.webp)
Kalimat di paragraf atas bukan bermaksud menimbulkan pesimisme. Melainkan ingin menunjukkan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi di negeri ini sudah begitu akut! Jika tidak segera dicarikan rumusan dan jalan penyelesaiannya secara konkret maka negara-bangsa Indonesia akan cepat menuju pada istilah failure state atau negara gagal.
Sekadar mereview pelbagai persoalan sekurang-kurangnya pasca reformasi Mei 98 yang masih terjadi dan belum terselesaikan, misalnya:
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedua, kasus lumpur Lapindo di Sidoarjo [Jatim] yang entah karena riil bencana alam atau akibat kelalaian dan kerakusan manusia [pejabat/pengusaha].
Ketiga, belum adanya titik terang atas kasus Century Gate yang melibatkan banyak pihak [stake holder] termasuk juga indikasi terkaitnya orang nomor satu di negeri ini.
Keempat, adanya makelar kasus [Markus] di Departemen Pajak dan Kepolisian yang telah menyeret Gayus Tambunan yang justru menumbalkan peniup sangkala-nya, Susno Duadji. Alih-alih menguak kebusukkan dan bobroknya instansi Kepolisian Republik Indonesia, malah "terpenjara" kepentingan instansinya sendiri.
Kelima, usulan dana remunerasi sekian triliun rupiah di sejumlah lembaga tinggi negara yang sama sekali tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas dan mutu pelayanan publik.
Keenam, pengajuan dana aspirasi Rp 15 miliar oleh Dewan Perwakilan Rakyat [DPR] dan dana perbaikan gedung DPR yang "miring" serta perumahan DPR sekitar 45 miliar rupiah.
Ketujuh, kemenangan Anggodo atas Bibit - Chandara di pengadilan yang kian melemahkan citra Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK].
Kedelapan, Pemilihan Kepala Daerah [Pilkada/Pemilihan Kada] yang hampir pasti dibarengi kerusuhan antar pendukung calon Kada dengan sesama pendukung lainnya maupun dengan kepolisian.
Kesembilan, kasus video porno yang diindikasikan dilakukan oleh sejumlah artis popular masa kini yang meresahkan dan cukup menyedot perhatian media massa dan publik. Bisa saja ini sebagai pengalihan isu publik atas kasus korupsi [DPR] yang begitu besar dan jahat! Dan, terakhir,
Kesepuluh, tercerabutnya kebudayaan asli Indonesia dari dunia pendidikan kita. Pendidikan hari ini hanya dimaknai sebatas kompetensi. Hal ini secara sadar sesungguhnya akibat liberalisasi dunia pendidikan. Berbondong-bondong lembaga sekolah dan perguruan tinggi di Indonesia mengejar gelar atau label sekolah atau perguruan tinggi internasional. Padahal, melupakan sama sekali makna pendidikan sesungguhnya yang dicita-citakan oleh Raden Mas Suwardi Suryaningrat [Ki Hadjar Dewantara] dan para founding father lainnya.
Masih banyak persoalan-persoalan kebangsaan kita yang memerlukan penanganan serius oleh seluruh komponen bangsa. Utamanya pemerintah untuk segera keluar dari belitan masalah. Namun, apa hendak dikata. Nasi sudah menjadi bubur. Kita hanya diwarisi pemimpin negara bangsa post-kolonial yang pendendam dan mengidap sindrom mediokrasi [suka pada keremeh-temehan dan kedangkalan berpikir].
Dus, problem bangsa post-kolonial adalah mengidap dua penyakit akut sekaligus! Pertama, para pemimpin negara mengidap mitos state dengan empat ciri utama yaitu;
Pertama, tradisi skriptualisme, yaitu hidup yang lebih mengedepankan catatan/ laporan anak buah [yang bermental asal bapak senang/ ABS/ yes man!] ketimbang akal sehat. Meletakkan intelektual pada skrip yang tak valid, lebih percaya teks ketimbang konteks, lebih mempercayai antek daripada intelek. Dus, hidup dalam fase skripturalisme pada akhirnya menyerahkan akal pada laporan, menitipkan, dan mempercayakan masa depan pada masa lalu.
Kedua, tradisi eskatologis. Artinya, ketika negara mendapat bahaya dan bencana, para aparatus negara hanya dapat menjelaskan bahwa itu semua berasal dari Tuhan. Lewat nyanyian, doa, dan fatwa, para ulama dan artis diajak ikut mengkampanyekan "Tuhan mulai bosan" bersahabat dengan kita, tanpa pernah ditemukan siapa penanggung jawab yang harus mengatasi bahaya dan bencana tersebut.
Ketiga, Sikap melankolis. Artinya, aparatus negara lebih suka kampanye dan bicara tanpa banyak bekerja. Seakan-akan dengan mengiklankan diri di media, seluruh persoalan negara sudah teratasi.
Keempat, sikap romantis. Artinya, jika ada tuntutan untuk segera menyelesaikan problem-problem negara, para aparatus negara meminta waktu yang panjang dan tak berkesudahan sambil melempar tanggung jawab dan mengatakan bahwa "kesalahan itu" bukan hanya darinya melainkan juga merupakan warisan rezim masa lalu. Timbullah adagium lempar batu sembunyi tangan.
Kelima, materialism state. Para pemimpin negara lebih suka bermewah-mewahan dan berlimang harta [materi]. Namun, di saat yang sama rakyat hidup serba kekurangan dan sangat menderita lahir-batin. Karakter dasar dari negara material adalah "meminta rakyat banyak berkorban" yang diimbangi dengan gaya hidup "high class" para aparatus negara. Kenaikan gaji legislatif dan eksekutif yang sangat mencolok disertai "banyaknya orang mati antri dapat BLT" adalah buktinya.
Pada fase negara material ini yang dikembangkan baru gagasan individualisme, unitarian, simbolik, dan profanitas. Yang sakral, kerumunan, dan abstrak memang telah berkurang dan diganti dengan hal-hal baru yang lebih efisien-subtansial. Problemnya, fase negara material ini tidak dibarengi dengan pembangunan karakter dan etos kerja. Padahal pembangunan karakter [character building] adalah prasyarat bagi pembangunan negara secara menyeluruh [nation-state building].
Itu artinya, tanpa karakter yang kuat niscaya etos kerja dan martabat negara tidak akan "hadir" di keseharian kita. Ketika etos kerja melemah maka sinetron kita hanya diisi dengan cerita-cerita tentang cinta, perselingkuhan, bahkan setan.
Sinetron hanya diisi dengan episode "lawakan" serta ucapan Tuhan yang diulang-ulang, ritual ibadah yang berlebihan. Ketika kerja tidak dibudayakan maka korupsi menjadi jawaban. Pada gilirannya negara hanya akan menjadi apa yang dikatakan Karl Heinrich Marx [1818-1883] dalam artikelnya yang berjudul "On the State Question" kerumunan ular buas yang memangsa pawangnya sendiri!
Abdul Ghopur
Jl Cempaka Putih Timur 45 DKI Jakarta
ghopur_fksp@yahoo.com
081314214341
Penulis adalah Direktur Central Study 164 dan Penggiat diskusi BGS Consultance.
Menulis buku "Ekonomi Politik Pancasila? 2010", Kalam Nusantara [Centre].
(msh/msh)
