.webp)
Selalu ada yang baru dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kalimat itu kian melekat dalam dalam benak masyarakat terkait geliatnya pemberitaan media terhadap kinerja para dewan. Akhir-akhir ini media ramai membicarakan soal rencana pembangunan gedung baru DPR dilengkapi fasilitas ruang rekreasi, kolam renang, spa, dan pusat kebugaran.
Ketidaklayakan kondisi gedung saat ini menjadi dalih utama untuk memuluskan niat mereka. Kalau kita amati gemparnya pemberitaan atas pembangunan gedung baru dengan fasilitas mewah hanya seglintir cerita parsial DPR. Sebelumnya wacana dana aspirasi dan rumah aspirasi juga sempat dilontarkan dengan menelan anggaran mencapai triliunan rupiah yang dibebankan kepada negara. Kritikan dari berbagai kalangan hanya jadi senyuman manis bagi mereka.
Sorotan tajam atas merosotnya kualitas anggota dewan kian menyudutkan posisi mereka. Melihat fakta di lapangan peran dan fungsi mereka yang semakin tak jelas arahnya. Tengok saja, produktivitas legislasi (baca: RUU) dalam prolegnas 2010 sangat rendah. Dari 70 RUU yang ditargetkan hanya lima yang terealisasi. Belum lagi ditambah kasus-kasus penyerta sebut saja kedisiplinan, kultur koruptif, atau pun obyek sampingan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Taktik memainkan wacana publik terkondisikan secara sistematik. Taktik ini digunakan kala persepsi mereka di hadapan publik mengalami penurunan. Kita masih ingat betul sikap reaktif para dewan dalam penyelesaian kasus Bank Century. Seolah-olah mereka benar-benar memperjuangkan kebenarannya. Toh, hasilnya kasus itu tak tahu entah ke mana ujung tanduknya.
Setelah itu publik terus digiring dengan hal-hal yang berbau eksekutif. Mulai dari kasus LPG, polri, atau pun kinerja eksekutif. Tak salah lagi motif utama mereka melakukan hal tersebut akibat intrik-intik politik yang bertumpu pada laparnya kekuasaan.
Mereka yang mengaku "wakil rakyat" merasa posisinya lebih tinggi di atas masyarakat. Mereka bak raja sang raja yang harus dilayani dengan fasilitas super mewah. Mereka terus mengartikulasikan keadaan publik. Konspirasi politik dengan model satu warna banyak dijumpai. Mereka mencoba membangun paradigma bahwa publik tidak boleh mendeskreditkan kapabilitas mereka. Bila hal ini bisa mereka kondisikan maka silent power akan mudah dilancarkan.
Menjadikan legislatif sebagai lembaga super power pengontrol negara secara abstrak. Padahal, idealnya negara penganut trias politica menuntut legeslatif sebagai stabilitator atas penyelenggaraan negara oleh eksekutif.
Sikap apatis yang coba dipatrikan oleh dewan legislatif akan berdampak buruk terhadap kestabilan negara. Tak jauh juga dengan para wakil rakyat lainnya yang duduk di jajaran birokrasi pemerintahan, arogansi kebijakan sepihak tak menyiutkan nyali mereka untuk terus mem-beo-kan panggung politik.
Kebijakan yang sering gonta-ganti "ala mereka" sedikit banyak memangkas aspirasi publik. Dari sini kontrol sosial penting rasanya digalakkan demi meluruskan kembali fungsi negara dalam mengayomi warga sebagaimana mestinya. Media maupun masyarakat harus terus memantau kesewenang-wenangan para wakil rakyat.
Kepala dingin (baca: ketidakpekaan) para wakil rakyat segera dicairkan dengan sikap kritis kita terhadap perlakuan mereka. Sehingga, para wakil rakyat mengetahui kondisi masyarakat seperti apa yang jauh-jauh hari menjadi keprihatinan DN Aidit, dan memahami kembali makna hakiki sebuah wakil rakyat.
Naufal Azizi
Rawamangun Jakarta Timur
naufaltamanhati@gmail.com
08566318918
Mahasiswa dan Aktivis Lembaga Kajian Mahasiswa UNJ.
(msh/msh)
