Pembatasan Konsumsi BBM Bersubsidi Kebijakan Strategis

Jakarta - Dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan peningkatan pembatasan konsumsi BBM bersubsidi untuk para pengendara kendaraan bermotor. Tentu kebijakan ini menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.

Harga BBM yang sangat tinggi tentu tidak terjangkau bagi masyarakat. Namun, kebijakan ini bukanlah tanpa alasan. Besaran jumlah pengguna kendaraan bermotor di masyarakat salah satu latar belakang kebijakan ini diambil.

Tingkat konsumsi BBM di Indonesia termasuk amat boros. Dari data tahun 2008 angka konsumsi BBM di Indonesia mencapai 1.6 juta barel per hari. Angka ini jauh dibandingkan negara-negara lain yang berada di bawah angka 1 juta barel per hari.

Dalam pengonsumsiannya pemerintah menerapkan BBM bersubidi tiap tahunnya. Angka ini cukup besar. Pada tahun 2010 direncanakan kuota volume BBM bersubsidi mencapai 40.1 juta kl. Bahkan, dalam RAPBN 2010 biaya subsidi BBM yang disediakan mencapai 150 triliun rupiah. Sayangnya penggunaan BBM bersubsidi ini 90% untuk konsumsi tranportasi. Yang berarti lebih ditujukan untuk pengonsumsian keperluan pribadi masyarakat.

Pemberian subsidi pada level konsumsi masyarakat bukan suatu hal yang salah. Namun, melihat produktivitas penggunaan BBM bersubsidi dengan angka mencapai 90% sangat amat disayangkan.

Akan sangat bermanfaatnya jika sebagian besar BBM bersubsidi ini diarahkan kepada sektor-sektor produksi masyarakat. Sehingga, ongkos produksi setiap kegiatan produksi masyarakat bisa ditekan. Tentu hal ini akan meningkatkan daya saing produk masyarakat dengan produk-produk lainnya dari sisi harga.

Sedangkan untuk sektor transportasi subsidi lebih baik diarahkan kepada sektor delivery dan distribusi serta transportasi umum. Kegiatan delivery dan distribusi yang disubsisdi dari sisi BBM tentu juga akan menekan biaya distribusi barang ke berbagai daerah. Sehingga, daya beli masyarakat dapat meningkat terhadap barang-barang kebutuhan. Terutama bagi masyarakat-masayarakat di daerah terpencil.

Untuk sektor tranportasi umum. Tentunya hal ini harus menjadi konsentrasi pemerintah dalam memenuhi tuntutan masyarakat terhadap layanan transportasi. Selama ini layanan transportasi yang sangat buruk salah satu menjadi alasan utama cenderungnya masyarakat untuk menggunakan kedaraan pribadi. Sehingga, kendaraan bermotor begitu sesak di jalan dan sudah melebihi batas standar aturan tranportasi darat.

Dengan subsidi BBM kepada transportasi umum dan kualitas sarana yang ditingkatkan tentu menjadi solusi dari kebutuhan masyarakat akan sarana tranportasi. Masyarakat akan lebih memilih transportasi umum karena lebih ekonomis dan nyaman. Sehingga, pembatasan konsumsi BBM bersubsidi pada kendaraan bermotor yang dimiliki masyarakat tidak akan begitu berefek kepada aktivitas masyarakat.

Untuk itu dalam permasalahan BBM pemerintah harus menunjukkan ketegasan dalam menegakkan kebijakan serta komitmen yang kuat dalam melaksanakan alternatif dari kebijakan yang ada. Sehingga, masyarakat paham dan turut mendukung kebijakan yang telah ditetapkan.

Benny Nafariza
Mahasiswa Teknik Elektro ITB



(msh/msh)