keuntungan beberapa pihak.

TKI ibarat madu yang manis yang dapat diperas ketika panen tiba. Memang tidak sedikit keuntungan dari perbudakan lintas bangsa tersebut, semua pihak diuntungkan termasuk bangsa ini. Negara ini begitu bangganya dengan istilah pahlawan devisa padahal sesungguhnya kebanggaan itu menjadi bahan lelucon dan tertawaan bangsa lain.

Suatu bukti kepandiran di negara yang sangat kaya tetapi salah pengelolaan ini.

Suatu saat kelak beratus-ratus tahun lagi bangsa ini akan tercatat dalam sejarah dan menjadi bahan kajian ilmiah di dunia akademik dan pemerintahan bangsa-bangsa lain. Mengapa bangsa yang sangat kaya tidak sanggup memberikan lahan pekerjaan yang cukup bagi warga negaranya? Mengapa bangsa ini menjadi bangsa budak yang menyisakan keturunan di negara asing yang bukan koloninya? Mengapa warga negara bangsa ini hanya sanggup bekerja pada pekerjaan-pekerjaan kelas bawah?

Akan banyak referensi dan buku yang ditulis yang mengulas perdagangan manusia untuk menjadi buruh di negara asing dengan dibungkus kata yang sangat halus "Tenaga Kerja Indonesia".

Andang Andiwilapa
Jln Perintis - Setia Budi Jakarta
andiwilapa@yahoo.co.id
081272330333



(msh/msh)