.webp)
Katakanlah raison d etre bahwa listrik gratis itu valid mengapa DPR dan Pemerintah malah menolaknya? Berikut adalah beberapa alasan politik di belakangnya.
Pertama, wacana listrik gratis bagi masyarakat miskin adalah model kebijakan populis yang sesungguhnya jika dikaitkan dengan program SBY termasuk program pro poor. Kedua, jika listrik digratiskan sebenarnya menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada golongan yang tidak mampu menjadi sangat jelas. Ketiga, jika listrik gratis direalisasikan, merujuk kepada perhitungan Direktur PLN, hanya menghabiskan sebagian kecil anggaran. Bahkan, masih menurut DI, PLN masih bisa untung karena otomatis akan menaikkan TDL 100 persen bagi golongan yang berada. Lalu, mengapa masih DPR dan Pemerintah sepakat menolak?
Jika menggunakan teori asal-asalan ada beberapa hal yang bisa kita telaah atas fakta ini. Listrik gratis bagi warga miskin akan menjadi menarik jika dilemparkan setahun lagi menjelang pilpres. Mengapa? Karena pemerintah akan mengklaim hal tersebut lalu dijadikannya sebagai produk kampanye. Selain itu jumlah warga miskin di Indonesia yang banyak itu lebih mudah 'dirayu' dengan program-program murah meriah. Berbeda jika dilempar saat ini.
Maka listrik gratis bagi warga miskin hanya akan menjadi boomerang. Karena, orang-orang kaya pasti tidak mau meski mereka sesungguhnya mampu untuk membayar dua kali lipat dari sekarang.
Dari perspektif pemerintah yang masih (selalu) butuh dukungan kelas menengah dan kaya ini maka listrik gratis hanya menjadi buah simalakama saja. Sedangkan jika menjelang pemilu perhitungan politik dilihat dari jumlah suara bukan kapasitas.
Artinya harga seorang yang kaya dengan yang miskin sama saja secara suara. Sehingga, aspek strategisnya menjadi berbeda secara waktu dan konteks. Sedangkan dari DPR jelas sekali bahwa listrik gratis bagi warga miskin jelas tidak memberikan keuntungan secara politik bagi mereka. Akan berbeda halnya jika listrik gratis bagi warga miskin dimasukkan dalam agenda atau program dana aspirasi.
Selain itu kita bisa melihat bahwa di Indonesia proses transformasi kekuasaan banyak berubah dari model kuasa kolektif ke kuasa personal. Ketika wacana listrik gratis itu dilontarkan oleh seorang Direktur PLN yang merupakan representasi dari 'negara' sejatinya yang melontarkan wacana itu presiden. Sebab, listrik gratis bukan hanya menyangkut kebijakan populis semata tetapi akan berkaitan dengan agenda strategis lain yang diusung pemerintah. Misalnya reforma agraria, PKH, dan sebagainya.
Belum lagi, meski DI adalah sosok yang diajukan pemerintah untuk mengomandani perusahaan tersebut, namun jenis kelamin politik DI belum jelas. Jelas saja jika wacana listrik gratis ini dilontarkan dan benar-benar terealisasikan, sosok DI akan menjadi macan yang mengancam di masa-masa mendatang. Akan lain halnya jika DI merupakan kader PD seperti halnya Menteri ESDM. Bisa jadi listrik gratis ini akan langsung memasuki logika politik penguasanya.
Terakhir, yang menurut saya ini memalukan, ketidakberpihakan DPR pada wacana populis ini. Selain memang tidak memberikan keuntungan politik bagi mereka, juga secara personal mungkin mereka --yang secara epistemis banyak dari mereka adalah orang-orang kaya tidak ridho jika harus menyubsidi rakyat miskin.
Perilaku anggota dewan ini akan berbeda jika subsidi ini diberikan bagi mereka seperti tunjangan rumah tangga, tunjangan listrik, tunjangan bensin, dan berbagai tunjangan yang selama ini mereka nikmati. Bahkan, tidak jarang mereka ngotot dengan mengatasnamakan wakil rakyat, memiliki hak, dan sebagainya.
***
Meski rasio elektrifikasi di Indonesia tahun 2010 ditargetkan mencapai 80 persen namun wacana listrik gratis bagi warga miskin harus diapresiasi. Listrik gratis menunjukkan bagaimana praktik keadilan dijalankan di tingkat kebijakan. Sebab, selama ini, dengan jumlah pengguna listrik yang masih di bawah 80 persen penduduk negeri ini, berarti masih ada hak warga bangsa ini yang belum terpenuhi pemerintah.
Akhirnya kita hanya berharap pada kearifan para penguasa saja. Tidak semata-mata melihat wacana ini dari sudut pandang politiking semata tapi hati nurani dan semangat menerapkan keadilan.
Tantan Hermansah
Dosen Sosiologi Pedesaan
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Perum VMB Bogor Jl Louhan II No 02 Kota Bogor
(msh/msh)
