Tersenyum pada Orang Buta Berbisik pada Orang Tuli

Jakarta - Belakangan ini kita kembali dikagetkan oleh ulah para wakil rakyat kita. Setelah rencana dana aspirasi kandas mereka kembali memajukan gagasan dana rumah aspirasi. Pada intinya tetap sama yaitu mereka meminta tambahan dana operasional untuk mengerjakan tugas-tugas mereka. Pengalokasian dana rumah aspirasi itu dinilai sangat mubazir dan tidak berfaedah.

Hal-hal seperti ini tentu akan sangat mengecewakan rakyat. Tanpa rasa sungkan mereka meminta anggaran dana tanpa disertai mekanisme yang jelas mengenai program yang akan dijalankan dan tanpa ada jaminan apakah kepedulian mereka terhadap rakyat akan meningkat atau tidak. Para anggota dewan selalu saja meminta tambahan 'uang jajan' tetapi jarang sekali membawa hasil yang signifikan bagi perbaikan kehidupan masyarakat.

Sama seperti kasus-kasus sebelumnya. Kali ini angka yang diajukan pun cukup fantastis. 200 juta rupiah dana yang diminta untuk setiap anggota dewan sejumlah 560 orang. Atau setara dengan nilai total 112 miliar rupiah. Permintaan-permintaan dana seperti ini sepertinya akan menjadi kebiasaan rutin yang terus dilakukan anggota dewan kita.

Sangat aneh rasanya berulang kali para wakil rakyat kita memiliki ide-ide semacam ini. Sebagai wakil rakyat seharusnya mereka sudah mengenal sejak lama kondisi kebutuhan dan aspirasi masyarakat sehingga seharusnya tidak perlu lagi melontarkan ide pembangunan rumah aspirasi.

Menurut analogi awam akan sangat terasa janggal bahwa ternyata para pemimpin kita yang duduk di Senayan adalah orang-orang karbitan yang hanya ingin mencari kedudukan ketika mencalonkan diri tanpa tahu sama sekali apa sebenarnya yang dibutuhkan masyarakat. Langkah konkret dan keikhlasan benar-benar dituntut dari para Penghuni Senayan tersebut.

Dengan gaji bersih yang diterima sekitar 60 juta rupiah tiap bulan dan masa jabatan selama 5 tahun mengumpulkan uang sebesar 200 juta untuk membangun rumah aspirasi dari kocek pribadi seharusnya menjadi hal yang mudah. Anggaran negara yang sepantasnya digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat tidak perlu kembali diutak-atik guna mempertebal kantong para wakil rakyat.

Mekanisme penyaluran aspirasi masyarkat yang ada saat ini dinilai juga sudah cukup baik. Mengapa tidak dioptimalkan. Masyarakat bisa menyalurkan aspirasinya melalui kantor-kantor Dewan Pengurus Daerah masing-masing. Hal lain yang bisa dilakukan adalah pemanfaatan teknologi informasi seperti layanan pesan singkat (SMS), internet, facebook, dan lain-lain guna menyerap aspirasi dari masyarakat.

Begitu banyak mekanisme dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh para wakil rakyat untuk mendengar suara hati rakyat. Jadi mengapa harus membuat-buat mekanisme baru yang ujung-ujungnya akan menyunat anggaran negara. Sebaiknya para anggota dewan lebih berfokus pada pembuatan kebijakan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat bukan kebijakan perbaikan kondisi ekonomi individu atau kelompok.

Sebuah harapan besar ketika isu-isu dan ide-ide yang diangkat di Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar datang dari suara rakyat. Jangan sampai keputusan-keputusan yang diambil dalam forum terhormat DPR tersebut bagaikan tersenyum pada orang buta dan berbisik pada orang tuli karena dirasakan tidak sesuai dengan hati nurani rakyat.

Siddik Adi Wijaya
Jalan Teluk Ratai II Nomor 54
Kelapa Gading Barat Jakarta Utara
siddik_ti08@yahoo.com
(021) 4503007 / 02196464533



(msh/msh)