.webp)
Susunan kepengurusan yang terbentuk itu merupakan sebuah reaksi dari adanya HKTI tandingan di bawah Oesman Sapta Odang. Prabowo Subianto terprovokasi oleh susunan pengurus HKTI di bawah Oesman Sapta Odang yang juga melibatkan banyak politisi dari lintas partai. Untuk menandingi kepengurusan itu maka Prabowo mengajak politisi Senayan dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PDIP, PAN, dan beberapa partai lainnya bergabung ke HKTI di bawah pimpinannya.
Rivalitas itu sangat terlihat ketika adik kandung Gus Dur, Lily Wachid, menjadi pendukung HKTI di bawah Oesman Sapta Odang, maka Prabowo Subianto mengajak Yenny Wahid, anak kandung Gus Dur, menjadi pengurus HKTI di bawah kepemimpinannya. Bila demikian, maka HKTI yang terjadi saat ini tak ubahnya bagaimana HKTI itu kali pertama berdiri, yakni rivalitas antar partai politik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
KATI ini sama seperti dengan KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia), KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia), KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), Kesatuan Aksi Pengemud Becak Indonesia (KAPBI), dan kesatuan-kesatuan aksi lainnya mendukung dan menuntut dibubarkannya
PKI. Selepas PKI dan onderbouw-nya berhasil dibubarkan, organisasi petani yang tergabung dalam KATI, di awal Orde Baru, kecuali STII akhirnya membentuk HKTI.
STII tidak mau bergabung dengan HKTI sebab organisasi petani yang berafiliasi pada Masyumi itu curiga HKTI akan digunakan untuk kepentingan politik golongan tertentu dan sekedar alat kepanjangan tangan pemerintah. STII pun menuduh pembentukan HKTI merupakan rekayasa pemerintah Orde Baru untuk membuat ormas tani menjadi banci.
Dari Pertanu pun demikian. Rata-rata pengurus Pertanu menolak untuk berfusi ke HKTI. Namun, saat itu Pengurus Pertanu H Imam Churmen menjelaskan kepada pengurus Pertanu lainnya bahwa misi HKTI sama dengan misi Pertanu. Dari penjelasan itu maka akhirnya Pertanu tetap mendukung berdirinya HKTI.
Apa yang dituduhkan STII terhadap HKTI sebagai organisasi tani menjadi banci terbukti. Akibat dari HKTI di bawah kendali Orde Baru, maka organsasi itu tidak bisa melakukan advokasi ketika penggusuran lahan petani (sawah, kebun, dan ladang) atau masalah agraria terjadi. Seharusnya HKTI menjadi tempat mengadu para petani, namun fungsi itu semasa Orde Baru perannya diambil oleh LSM. LSM-LSM-lah yang justru melakukan advokasi dan pembelaan terhadap kaum petani yang lahannya diserobot oleh pemerintah dan pengembang real estate. Sehingga, kita mendengar kasus-kasus seperti di Cimacan, Rancamaya, Kedungombo, dan diberbagai tempat lainnya.
Dulu PKI mampu menggerakan petani sehingga petani mampu menjadi pendulang suara bagi PKI untuk menjadi partai politik yang masuk lima besar dalam Pemilu 1955. Dan, pada Pemili 2009, Prabowo Subianto dengan iklan HKTI-nya mampu melakukan hal yang sama, menjadikan Partai Gerindra, partai yang dibentuknya, menjadi partai baru yang penuh harapan.
Keberhasilan Prabowo inilah maka menjadikan banyak orang sadar bahwa massa HKTI, petani, mampu menjadi lumbung suara. Untuk itu maka pada Munas VII HKTI, para politisi berebut menjadi Ketua Umum HKTI. Tercatat ada Oesman Sapta Odang, M Jafar Hafsah, dan Titiek Soeharto. Ketiga orang itu berlatar belakang Partai Persatuan Daerah, Partai Demokrat, dan Partai Golkar.
Dari perebutan HKTI oleh para politisi tersebut maka justru membuat anggota, para petani, yang nasibnya seharusnya diperjuangkan justru semakin diabaikan. Harus diakui secara jujur bahwa kontribusi HKTI terhadap nasib petani selama ini sangat minim. Mengapa demikian? Sebab mereka tidak mengurusi petani namun hanya mencari muka kepada para petani. Para petani hanya menjadi komoditas politik. Sama seperti anggota BTI yang tidak tahu apa-apa namun menjadi korban politik Orde Baru.
Kalau kita menyimak dari apa yang dikemukakan ahli Sosiologi Pedesaan dan Guru Besar IPB Prof Dr Sediono M P Tjondronegoro, bahwa petani beraktivitas bukan karena digerakkan dan dilandasi oleh sebuah ideologi namun karena kebutuhan akan tanah. Petani hidup dari tanah pertanian di daerah pedesaan. Kalau tanahnya semakin menyempit dan hasil produksinya tidak mencukupi untuk keluarganya, ya dia protes. Seperti buruh yang bekerja, upahnya semakin sedikit sehingga tidak cukup untuk membeli pangan dan kebutuhan lainnya, tentu mereka menuntut kenaikan upah.
Dari paparan di atas sebenarnya petani (murni) adalah petani yang selalu memperjuangkan kepentingannya hak-haknya. Bukan untuk berpartai atau berpolitik. Sehingga, yang berorganisasi di organisasi petani adalah elit-elit partai politik bukan petani. Mereka hanya menarik petani ke kanan dan ke kiri. Organisasi petani bentukan partai politik keberadaannya hanya sekadar memobilisasi mereka. Namun, setelah tujuan partai politik tercapai, maka keberadaan petani dilupakan. Tak heran bila sampai saat ini kesejahteraan petani belum tercipta dan merdeka.
Ardi Winangun
Wartawan Salah Satu Media Pertanian dan Peternakan
(msh/msh)
