Bukan Pencitraan (Presiden) Tapi Tell The Truth

Jakarta - Pandangan sejumlah pengamat yang mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terjebak pada politik pencitraan merupakan penilaian yang tidak memahami konteks. Maksudnya, dalam iklim demokrasi komunikasi dengan rakyat menjadi suatu keharusan. Karena, pemerintah dipilih langsung oleh rakyat.

Ini yang membedakan dengan era Orde Baru (Orba). Saat itu kekuasaan sangat absolut. Tidak dipilih rakyat dan tidak demokratis. Oleh karenanya komunikasi ke publik menjadi sesuatu yang dianggap tidak penting mengingat kekuasaan bisa berdiri tanpa melalui mekanisme demokratis.

Mungkin saja pihak-pihak yang menilai pemerintahan SBY lebih mementingkan politik pencitraan masih menganggap saat ini seperti era Orba. Sehingga, komunikasi politik Presiden ke rakyat dianggap tidak perlu.

Presiden SBY bisa saja tidak "melaporkan" kinerja pemerintah ke publik. Tapi, nantinya publik akan menuntut itu sebagai bentuk verifikasi kerja pemerintah. Inilah pilihan-pilihan yang sulit dalam alam demokrasi sehingga kerap dimaknai berbeda oleh sebagian kalangan.

Yang terpenting bukanlah pencitraan atau apa pun namanya. Tetapi, apakah "informasi" yang disampaikan Presiden ke publik benar atau salah. Jika memang informasi itu merupakan fakta maka tak ada alasan untuk menganggapnya sebagai "pencitraan".

Intinya adalah tell the truth. Menyampaikan kebenaran. Bukan sebaliknya. Memanipulasi kesalahan untuk kepentingan kekuasaan. Presiden SBY memegang prinsip itu sehingga apa yang disampaikan ke rakyat adalah hal-hal yang telah, sedang, dan akan dilakukan pemerintah. Walaupun tentu saja selalu ada rencana yang terkadang tidak sesuai dengan target awal.

Di sini demokrasi memberi ruang kepada masyarakat untuk memberikan kritik. Begitu seterusnya hingga sistem politik mengenal apa yang dinamakan input dan output. Para pengamat dengan segudang pengatahuannya mengetahui hal di atas. Tetapi, politic is not an empty room. Melainkan ruang yang penuh dengan kepentingan.

Ini juga difasilitasi dalam demokrasi. Hanya saja apa pun kepentingan yang melekat pada semua stake holders politik seharusnya tidak sampai menihilkan fakta dan mementingkan interests masing-masing. Kepentingan bangsa adalah yang terbesar dan itu yang harus kita utamakan.

Presiden sudah memberi banyak contoh bagaimana bersikap demokratis dan tak mengejar popularitas semata. Belum lama ini Presiden SBY menegaskan bahwa Ibu Negara, Ani Yudhoyono, tidak akan maju menjadi capres pada pilpres 2014 mendatang. Padahal, beberapa pihak terus mendorong agar Ibu Ani maju.

Di sisi lain, tak ada aturan yang terlanggar jika Ibu Negara maju. Ini juga sudah terjadi di banyak negara. Seperti AS dan Argentina. Hillary Clinton pernah maju sebagai capres Partai Demokrat sebelum dikalahkan Barrack Obama. Sementara itu, Cristina Kirchner di Argentina, memenangkan pemilu untuk menggantikan suaminya.

Namun, Presiden SBY memilih untuk menutup perdebatan itu, dan mementingkan tumbuh dan sehatnya demokrasi bagi Indonesia ke depan. Apakah ini pencitraan? Tentu itu adalah sikap yang harus dilihat sebagai itikad baik seorang pemimpin di negara demokrasi.

Keberanian SBY mengambil sejumlah kebijakan yang tidak populis juga menunjukkan bahwa ia tidak mementingkan popularitas. "I don't care about my popularity", begitu kata Presiden beberapa waktu lalu.

Opsi menaikkan harga BBM dan perundingan perdamaian Aceh di periode pertama pemerintahannya menjadi bukti bahwa tak ada alasan untuk membela mati-matian popularitas. Walau sempat dikecam sejumlah kalangan terbukti kedua kebijakan krusial tersebut membawa dampak positif bagi negara ini dalam jangka panjang.

Bukankah ini merupakan suatu prestasi? Apakah ini juga dianggap pencitraan? Wallahualam.

Zaenal A Budiyono
Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi



(msh/msh)