Konflik Tanjung Berakit dan Pemberdayaan Pulau Terluar

Jakarta - Di tengah kontroversi pemberian gelar SBY sebagai "Bapak Kesejahteraan Nasional" sekarang ini kurang lebih 2 juta buruh migran Indonesia di Malaysia dan sekian banyak lagi di negeri tetangga lainnya adalah sebuah fakta bahwa ketidakmampuan ekonomi Indonesia dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan pendapatan yang layak alias mensejahterakan. Meskipun disadari bahwa "ekspor" buruh migran dengan istilah "Pahlawan Devisa" adalah bagian dari strategi pendapatan nasional.  

Oleh karena itu kerja sama ketenagakerjaan bagi Indonesia harus selalu dijaga sebab rusaknya hubungan bilateral akan menambah beban dalam negeri dan bertambahnya angka pengangguran serta hilangnya sumber devisa. Namun, Peringatan 65 tahun kemerdekaan RI baru-baru ini diwarnai peristiwa yang mencoreng kedaulatan bangsa yakni enangkapan anggota patroli pengawasan Kementerian Kelautan oleh polisi Malaysia di perairan Kepulauan Riau sedikit menggangu keharmonisan RI - Malaysia.

Konsekuensi letak geografis Indonesia di persilangan jalur lalu lintas internasional sehingga tak dapat disangkal bahwa selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman. Salah satu potensi konflik antar negara yang sering terjadi di kawasan Asia Pasifik ini adalah masalah tapal batas territorial overlapping claims karena setiap pergolakan berapa pun kadar intensitas akan berpengaruh terhadap RI. Apalagi jalur lalu lintas suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan laut Indonesia. 

Ketidaksepahaman mengenai garis perbatasan utamanya wilayah laut antar negara yang banyak dan belum terselesaikan melalui mekanisme perundingan cukup mengusik harmonisasi antar negara maupun keamanan kawasan. Selain Malaysia terdapat beberapa negara berdaulat lainnya yang 'lautnya' ersinggungan dengan laut Indonesia. Di antaranya India, Filipina, Thailand, Singapura, Vietnam, Papua Nugini, Timur Leste, dan Australia yang permasalahannya tak kunjung usai hingga detik ini. 

Kita tentu berharap pemerintah Malaysia dan negara tetangga lainnya yang sesama anggota ASEAN bersikap arif serta kembali melanjutkan perundingan mengenai kesepakatan tapal batas maritim secepatnya. Agar sengketa ini tidak berlarut-larut. Oleh karena itu sangat penting bagi ASEAN untuk membangun suatu mekanisme guna mengatasi konflik antar anggota ke forum ASEAN.

Insiden Pencurian ikan oleh nelayan Malaysia dan penangkapan tiga aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Indonesia oleh polisi Diraja Malaysia di perairan Tanjung Berakit, sebelah utara pulau Bintan pekan lalu adalah serangkaian deret panjang ketidakharmonisan hubungan bilateral dan konflik tapal batas RI - Malaysia. Atas insiden penangkapan tiga aparat KKP pemerintah melalui kementerian Luar Negeri akhirnya melayangkan nota diplomatik berisi protes keras ke pemerintah Malaysia atas insiden pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh Pejabat Polisi Diraja Malaysia di wilayah perairan Indonesia.  

Peritiwa seperti ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Sebelumnya Malaysia tercatat beberapa kali melanggar kode etik maupun batas wilayah dengan Indonesia. Pada 7 Januari 2005 kapal perang Tentara Laut Malaysia, Sri Melaka 3147, menembaki kapal nelayan Indonesia. Tentara Malaysia juga pernah menyiksa karyawan PT Asiha Samudera yang memperbaiki lampu suar di Karang Unarang, timur Pulau Sebatik yang dikenal kaya kandungan minyak. 

Kemudian pada Maret 2005 pesawat tempur Malaysia jenis 4 Beechcraft B200T Super King, menerobos perairan RI hingga tiga mil, mendekati KRI Wiratno yang sedang patroli. Pada Januari hingga April 2009, TNI AL mencatat telah sembilan kali kapal milik tentara Malaysia masuk ke perairan Indonesia.

Konflik Indonesia - Malaysia yang berawal dari perang mengenai Kalimantan Utara antara kedua negara pada 1962-1966, melayangnya Pulau Sipadan - Ligitan, silent occupation (pencaplokan diam-diam) Blok Ambalat hingga pengakuan Tari Pendet yang notabene berasal dari Bali, ke dalam promosi wisatanya serta pengakuan  lagu Rasa Sayange dan kesenian Reog dari Ponorogo sebenarnya adalah rangkaian bara konflik Malaysia dan Indonesia yang belum pernah benar-benar padam sejak dikumandangkannya slogan "Ganyang Malaysia" oleh Presiden Soekarno pada 1960-an.

Konflik tapal batas RI - Malaysia oleh sebagian kelompok masih dianggap sebagai masalah keamanan. Padahal, faktor ekonomi lebih banyak sebagai biang penyulut konflik kedua Negara tersebut. Faktanya sengketa Ambalat yang menjadi rebutan antara Petronas dan Shell karena diprediksi memiliki kandungan minyak yang melimpah. Namun, Pemerintah Indonesia juga harus berbesar hati mengakui kasus-kasus tersebut muncul karena ketidakseriusan pemerintah memperjuangkan kepentingan nasional. Mulai soal TKI, pembalakan liar, pencurian ikan, hingga ke soal pencurian karya seni dan budaya.

Pemberdayaan Pulau Terluar
Sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah teritorial yang cukup luas Indonesia mempunyai persolaan ancaman terhadap keberadaan pulau-pulau terluar khususnya yang berbatasan dengan negara tetangga. Dari 17.499 pulau-pulau yang ada sebanyak 5.698 pulau sudah diberi nama. Sementara sebanyak 11.801 Pulau belum ada nama. 

Dari jumlah sebanyak itu terdapat 92 Pulau terluar yang dinilai sangat strategis karena menjadi garis terdepan Nusantara, juga berbatasan langsung dengan laut internasional, rentan akan timbulnya konflik antar dua negara yang saling mengakui kepemilikkan. Belum lagi kita sempat dikejutkan keberadaan orang-orang asing yang menguasai beberapa pulau di negeri ini.

Hilangnya Pulau Sipadan dan Ligitan mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya memelihara pulau-pulau perbatasan baik yang berpenghuni maupun tidak. Karena, begitu luasnya wilayah Indonesia, mengandalkan kekuatan militer saja tidak akan cukup untuk menjaga pulau-pulau tersebut. Penting pula untuk diingat bahwa pulau atau karang terkecil sekali pun, yang mungkin tampak tak berarti itu, sebenarnya memegang peranan besar dalam penentuan batas wilayah negara dan ratusan mil pemanfaatannya.

Disadari bahwa wilayah pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara lain adalah penanda batas teritorial Nusantara yang menjadi garis depan kedaulatan Indonesia dan merupakan pintu atau halaman dari keseluruhan wilayah negara yang paling mudah diakses dan paling rentan terhadap pengaruh dari luar. Baik dalam bentuk ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, maupun yang menyangkut pertahanan dan keamanan
negara. 

Kita semua perlu menyadari perlunya mengelola pulau-pulau kecil terluar secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu, serta mewujudkan berbagai kegiatan yang nyata dan bermanfaat bagi masyarakat dengan memadukan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam, pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan ekonomi dan sosial budaya, serta pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan. 

Andi Iqbal Burhanuddin
Wakil Dekan III FIKP Unhas dan Anggota Perhimpunan Alumni Jepang (PERSADA)



(msh/msh)