Negeri Patron-Klien Bernama Indonesia

Jakarta - Sejarah sosial, politik, dan budaya di Indonesia selalu diliputi praktik feodalisme yang mewaris sejak zaman kerajaan. Dalam struktur yang menciptakan stratifikasi sosial yang timpang tersebut masyarakat awam pribumi merupakan golongan mayoritas yang subordinat karena berada dalam dominasi dan hegemoni golongan elite kerajaan. Salah satu dampaknya, dalam kehidupan sosial dan ekonomi, praktik feodalisme memunculkan kultur patronase yang kental. 

Bagi para peminat dan pengamat sosial tentu sering menemukan beragam pola atau bentuk hubungan (relasi) yang ada dalam masyarakat. Hubungan-hubungan tersebut terjadi dan terjalin sedemikian rupa di kalangan masyarakat sehingga terus berlangsung dan tak pernah berhenti.

Salah satu relasi tersebut adalah hubungan patron-klien atau yang biasa dikenal dengan 'patronase' (patronage). Namun demikian apa sesungguhnya yang dinamakan relasi patronase tersebut?

Istilah 'patron' berasal dari ungkapan Bahasa Spanyol yang secara etimologis berarti 'seseorang yang memiliki kekuasaan (power), status, wewenang dan pengaruh'.  Sedangkan klien berarti 'bawahan' atau orang yang diperintah dan yang disuruh.

Selanjutnya pola hubungan patron-klien merupakan aliansi dari dua kelompok komunitas atau individu yang tidak sederajat. Baik dari segi status, kekuasaan, maupun penghasilan sehingga menempatkan klien dalam kedudukan yang lebih rendah (inferior), dan patron dalam kedudukan yang lebih tinggi (superior). Atau, dapat pula diartikan bahwa patron adalah orang yang berada dalam posisi untuk membantu klien-kliennya (Scott, 1983 dan Jarry, 1991).

Hubungan patron-klien itu sendiri telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Tanpa disadari relasi patron-klien ini telah mendarah daging dan bertransformasi dalam berbagai macam bentuk dengan berbagi variasi jenis eksploitasi dan penekanan terhadap pihak klien yang tentu selalu menjadi pihak yang tidak punya banyak pilihan.

Pihak patron yang semakin merajarela, ia terus menambah kapital, dengan modal dan jaringan yang ia miliki, kerja keras para klien ia nikmati dengan peningkatan kekayaan secara eksponensial. Sedangkan, para klien ini semakin terjebak (atau bahkan nyaman) dalam keadaan relasi yang membuat ia tidak bisa meningkatkan kesejahteraannya secara signifikan.

Tulisan ini akan mencoba memberi gambaran bagaiman bentuk-bentuk patron-klien yang terjadi di Indonesia dengan berbagai bentuk pendekatannya. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan serta studi literatur yang dilakukan, praktek patron-klien terjadi pada:

1. Antara nelayan / petani dengan tengkulak
Ini merupakan bentuk paling sering terjadi di Indonesia. Petani/nelayan sering kali menjadi golongan yang terpinggirkan dan tidak menjadi prioritas pemerintah. Mereka adalah kaum yang terdesak pada keadaan. Karena, hanya punya kemampuan untuk bertani atau melaut dan tidak punya pilihan lain dalam bekerja.

Bentuk eksploitasi yang terjadi adalah dalam bentuk akumulasi modal, penekanan terhadap harga, monosponi (satu pembeli) --memaksan petani/nelayan menjual hasilnya ke tengkulak. Biasanya tengkulak berani membayar di awal (ijon) sehingga petani/nelayan tertarik untuk menjual kepada tengkulak.

Belajar pula dari kebiasaan petani/nelayan yang sering kali menghabiskan uang muka dari tengkulak untuk hal yang berlebihan, sehingga bahkan sebelum musim panen uang tersebut sudah habis, dan mereka terpaksa meminjam kepada tengkulak lagi.

Sistem ini ternyata bukan hanya relasi ekonomi saja. Akan tetapi ada relasi sosial yang terjadi. Para tengkulak pun rela meminjamkan uang besar saat ada anggota keluarga dari petani/nelayan yang sakit atau butuh uang lebih.

Pada akhirnya sistem patron klien ini sudah menjadi relasi yang sangat mendarah daging dan sulit untuk dilepaskan. Beberapa usaha yang dilakukan pemerintah, berbagai program berjalan, akan tetapi saat program berhenti. Para petani/nelayan juga kembali lagi ke tengkulak.

2. Antara usaha kecil mikro dengan usaha menengah dan besar
Di antara usaha kecil dan usaha menengah dan besar, bentuk patron terjadi karena usaha menengah dan besar memiliki akses yang lebih besar ke berbagai tempat untuk pengambilan bahan baku maupun mendapatkan modal untuk usaha.

Sering kali usaha kecil hanya menjadi usaha sub kontrak dari usaha menengah dan besar. Mereka mengecer produksi ke berbagai usaha kecil. Dan tentunya dengan pola ini margin keuntungan usaha kecil sangatlah kecil. Sedangkan usaha menengah dan besar yang relatif tidak melakukan apa pun dapat meraih keuntungan tanpa melakukan apa pun.

Sebagai contoh, pallet bekas dari industri, didapat oleh usaha menengah dan besar dari limbah industri senilai Rp 5,000. Setelah itu mereka menjual seharga Rp 8,000 kepada usaha kecil. Di usaha kecil diperbaiki dan dijual kembali ke pabrik melalui usaha menengah dan besar. Usaha kecil menjual ke usaha menengah dan besar seharga Rp 20,000 dan usaha menengah dan besar bisa menjual kembali ke pabrik dengan harga Rp 30,000. Artinya usaha menengah dan besar bisa meraih Rp 13,000 tanpa melakukan banyak penambahan nilai. Sedangkan usaha kecil hanya mendapatkan keuntungan Rp 12,000 dengan kerja keras.

Akan tetapi usaha kecil tidak bisa lepas begitu saja dari usaha menengah dan besar. Karena, mereka telah menjadi klien bagi usaha menengah dan besar yang memiliki akses terhadap sumber bahan baku dan modal.

3. Antara pegawai pemerintah dengan konsultan (pihak ketiga yang ditunjuk untuk proyek). Ini merupakan bentuk KKN masa kini. Yakni pihak konsultan sebuah proyek sangat bergantung pada pejabat pemerintah pada posisi tertentu untuk memastikan konsultan mereka mendapatkan hak atas pengelolaan proyek.

Pola patron di sini dalam bentuk wewenang atau kebijakan sehingga para konsultan yang menjadi klien mau tidak mau mengikuti apa yang dibutuhkan atau diinginkan oleh sang patron yang bukan lain adalah pejabat pemerintah.

Bentuk intervensi sering kali diberikan juga dengan mengubah atau merekayasa hasil dari pekerjaan konsultan. Sebutlah untuk bidang perencanaan pembangunan. Pihak pemerintah yang 'bermain' bisa saja meminta konsultan untuk mengubah rencana yang dihasilkan agar bisa sesuai dengan kebutuhan personal atau kelompok.

Terkadang pihak konsultan mau tidak mau memberikan uang tambahan kepada pemerintah yang 'bermain' agar proyek mereka lancar. Berbagai pungutan liar ini bertujuan untuk memudahkan proses pekerjaan yang dilakukan.

4. Antara tokoh partai politik yang dikultuskan dengan ketua umum partai politik
Bentuk baru dari patronisme dalam sebuah partai politik akibat adanya pengkultusan terhadap tokoh tertentu di sebuah partai. Hal ini sering kali memaksa partai menempatkan tokoh tersebut pada posisi tertinggi dan anggota keluarga partai tersebut pada posisi terhormat.

Sebutlah SBY di Partai Demokrat, Megawati di PDIP, dan Hilmi Aminudin di PKS, dilihat bahwa keempat partai ini menempatkan nama nama tokoh tersebut sebagai pucuk pimpinan. SBY sebagai Ketua Dewan Pembina, megawati sebagai Ketua Umum, dan Hilmi Aminudin sebagai Ketua Majelis Syuro. Posisi mereka tak tergantikan dan sangat dihormati. SBY sebagai salah satu pendiri dan tokoh kharismatik, Megawati sebagai pendiri dan anak Bung Karno yang merupakan seorang Pancasilais yang menjadi ideologi partai, serta Hilmi Aminudin yang merupakan pendiri partai pula.

Tokoh yang dikultuskan ini merupakan sosok yang sangat dihormati dan hampir semua perkataan beliau haruslah diikuti. Ada semacam kepercayaan lebih kepada mereka. Akan tetapi biasanya partai yang mengandalkan ketokohan di internal partai terpusat pada satu tokoh partai tersebut tidak akan bertahan lama.

Golkar saat ini mengklaim sebagai partai yang profesional karena tidak ada lagi tokoh yang terlalu dikultuskan di dalam tubuh partai tersebut. Bentuk baru dalam patron ini pun berkembang, dan Partai Demokrat memulai mengenalkannnya. Dimulai saat 2004, kita mengenal ketua dewan pembina sebagai jabatan di atas ketua umum. Dan, saat ini 2010, Partai Demokrat memperkenalkan Majelis Tinggi sebagai badan tertinggi di Partai Demokrat. Tujuan dari pendirian badan ini bukan lain untuk tetap menjadikan SBY sebagai pimpinan tertinggi Partai Demokrat.

Selamat datang di negeri patron klien bernama Indonesia. Negeri di mana kita terbiasa menjajah bangsa sendiri. Di mana seseorang/ kelompok yang memiliki modal atau kesempatan lebih cenderung menekan seseorang/ kelompok yang berada di bawahnya. Sehingga, terbentuk ketergantungan di antara para pemangku kepentingan.

Ridwansyah Yusuf Achmad
Asisten Peneliti Kelompok Keahlian Perencanaan Wilayah dan Desa Institut Teknologi Bandung
ridwansyahyusuf@gmail.com


(msh/msh)