Semoga Indonesia Merdeka dari Utang Bank Dunia

Jakarta - Banyak negara seperti Argentina, negara-negara di Afrika, dan termasuk Indonesia menanggung beban utang sampai pada level tak mampu melunasinya. Sehingga, negara-negara tersebut terpaksa membayar cicilan pokok dan bunga dengan mengambil utang baru. Kejadian tersebut terus terulang dan menyebabkan ketergantungan negara-negara miskin terhadap utang.

Sejak zaman Soekarno menjadi Presiden Pertama Indonesia hingga sudah berganti berkali-kali presiden lembaga donor internasional World Bank selalu 'setia' menggerojoki utang sejak World Bank atau Bank Dunia telah aktif di Indonesia pada 1967. Saat itu Indonesia membutuhkan uang yang cukup banyak untuk mendanai pembangunan. Sementara negeri Zamrud Khatulistiwa ini masih belum mampu mendanai program-program infrastruktur.

Pada tahun 2010 ini Indonesia dipastikan mendapat tambahan utang luar negeri lewat pinjaman program senilai US$ 3,208 miliar. Jumlah ini bertambah dari rencana semula yang sebesar US$ 2,444 miliar.

Pinjaman terbesar berasal dari Bank Dunia yaitu US$ 1,263 miliar. Pinjaman tersebut dialokasikan untuk pinjaman kebijakan pembangunan sebanyak US$ 600 juta, pembangunan infrastruktur sebesar US$ 200 juta, pembiayaan BOS-KITA sebesar US$ 163 juta, dan US$ 300 juta untuk Program Climate Change. Selain itu terdapat tambahan pinjaman untuk sektoral sebagai pembiayaan PNPM sebesar US$ 744 juta.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat sampai akhir Januari 2010 utang luar negeri Indonesia mencapai 174,041 miliar Dollar AS. Bila dikonversi ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs Rp 10,000 per Dollar AS nominal utang itu hampir mencapai Rp 2,000 triliun. Fakta ini menggambarkan bahwa Indonesia masih dalam kondisi terjajah secara non fisik melalui utang-utang yang ada.

Indonesia yang memiliki potensi kekayaan alam dengan sumber daya alam yang melimpah tentunya sebagai generasi penerus harus bisa mengelolanya dengan baik dan benar. Sehingga, bisa dimanfaatkan memenuhi kebutuhan hidup untuk generasi yang akan datang tanpa mewariskan hutang.

Untuk menyelamatkan generasi dari hutang Bank Dunia atau sejenisnya maka paling tidak ada dua cara yang bisa ditempuh.

Pertama: penguasa negeri ini harus memiliki kemauan dan keberanian untuk berhenti berutang. Utang jangan lagi dimasukkan sebagai sumber pendapatan dalam APBN. Penguasa negeri ini juga harus berani menjadwal kembali pembayaran utang.

Anggaran yang ada seharusnya difokuskan pada pemenuhan berbagai kebutuhan rakyat di dalam negeri. Cicilan utang harus ditanggguhkan jika memang menimbulkan bahaya di dalam negeri. Bahkan, bunganya tidak boleh dibayar karena termasuk riba. Sementara riba termasuk dosa besar. Allah SWT berfirman: "Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba (QS al-Baqarah [2]: 275).

Kedua: penguasa negeri ini harus berani mengambil alih kembali sumber-sumber kekayaan alam yang selama ini terlanjur diserahkan kepada pihak asing atas nama program privatisasi. Sebab, harus diakui bahwa pada saat pemerintah tidak memiliki kemampuan untuk membiayai APBN secara layak dan terjebak utang. Swasta dan investor asing justru menikmati pendapatan tinggi dari sektor-sektor ekonomi yang seharusnya dimiliki bersama oleh masyarakat.

Misal: perusahaan Exxon Mobil, yang menguasai sejumlah tambang migas di Indonesia, pada tahun 2007 memiliki penghasilan lebih dari 3 kali lipat APBN Indonesia 2009. Keuntungan bersih Exxon Mobil naik dari 40,6 miliar dolar pada tahun 2007 menjadi 45,2 miliar dolar tahun 2008.

Di sektor pertambangan, ada PT Freeport, yang menguasai tambang emas di bumi Papua. Tambang emas di Bumi Papua setiap tahun menghasilkan uang sebesar Rp 40 triliun. Sayang, kekayaan tersebut 90%-nya dinikmati perusahaan asing (PT Freeport) yang sudah lebih dari 40 tahun menguasai tambang ini. Pemerintah Indonesia hanya mendapatkan royalti dan pajak yang tak seberapa dari penghasilan PT Freeport yang luar biasa itu.

Selain itu masih banyak sektor lain yang selama ini juga dikuasai asing. Padahal, penguasaan kekayaan milik rakyat oleh swasta, apalagi pihak asing, telah diharamkan
secara syari. Rasulullah SAW bersabda: "Kaum Muslim bersekutu (memiliki hak yang sama dalam tiga hal: padang gembalaan, air dan api (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan Ahmad).

Sebagai kepala negara, dulu Rasulullah SAW juga pernah menarik kepemilikan atas tambang garam yang memiliki cadangan dalam jumlah besar dari sahabat Abyadh bin Hummal (HR at-Tirmidzi). Ini merupakan dalil bahwa negara wajib mengelola secara langsung tambang-tambang yang menguasai hajat hidup orang banyak dan tidak menyerahkan penguasaannya kepada pihak lain (swasta atau asing).

Oleh Karena itu maka hanya dengan dua cara ini saja kesejahteraan rakyat yang didambakan tanpa utang Bank Dunia atau sejenisnya insya Allah akan terwujud. Inilah solusi untuk Indonesia agar lebih baik. Bukan terus-menerus mempertahankan kapitalisme-sekularisme dan bergantung kepada Bank Dunia dan sejenisnya yang ternyata menjadi alat penjajahan melalui hutang. Akhirnya semoga Indonesia merdeka dari hutang.

Andi Perdana Gumilang
Pengamat Perikanan dan Ketua Umum MT Al-Marjan Fakultas Perikanan & Ilmu Kelautan IPB 2007-2008.
Email: andi.sangpenakluk@gmail.com.


(msh/msh)