Polri dan Manifesto Kebenaran

Jakarta - Sebelumnya selamat Hari Bhayangkara Kepolisian RI yang ke-64. Semoga di dies natalies-nya tersebut Polri ke depan bisa semakin dewasa dalam menykapi berbagai pengaduan masyarakat karena tugasnya sebagai pengayom dan pelayan publik.

Dalam usianya yang ke-64, yang dalam ukuran manusia tinggal sepenggal jalan lagi, sudah sepantasnya Polri mengerjakan taubatannasuha. Bertaubat yang sebenar-benarnya demi memberikan kemaslahatan bagi bangsa. Dalam perjalanannya yang begitu berliku tentu ada titik lemah dan lebih dari lembaga yang bermarkas di Jalan Trunojoyo itu.

Polri dalam sorotan. Kira-kira itulah yang terjadi akhir-akhir ini. Banyak sekali kejadian yang menghentak publik dan entah mengapa selalu melibatkan Polri. Dari kasus terorisme (Densus 88), Bank Century, "krimimalisasi" KPK, video porno yang diduga mirip Ariel - Luna - Tari, Budayawan Arswendo Atmowiloto menyebutnya sebagai "Babad Cut Lunar". Sampai yang terbaru kasus "perseturan" Polri dengan majalah Tempo yang mengangkat isu bertajuk "rekening gendut perwira Polri" dengan muka depan kaver berilustrasikan seorang polisi berpakaian dinas terlihat sedang mendedah tiga ekor celengan babi. Suatu pemberitaan yang jelas-jelas mengganggu pihak kepolisian dan sempat disesalkan oleh Kapolri yang menyatakan polisi sebagai manusia biasa yang tentu banyak salah dan khilapnya, dan merasa terhina mengapa korps yang begitu dielu-elukan tatkala berhasil membekuk dan menembak mati para gembong teroris harus dirusak citranya oleh "hanya" ilustrasi oknum yang mendedah celengan babi tersebut.

Reaksi Polri tersebut dianggap berlebihan. ICW bahkan menyatakan bahwa Polri tidak perlu sereaktif itu dalam menanggapi pemberitaan di majalah Tempo. Jika dianggap merusak citra maka Polri bisa menggunakan hak jawab. Jangan malah melaporkan ke Bareskrim Polri dengan tuduhan penghinaan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 207 dan 208 KUHP. Langkah Polri ini malah mengindikasikan tidak adanya itikad baik untuk membenahi kebobrokan di internalnya sendiri.

Berkaca dari apa yang terjadi pada sang whistle blower, Susno Duadji, di mana Susno yang lantang dan berkomitmen untuk membongkar mafia kasus, namun ternyata malah dipenjarakan. Kekhawatiran banyak pihak, langkah "kriminalisasi" terhadap Tempo akan segera terjadi.

Pasca majalah Tempo mem-blow up kasus "rekening gendut" para pati Polri tersebut kantor majalah Tempo diteror dengan menggunakan bom molotov pada dini hari. Hukum sebab akibat pun berlaku. Tak akan ada asap jika tak ada api. Semua mata jelas tertuju kepada Polri --setidaknya oknum Polri, sebagai dalang dibalik teror tersebut.

Dua hari pasca tragedi Tempo, seorang anggota ICW bagian investigasi, Tama Langkun dikeroyok empat orang tak dikenal. Polri dalam keadaan tertuduh meski berulang kali disampaikan Kapolri dan Kadiv Humas bahwa tak mungkin Polri berada di baliknya. Namun, bantahan Polri jelas tak cukup meyakinkan masyarakat.

Kini, meski Polri sudah berdamai dengan Tempo yang dimediasi oleh Dewan Pers dan berjanji akan mengusut tuntang pelaku penganiayaan terhadap Tama, rakyat menunggu manifesto kebenaran yang sesungguhnya dari Polri.

"Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga"
Tak bijak kiranya masyarakat menganggap jika ada satu anggota kepolisian yang "rusak" maka secara kelembagaan rusak pula. Walau bagaimana pun Polri menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengadu dan menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang terjadi. Dalam MHMMD, Marwah Daud mengatakan bahwa "kesuksesan suatu bangsa merupakan akumulasi dari kesuksesan tiap-tiap individu". Dalam konteks Polri, bisa dianalogikan dengan "kerusakan satu orang bisa mencoreng lembaga tempat satu orang itu berasal".

Keberhasilan Polri dalam melumpuhkan jaringan terorisme yang kian masif pasca kematian Dr Azhari yang bergerak di bawah kendali Noordin Top dan kawan-kawan, keberhasilan membongkar mafia pajak, seolah dilupakan masyarakat dan lebih tepat diilustrasikan dengan pribahasa "kemarau setahun, basah hanya karena hujan satu hari". Perjuangan Polri dalam memperbaiki citra di mata masyarakat pupus oleh terjangan isu "rekening liar" para perwiranya.

Dalam perayaan hari ulang tahunnya tersebut Polri banyak melakukan kegiatan yang mencerminkan keinginannya untuk lebih dekat dengan rakyat. Acara semisal bersepeda santai, berjoget bersama rakyat, dan berbagai perlombaan diadakan untuk "meminang" kembali hati rakyat yang turun naik rasa cintanya terhadap kepolisian. Namun demikian meski masyarakat ikut-ikutan antusias menyambutnya bukan berarti kedekatan intensif-konstruktif terjalin erat. Tidak ada yang bisa menjamin. Sikap antusiasme tidak bermuara pada fatalisme-formalisme sebagai bentuk "hanya
menghargai".

Sejauh ini lembaga Polri banyak tercoreng oleh oknum anggotanya yang "nakal". Eksistensi polisi di jalanan yang masih saja suka memungut setoran. Lebih mementingkan kasus "yang ada duitnya". Atau berkompromi melakukan tindak pidana kejahatan menjadi momok yang merusak citra Polri. Makanya tak ada jalan lain selain melakukan pembenahan atau reformasi di tubuh kepolisian secara menyeluruh dan menyentuh sampai ke subsektor-subsektor.

Dalam setiap penyelesaian kasus harus jelas ujung dan pangkalnya. Jangan sampai ucapan Jean paul Sartre (1905 - 1980) bahwa "saya curiga terhadap hal-hal yang disampaikan tidak secara terbuka, karena di sanalah sumber segala kekacauan". Oleh karenanya tak ada jalan lain selain menyampaikan hasil investigasi kepada masyarakat secara resmi dan terbuka. Siapa pelaku dan dalang di balik teror di kantor Tempo dan dalang dibalik penganiayaan Tama Langkun.

Manifesto Kebenaran
Seorang menteri propaganda di zaman Adfolf Hittler. Jozef Goebbels pernah mengatakan bahwa kebohongan yang dilakukan berulang kali akan menjadi kebenaran dan dipercaya publik. Tentu satire tersebut tidak akan terjadi sebaliknya. Bahwa, kebenaran akan tetap menjadi kebenaran. Tidak akan menjadi kebohongan walau dilakukannya berulang-ulang. Karena, pada hakikatnya terminal pencarian manusia adalah kebenaran meski relatif.

Kebenaran itu mesti diungkapkan walau sangat pahit. Pejabat-pejabat tinggi negara di Jepang atau China lebih mengungkapkan kebenaran walau ia harus rela drama hidupnya diakhiri dengan harakiri atau "hara-kiri" jabatannya. Dalam pada itu kebenaran telah dijunjung setinggi aras kesadaran manusia yang membutuhkan kebenaran itu.

Kapan Terjadi di Negara Indonesia
Pengusutan yang parsial dan setengah hati hanya akan menyelimuti kebenaran dengan dialog formalistis yang coba terus-terusan dibangun. Jika Polri hanya menggunakan asas normatif tanpa langkah-langkah konstruktif dan reformis dalam mengusut suatu perkara karena terhalang "menyelamatkan" citra lembaga disebabkan ulah para punggawanya maka kebenaran sesungguhnya hanya akan berada di balik tirai egosentrisme institusi Polri semata. Sampai kapan pun tak akan mencerahkan.

Namun, penulis selalu penuh dengan keyakinan bahwa tubuh Polri masih banyak diisi oleh orang-orang yang berintegritas dan cinta terhadap lembaga dan negaranya. Jika Polri cinta terhadap korpsnya maka jangan melindungi oknum-oknumnya yang nakal. Tindak dan berikan sanksi sesuai dengan perbuatannya. Ungkapkan "pahitnya" kebenaran karena publik tengah menanti manifesto kebenaran dari para penegak hukum. Terlebih Kepolisian Republik Indonesia.

Ecep Heryadi
Analis Politik Islam UIN Jakarta, Intelektual Muda Muhammadiyah



(msh/msh)