.webp)
Asumsi APBN 2011 yang disepakati yakni pertumbuhan ekonomi 6,1-6,4%, inflasi 4,9-5,3%, defisit APBN 1,7%, nilai rupiah Rp 9,100-Rp 9,400, SBI 6,2-6,5%, dan harga minyak 960-975 ribu barrel per hari.
Dengan berdasar asumsi di atas maka otoritas fiskal dan moneter dapat menentukan rancangan kebijakannya dalam pencapaian asumsi di atas. Misalkan, Bank Indonesia dalam konteks tersebut melakukan kebijakan pelebaran koridor suku bunga Pasar Uang antar Bank (PUAB) berdasar BI rate.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan demikian asumsi APBN 2011 telah memberikan design dan stance kebijakan negara. Namun, pertanyaannya kemudian adalah sejauh manakah kombinasi kebijakan di atas mampu dan powerful dalam menghadirkan peningkatan kesejahteraan rakyat?
Pragmatisme Kebijakan
Kebijakan ekonomi sejatinya digagas sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Instrumen kebijakan fiskal dibentuk sebagai transfer kekayaan negara kepada rakyat dalam bentuk pelayanan dan akses terhadap hasil pembangunan. Dengan kata lain kebijakan fiskal adalah alat negara dalam memastikan bahwa rakyat menikmati capaian pemerintah di bidang ekonomi.
Sementara kebijakan moneter lebih kepada alat yang 'menggawangi' dan menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Sebab, stabilitas adalah jaminan akan efektif dan efisiennya kebijakan fiskal yang dipraktikkan oleh pemerintah.
Dengan demikian, keduanya ibarat mata uang yang saling bertautan dalam pencapaian satu tujuan, yakni kemaslahatan rakyat. Namun, di Indonesia seringlah terjadi ketidaksinkronan antar kedua kebijakan di atas.
Hal ini tampak pada asumsi APBN 2011 yang menyatakan bahwa dengan inflasi 4,9-5,3% (rendah) pertumbuhan ekonomi hanya ditargetkan 6,2-6,4%. Inflasi yang berada di bawah otoritas moneter, sebenarnya dengan taraf inflasi rendah seakan memberikan isyarat akan baiknya prospek dan masa depan perekonomian. Inflasi rendah mengindikasikan bahwa tingkat risiko akan kerentanan atau instabilitas ekonomi tidak terlalu tinggi, sehingga insentif untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi menjadi sangatlah relevan.
Kurang ambisiusnya angka pertumbuhan ini menyibak suatu anggapan bahwa sumber-sumber pertumbuhan ekonomi masihlah dari sisi moneter. Instrumen derivatif dan pasar keuangan masih menjadi primadona dan parameter pendongkrak angka pertumbuhan. Padahal, sektor riil (non-moneter) adalah tulang punggung penggerak ekonomi kerakyatan.
Pemerintah tampaknya lebih memandang lebih dan pragmatis dalam mengawal perjalanan ekonomi nasional dengan menitikberatkan pada sektor non moneter. Hal ini tampak pada perkembangan neraca transaksi berjalan Indonesia yang terus menurun sejak tahun 2006, yakni Rp 10,859 T menjadi hanya Rp 606 miliar (IFS, 2009).
Kesejahteraan Rakyat
Pertanyaaan berikutnya adalah implikasi asumsi APBN terhadap pemenuhan hak dan kebutuhan rakyat. Secara teoritis pemerintah dapat menggunakan instrumen suku bunga dan nilai tukar sebagai arah kebijakan.
Pemberlakukan tingkat bunga rendah berarti juga rendahnya biaya pembiayaan sehingga dapat dioptimalkan dalam menggerakkan sektor riil. Sementara stabilitas nilai tukar merupakan sinyal bahwa perekonomian domestik relatif aman dan kuat dalam menahan terpaan gejolak eksternal sehingga dapat meningkatkan transaksi perdagangan internasional.
Transmisi kesejahteraan masyarakat akan meningkat dengan asumsi bahwa masyarakat Indonesia secara aktif dan masif ambil bagian dalam proses dan eksekusi kebijakan nilai tukar stabil dan rendahnya suku bunga. Dengan demikian kesejahteraan itu berlaku secara tidak langsung dan menetes ke bawah (trickle down effects) dengan tetap mensyaratkan komitmen serta konsistensi pemerintah.
Perlunya Rancangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi
Melihat aksi negara yang tergambar dari asumsi APBN setiap tahunnya seakan menguatkan suatu persepsi bahwa Indonesia adalah negara tanpa rancangan besar. Kita seakan berjalan mengikuti arus dan terlalu mudah menyesuaikan akibat perubahan ekonomi sekitar.
Hal ini tanpa disadari telah memudarkan dan menghilangkan akan ke manakah sebenarnya ekonomi negara akan dibawa dalam jangka panjang. Pembuatan rancangan ekonomi nasional sebagaimana yang pernah dicanagkan di era Presiden Suharto yakni Pembangunan Lima Tahun (PELITA) menjadi jurus utama dalam menggapai visi dan misi besar negara.
Asumsi APBN hanyalah rencana jangka pendek sedangkan jangka panjang perlu juga untuk dirancang dengan serius. Malaysia saja tidak terlalu menganggap penting asumsi ekonomi jangka pendek dan mencoba menatap masa depan dengan merancang konsep New Economy Model. Dengan visi Pengukuhan Malaysia sebagai negara maju dan berpendapatan tinggi pada 2020.
Kesimpulan
Asumsi APBN 2011 telah membuka ruang akan gerak ekonomi negara selama setahun mendatang. Implementasi asumsi di atas diharap menetes dan menetaskan suatu dimensi yang lebih baik. Khususnya dalam usaha peningkatan kesejahteraan rakyat.
Komitmen dan kepaduan kebijakan fiskal dan moneter yang tercermin dan terinterpretasikan melalui kebijakan negara menjadi vital dalam upaya pembangunan ekonomi nasional.
Namun, untuk menjaga keberlanjutan dan tujuan ekonomi yang mengedepankan rakyat perlu digagas konsep jangka panjang dalam suatu kerangka 'Rencana Pembangunan Ekonomi Nasional' yang terpadu dan berkelanjutan sehingga perjalanan dan segala capaian dapat memberikan kesan positif serta dampak luar bisa di dalam rekontruksi pembangunan ekonomi masa depan yang berkelanjutan.
Dimas Bagus Wiranata Kusuma
Kandidat Master of Economics International Islamic University Malaysia (IIUM)
Direktur Humas of Islamic Economic Forum for Indonesian Development (ISEFID)
Kuala Lumpur
dimas_economist@yahoo.com
(msh/msh)
