.webp)
Bagaimana mungkin mereka bisa mengklaim adalah wakil rakyat sedangkan agenda yang mereka jalankan bukanlah apa yang dikehendaki rakyat. Rakyat ingin harga bahan pokok murah, sekolah gratis, kesehatan gratis, dan mudahnya mendapat pekerjaan. Sedangkan anggota DPR bagaimana memanfaatkan anggaran hanya untuk kepentingan dan kenyamanan sendiri.
DPR begitu mudah menyetujui program-program yang bersifat konsumtif dan tidak berarti bagi masyarakat. Sedangkan jika ada hubungan langsung dengan rakyat mereka seolah 'cuek' dan sangat lama untuk memberi keputusan. Tengoklah bagaimana mereka menyetujui penarikan subsidi yang jelas-jelas akan semakin menyusahkan rakyat banyak.
Sekarang anggota DPR tengah berambisi untuk membangun gedung baru 36 lantai senilai 1,6 triliun untuk semakin meneguhkan identitas mereka sangatlah berbeda dengan orang-orang yang mereka wakili. DPR ingin mempunyai istana yang akan lebih sulit untuk dimasuki oleh rakyat jelata yang notabena adalah tuan mereka. Inikah yang disebut sebagai otoriter gaya demokrasi? Minoritas menindas mayoritas.
Anggota DPR harus belajar dari sejarah hancurnya kerajaan. Ketika seorang raja berbuat absurd dan semakin menindas sehingga muncullah gerakan rakyat yang ingin lepas dari kesewenang-wenangan sang Raja yang hanya bisa menarik upeti rakyat. Kalangan istana hidup bermewah-mewahan di atas penderitaan semua rakyatnya.
Akhirnya, kerajaan bubar karena ketidakpercayaan lagi rakyat terhadap para wakil dan pemimpinnya yang hidup mewah di Istana. Demokrasi bagaikan dua mata pisau yang bisa menjatuhkan kerajaan tetapi satu sisi menciptakan otoriter gaya baru. Marilah kita lihat. Bagaimana bebal dan budeknya para anggota dewan ketika rakyat berteriak tidak setuju terhadap apa yang mereka lakukan. Mereka tetap melakukannya dengan alasan ini adalah alam demokrasi.
Apa yang dilakukan DPR sangat tidak sesuai dengan realita orang-orang yang mereka wakili. BPS tahun 2010 mencatat sebanyak 8,6 juta angkatan kerja masih menganggur dan 31 juta (13,33 persen) penduduk masih hidup di bawah garis kemiskinan. Lalu apa yang dilakukan DPR. Apa yang mereka perjuangkan dengan menganggarkan Rp 1,6 triliun untuk pembangunan "Istanan DPR", RpĀ 8,4 triliun untuk dana aspirasi (per anggota 15 miliar rupiah), rumah aspirasi Rp 112 miliar, dan Rp 3,3 triliun untuk infrastruktur rumah aspirasi. Ironisnya, semua anggaran tersebut ditanggung rakyat melalui APBN.
Sebagai bagian dari masyarakat saya merasa prihatin terhadap apa yang terjadi dan ini merupakan muhasabah bagi DPR. Bahwa, mereka adalah wakil-wakil rakyat yang seharusnya agenda mereka adalah menyuarakan kepentingan rakyat. Jika DPR tidak mampu menyuarakan aspirasi dan kehendak rakyat lalu apa pentingnya adanya DPR bagi rakyat?
Demokrasi yang tengah berjalan di Indonesia memanglah sangat mahal. Bahkan, berjalan sangat cepat. Terbukti dengan begitu cepatnya kedzaliman yang terjadi oleh penguasa (DPR atau pun pemerintah). Muncul sebuah pertanyaan besar. Setiap era telah berganti orang-orangnya dan yang tetap adalah sistemnya. Apakah benar sistem inilah yang bisa membuat rakyat makmur dan mendapatkan keadilan? Kita butuh bukti bukan teori.
Tri Wahyu Cahyono
Jl Monjali Yogyakarta
triwahyu.c@gmail.com
085649858503
Penulis adalah mahasiswa S2 MEP UGM.
(msh/msh)
