Indonesia Butuh Solusi Radikal Pengentasan Kemiskinan

- detikNews
Senin, 20 Sep 2010 17:55 WIB
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) mengundang Profesor David T Ellwood, Dekan Harvard Kennedy, untuk menyampaikan kuliah tentang peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan orang miskin. Hasil dari kuliah tersebut akan diterapkan oleh para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II dan Presiden SBY bertekad untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi guna mengentaskan kemiskinan di Indonesia.

Salah satu caranya adalah mengurangi angka pengangguran yang cukup besar di Indonesia. Prof David T Ellwood menekankan syarat utama dari keberhasilan pengentasan kemiskinan adalah perekonomian negara yang kuat. Ellwood tidak sepakat dengan kebijakan pemberian bantuan langsung berupa uang kepada warga miskin. Sedangkan strategi dan paparan yang lain untuk mengentaskan kemiskinan diakui oleh Bapak Syarif Hasan, Menteri UKM, telah dilakukan oleh Indonesia yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, dan mengurangi angka kemiskinan.

Presiden SBY lebih lanjut menjelaskan bahwa selama ini dia telah menjalankan triple track strategy yakni growth, job, dan proverty reduction (pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan) sejak tahun 2004 yang kemudian ditambah satu hal lagi tentang menjaga kelestarian lingkungan. Dari penyampaian kuliah oleh Prof Ellwood, menteri UKM meyakini bahwa Indonesia selama ini telah dalam jalur yang benar secara kebijakan ekonomi sehingga tinggal meneruskan dan memperbaiki yang kurang.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam wawancara di sebuah stasiun swasta nasional yang kemudian ditanggapi dengan berbagai keraguan oleh DR Hendri Saparini dan Prof Cipta Lesmana tentang keadaan ekonomi Indonesia saat ini yang masih karut marut. Prof Cipta Lesmana menilai acara kuliah "kemiskinan" di Istana ini hanyalah bagian dari pencitraan Presiden dan sinyal-sinyal bagi menteri yang akan di reshufle.

Cipta Lesmana menyayangkan tentang pembahasan kemiskinan ini mengapa harus mengundang orang luar (yang mempunyai syarat kepentingan negara Kapitalis) yang membutuhkan sumber tenaga kerja yang murah dari negara-negara berkembang. Sedangkan Ibu Hendri menilai bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia haruslah dipertanyakan.

Selama ini siapakah sebenarnya yang menikmati hasil dari pertumbuhan tersebut. Dilihat dari data kemiskinan di Indonesia 64 persen orang miskin berada di Pedesaan seharusnya pemerataan dan keadilan ekonomi yang lebih ditekankan bukan hanya berbangga dengan nilai kamuflase pertumbuhan.

Revolusi Arah Kebijakan Ekonomi di Indonesia

Selama ini Indonesia secara fundamental menerapkan sistem ekonomi kapitalis yang memberikan keleluasaan kepada pihak individu atau swasta untuk menguasai hajat hidup orang banyak. Indonesia hanya mengandalkan pendapatannya dari penerimaan pajak. Jika terjadi defisit neraca pembayaran alternatif kebijakan yang diambil dengan mengambil utang luar negeri.

Negara yang tercatat sebagai pemilik sumber daya alam yang melimpah ruah mulai dari pertanian, perikanan, kehutanan, hingga pertambangan sangat disayangkan memiliki penduduk miskin yang cukup tinggi yaitu 31,02 juta orang pada bulan Maret 2010 dan tingkat pengangguran terbuka 7,41% dari 116 juta angkatan kerja (sumber data BPS). 

Sistem kapitalisme yang dianut di Indonesia memungkinkan para pemilik modal (swasta) baik asing maupun pribumi mengusai sumber-sumber kekayaan alam di Indonesia sehingga membuat kesengsaraan dan tidak meratanya pendapatan. Para pemilik modal tersebut secara perhitungan di atas kertas bisa menutupi pendapatan-pendapatan per kapita orang-orang miskin ketika pemerintah menghitung pendapatan rata-rata per kapita.

Kesenjangan ekonomi sangat terasa terutama jika kita hidup di desa akan sangat mudah mendapati kemiskinan yang mewabah karena 64% orang-orang miskin berada di pedesaan. Belum lagi sistem mata uang yang dianut di Indonesia menggunakan fiat money yang menstandartkan nilai rupiah kepada Dolar sehingga Indonesia sangat tergantung kepada kestabilan ekonomi Amerika. Oleh karena itu tanpa mengubah paradigma kebijakan ekonomi secara mendasar maka bisa dipastikan tidak akan pernah bisa terlepas dari masalah kemiskinan dan pengangguran yang terus terjadi dalam jumlah yang sangat tinggi.

Alternatif Solusi Radikal dan Fundamental Pengentasan Kemiskinan
Pertama, Indonesia harus mengubah sistem mata uangnya yaitu menstandartkan kepada logam mulia emas dan perak bukan kepada dollar. Indonesia harus benar-benar menguasai tambang-tambang emas dan perak yang ada untuk dikelola secara mendiri dan menghentikan kontrak-kontrak dengan perusahaan asing.

Penstandaran kepada logam mulia emas dan perak akan menjadikan nilai mata uang Indonesia selalu stabil tidak tergantung kepada mata uang negara asing. Sistem ekspor dan impor dilakukan dengan mata uang yang distandarkan kepada emas dan perak atau dengan saling tukar kebutuhan barang atau jasa yang dimiliki sebagaimana Bapak Habibi menjual pesawat yang dibeli dengan beras ketan sehingga Indonesia tidak tergantung dari mata uang asing seperti Dolar.

Kedua, kekayaan alam yang ada di Indonesia adalah milik masyarakat sehingga negara tidak berhak memberikannya kepada asing atau swasta untuk mengelolanya dan seperti sekarang ini. Negara hanya mengambil pajak atau bagi hasil. Negara hanya berkewajiban mengelola kekayaan tersebut kemudian hasilnya dikembalikan ke masyarakat dalam berbagai bentuk seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain tergantung kebutuhan masyarakat.

Sebagai bentuk pelaksanaan amanah mengelola kepemilikan umum masyarkat negara membentuk beberapa lembaga atau seksi yang mengurus kepemilikan umum. Seksi-seksi terbut di antaranya: seksi minyak dan gas; seksi listrik; seksi pertambangan; seksi laut, sungai, perairan, dan mata  air; seksi hutan dan padang (rumput) pengembalaan.

Ketiga, negara menghentikan mengambil utang luar negeri dan menghentikan sistem ribawi yang semakin membengkakkan nilai utang. Negara juga tidak mengandalkan pajak sebagai pemasukan yang hanya semakin menambah beban hidup masyarakat. Pajak hanya diberlakukan ketika kas negara kosong dan negara segera membutuhkan uang untuk hal-hal pembangunan fital bagi masyarakat. Pemberlakuan pajak juga hanya bagi orang-orang yang kaya sedangkan warga miskin dibebaskan dari kewajiban pajak.

Keempat, negara membubarkan lembaga-lembaga zakat swasta dan mengambil alih tugas tersebut. Negara bisa membuat bagian atau lembaga shadaqah resmi yang bertugas mengambil zakat dari masyarakat yang beragama Islam (apalagi Indonesia mayoritas beragama Islam). Bagian shodaqoh ini bisa dibagai menjadi beberapa seksi di antaranya: seksi zakat uang dan perdagangan; seksi zakat pertanian dan buah-buahan; dan seksi zakat ternak unta, sapi dan kambing. Untuk pos harta zakat ini dibuatkan tempat khusus dan tidak bercampur dengan harta-harta pendapatan negara yang lain.

Harta dari zakat ini didistribusikan secara merata kepada orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para muallaf, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang, untuk fi sabilillah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Negara juga harus mengeluarkan aturan "paksaan" zakat bagi yang mampu sebagaimana sekarang ini negara menindak wajib pajak yang tidak mau membayar. 

Dari solusi-solusi tersebut saya yakin negeri ini terbebas dari ketertindasan ekonomi dan kemiskinan sehingga harta tidak hanya berkutat pada orang-orang tertentu sebagaimana yang terjadi dalam sistem kapitalis. Solusi tersebut telah terbukti selama 13 abad mampu mengentaskan kemiskinan mulai dari jaman Khulafaur Rasyidin hingga kekhilafahan Turki Ustmani.

Jadi, mengapa kita tidak mencobanya kembali dan membuang jauh-jauh kapitalisme yang terbukti memproduksi krisis demi krisis dan hanya menghasilkan kesenjangan yang cukup jauh antara si Miskin dan si Kaya.

Tri Wahyu Cahyono
Jl Monjali Yogyakarta
triwahyu.c@gmail.com 
085649858503
 
Penulis adalah mahasiswa S2 MEP UGM. 



(msh/msh)