.webp)
Belum lama energi publik tersedot oleh drama kasus Century yang berakhir dengan terbentuknya Setgab koalisi partai politik. Tak lama kemudian muncullah usulan "Dana Aspirasi" yang dimotori oleh Partai Golkar.
Usulan dana aspirasi ini sebetulnya bukan hal yang baru. Di Amerika Serikat praktik ini dikenal sebagai "pork barrel politics". Evans (2004) menyebutkan "istilah pork barrel berawal di bagian selatan Amerika sebelum Perang Sipil.
Para pemilik budak memberikan gentong-gentong yang berisi daging babi yang telah diasinkan kepada para budak mereka yang kekurangan gizi di hari-hari raya. Para budak tersebut berebutan memperoleh daging tersebut. Perilaku para legislator yang mencari subsidi pemerintah untuk kepentingan pribadi politiknya bisa disamakan dengan perilaku para budak yang memperebutkan daging tersebut.
Setelah perang sipil berakhir istilah ini menjadi sesuatu yang mengandung konotasi yang negatif. Terkait dengan perilaku politisi yang menggunakan uang negara untuk kepentingan politiknya dan tidak semata-mata untuk kepentingan rakyat yang diwakilinya.
Banyak kasus yang terjadi di Amerika Serikat beberapa proyek memakan anggaran yang sebetulnya tidak wajar. Misalnya ada usulan-usulan proyek pembuatan toilet di Gunung Mc Kinley yang menghabiskan anggaran sebesar 800.000 US dollar, pembuatan perahu kuno purba sebesar 2 juta US dollar, dan studi bagaimana menyelidiki mengapa orang tidak bersepeda ke kantor yang dianggarkan sebesar 1 juta dollar, dan masih banyak lagi usulan proyek-proyek 'aneh' --yang untuk ukuran Negara sekaliber AS dipandang tak wajar, dibuat untuk melegalkan penggunaan anggaran yang disebut sebagai "pork barrel" tersebut.
Bukan tidak mungkin hal yang sama akan terjadi di Indonesia jika benar-benar usulan "Dana Aspirasi" ini disahkan. Sementara itu pengusul dana aspirasi di DPR tersebut mencoba mempergunakan logika bahwa adalah merupakan bagian dari hak budgeting DPR maka usulan ini dianggap oleh sang pengusul tidak menyalahi aturan main.
Kemudian, dana aspirasi, masih menurut pengusul, diarahkan untuk kawasan-kawasan yang selama ini tertinggal dan tidak tersentuh pembangunan. Bahwa masih banyak daerah yang tertinggal sebagaimana klaim yang diajukan oleh sebagian kalangan anggota DPR RI tersebut memang tak bisa dipungkiri.
Namun demikian apakah para anggota DPR RI tersebut juga perlu untuk ikut mengatur persoalan teknis alokasi anggaran hingga berhak menuntut dana aspirasi yang diatasnamakan untuk kepentingan rakyat? Apakah ada jaminan bahwa dana aspirasi tersebut akan benar-benar sampai kepada rakyat yang berhak dan rakyat yang mana yang dimaksud? Masih banyak pertanyaan yang harus ditelusuri mengingat sejauh ini aspirasi rakyat masih banyak terabaikan dan hanya didekati menjelang pemilihan umum.
Sejauh ini kita masih mendengar betapa banyak rakyat yang masih terhimpit kesulitan ekonomi. Tak jarang kita melihat kasus-kasus ada orang tua yang terpaksa menelantarkan anak-anaknya yang masih kecil karena kesulitan ekonomi yang makin keras dirasakan oleh mereka. Juga tidak terlalu sulit untuk melihat gedung-gedung sekolah yang hampir ambruk tak jauh dari pusat kekuasaan di republik ini.
Untuk daerah tertinggal Indonesia telah memiliki Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan berbagai program pembangunan yang coba dijalankan pemerintah yang tersebar di berbagai kementerian. Memang perlu diakui efektivitas program-program pemerintah tersebut mulai dari tingkat pusat hingga daerah belum optimal dan bisa dirasakan oleh semua kalangan anak bangsa di negeri ini.
Praktik korupsi belum bisa sepenuhnya diberantas habis. Hingga menyebabkan anggaran yang sedianya diarahkan untuk mensejahterakan rakyat dan memenuhi hak-hak dasar rakyat seperti pendidikan dan kesehatan tak menjangkau rakyat yang sejatinya sebagai pemegang kedaulatan di negeri ini. Demikian juga perencanaan pembangunan yang meski kini sudah ada upaya perbaikan dengan menggelar Musrenbang dari daerah hingga ke pusat masih banyak yang belum tepat sasaran dan sesuai dengan yang direncanakan.
Untuk itu sejatinya para anggota DPR lebih baik menfokuskan dirinya memperjuangan aspirasi rakyat dengan menyelesaikan berbagai aturan perundangan yang ditujukan untuk mendukung terciptanya kesejahteraan rakyat, ikut mengawasi secara aktif dalam penggunaan anggaran oleh eksekutif dalam berbagai pembangunan agar benar-benar tepat sasaran, ikut berkontribusi memberikan masukan yang konstruktif yang berasal benar-benar dari realitas lapangan dan bukan hanya untuk kepentingan politik sesaat saja.
Negara ini memerlukan kerja yang ekstra keras mengingat masih banyak rakyat yang belum bisa menikmati sepenuhnya dampak dari pembangunan. Oleh karenanya kiranya janganlah menambah polemik politik baru yang akan menguras energi dan pikiran kita dalam mengejar ketertinggalan bangsa ini.
Masih banyak masalah subtansial menyangkut kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan yang belum terselesaikan yang perlu bukti nyata dan bukan cuma janji. Apalagi hanya mengatasnamakan rakyat tanpa rakyat itu sendiri merasakan apa dampak dari keberadaan para wakil rakyat yang mewakili mereka.
Teddy Lesmana
Peneliti di Pusat Penelitian Ekonomi LIPI dan FORECAST Indonesia Scholar di
University of Maryland at College Park, Amerika Serikat
(msh/msh)
