Wacana dan Evaluasi Sosial Ekonomi yang Timpang

Jakarta - Menafsirkan wacana dan evaluasi mengenai berbagai hal yang terkait dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat negeri kita sekarang ini ibarat benang yang tidak mungkin
dipecah lagi. Sulit dibedakan baik-buruk atau benar-salahnya.

Keduanya hanya sering menjadi bumbu penyedap bagi media massa, olokan, umpatan, dan tertawaan masyarakat serta ajang promosi bagi para elite politik guna menaikkan pamor di mata masyarakat. Yang sukur-sukur bisa berujung pada pembentukan komisi atau Pansus.

Wacana yang baru dilemparkan beberapa hari kemarin oleh Pemerintah adalah pembatasan premium bagi kendaraan pribadi. Khususnya sepeda motor.

Mereka tidak boleh lagi membeli BBM premium/ bersubsidi yang hanya diperuntukkan bagi kendaraan umum - bus, angkot, dan sejenisnya. Polemik, yang menurut Pemerintah masih sebatas wacana, yang mulai mengundang reaksi keras dari masyarakat pengguna BBM premium.

Wacana yang dilempar tanpa mengkaji alternatif lain yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan yang ada di masyarakat kita. Tanpa evaluasi atas dampak yang mungkin terjadi. Kecuali atas perhitungan berujung triliunan rupiah yang, katanya, bisa dihemat untuk mengurangi subsidi.

Lalu, bagaimana dengan kelebihan biaya yang harus dikeluarkan masyarakat untuk membeli BBM Non Premium? Apakah ada kompensasi bagi mereka atas pembatasan tersebut. Lalu akan dibuat apakah penghematan subsidi dari pembatasan tersebut?

Adakah jaminan bahwa BBM premium tidak akan diselewengkan. Misalnya panjangnya antrian angkot untuk membeli BBM Premium kemudian mereka jual kembali ke pasaran secara bebas dengan harga di bawah Pertamax. Sehingga, ada selisih keuntungan dari pemborongan BBM tersebut?

Bukannya menjanjikan masyarakat dengan perbaikan di bidang transportasi umum/ massal yang lebih aman dan nyaman agar pengendara kendaraan pribadi rela meninggalkan kendaraan pribadinya di rumah. Pemerintah malah akan memicu penyelewengan penggunaan BBM premium itu sendiri.

Salah satu cara menarik minat masyarakat menggunakan transportasi umum adalah keandalan dari transportasi umum itu sendiri --mudah, lancar, murah, aman, dan nyaman. Dengan lalu lintas yang semrawut seperti sekarang motor tetap pilihan utama. Dengan ketidakamanan dan ketidaknyamanan yang ada orang tentu masi pikir-pikir untuk naik bus.

Lihatlah bis PPD di Jakarta, yang dihibahkan Pemerintah Jepang dalam kondisi sangat
layak dan nyaman, sekarang sangat kotor, rusak dan berpolusi tinggi. Tengok pula
bis-bis metromini yang sudah uzur, dengan seluruh badan bis yang penuh karat, yang
berbahaya sekali bila sampai tergores dan terluka. Siapa yang mau tanggung jawab kalaaau anak kita terluka karena naik metromini.

Belum lagi ulah ugal-ugalan para supir yang seenaknya berkendara hanya karena uang setoran. Sungguh suatu hal yang sulit ditoleransi oleh masyarakat yang menginginkan transportasi umum yang dapat diandalkan.

Busway? Apakah Pemda DKI sudah mengevaluasi keberhasilan kinerja busway 4-5 tahun terakhir ini? Jalur MT Haryono - Pancoran yang tadinya jalur lebar dan bebas macet 2 tahun terakhir seperti menjadi awal kusutnya lalu lintas memasuki sentra bisnis di Jakarta.

Lalu bagaimana dengan evaluasi yang dilakukan BUMN terkait kita dalam menyoroti rentannya ledakan tabung gas yang terjadi di tengah masyarakat dan terus memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Bagaimana Pengelola Migas menjalankan prosedur keamanan sehingga tiap tabung yang didistribusikan ke masyarakat dapat dinikmati dan digunakan dengan aman dengan toleransi resiko yang paling kecil.

Begitu takutnya Ibu-ibu dengan risiko penggunaan tabung gas sampai mereka harus menunggu suaminya pulang kantor untuk memasangkan regulator ke tabung gas dan rela tidak memasak seharian. Bayangkan, betapa banyaknya tabung gas berkarat yang beredar di masyarakat dan rentan dengan kebocoran yang beresiko ledakan. Padahal masyarakat sudah diiming-imingi dengan rendahnya biaya gas, efisien, dan efektif dalam penggunaan, yang awalnya adalah dengan tujuan menekan subsidi minyak tanah dan mengkonversikannya ke gas elpiji.

Apakah masyarakat kita harus terus berhadapan dengan risiko tinggi karena wacana yang digulirkan tidak berjalan seimbang dengan evaluasi yang dilakukan? Masyarakat umumnya, di Jakarta khususnya, tidak membutuhkan sekedar wacana untuk merasakan perbaikan kondisi yang signifikan.

Masyarakat butuh solusi yang nyata agar kehidupan di negeri ini berjalan dengan teratur dan nyaman. Harga murah bukanlah hal yang sepadan untuk dibandingkan dengan risiko tinggi yang dihadapi. Celaka sekali negeri ini jika dari waktu ke waktu kita terus berkubang dengan masalah yang sama!

Semoga Tuhan membuka mata para pengelola negeri ini untuk berbenah diri dengan upaya terbaik demi kesejahteraan masyarakatnya.

Seto Laksono
MT Haryono Cawang Jakarta
mbeledes@yahoo.com
081355667788



(msh/msh)