Demokrat, Uang, dan Demokrasi

Jakarta - Berbeda dengan periode sebelumnya posisi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2010 - 2015 diperkirakan menjadi amat strategis. Pasalnya Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah bisa dipastikan tidak akan lagi mencalonkan diri pada Pemilu Presiden 2014 mendatang.

Dengan demikian pucuk pimpinan Partai Demokrat dapat berpeluang besar melenggang menuju arena Pilpres 2014. Karena begitu strategisnya banyak pihak khawatir acara tersebut akan memunculkan politik uang atau politik transaksional.

Senada dengan hal di atas pengamat politik CSIS J Kristiadi mengatakan bahwa, "figur calon ketua umum yang diusung oleh arus bawah dapat saja dikalahkan oleh figur calon yang sudah mengantongi restu dari Presiden SBY." Apalagi faktor munculnya money politic pada arena kongres nanti akan dapat mengalihkan dukungan tersebut. "Pasalnya pengaruh 'gizi' dan sistim oligarki memiliki pengaruh sangat kuat dalam partai," sambung J Kristiadi.

Dalam konteks ini menarik untuk mengkaji terminologi 'gizi' saat proses pemilihan kandidat pucuk pimpinan partai SBY ini berlangsung. Saat ini penyebutan 'gizi' sudah sering diungkapkan oleh para pengamat dan juga para pengurus partai tanpa canggung dan tabu. Seorang ketua umum biasanya mempunyai harga tertentu, dan ini telah diketahui oleh masing-masing kandidat. 

Kita bisa membandingkan dengan acara Munas Partai Golkar yang lalu. Tokoh sekaliber Akbar Tandjung yang juga mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar tak segan-segan menyebutkan bahwa uang menjadi penting untuk konsolidasi pengurus Partai Golkar di daerah. Kandidat ketua umum Partai Golkar waktu itu, Aburizal Bakrie, mengklaim uang yang akan dibagikan kepada DPD bukanlah politik uang tetapi untuk konsolidasi partai di daerah.

Sementara kubu Tommy, menjanjikan akan mengalokasikan dana Rp 50 miliar kepada DPD II kabupaten/ kota. Di lingkungan Surya Paloh, konon beredar kabar sebesar Rp 300 juta per DPD II dan Rp 1 miliar untuk DPD I. Alasan kubu Paloh, dana pembinaan sebesar itu pantas untuk bisa menggerakkan mesin politik di daerah. Sehingga, partai bisa menggeliat kembali.

Tawaran politik uang menjelang Kongres Demokrat sepertinya akan ditangkap secara 'cerdas' oleh para pengurus DPD maupun DPC. Setidaknya hal ini akan ditunjukkan dengan dukungan "banyak kaki" oleh DPD dan DPC pada setiap calon ketua umum Partai Demokrat. Hal itu terjadi karena adanya ketidaksinkronan antara supply and demand.

Calon-calon ketua umum tersebut memang bukan berasal dari pengusaha besar seperti halnya yang terjadi di Partai Golkar. Tetapi, di belakang calon-calon tersebut telah berdiri sederet nama pengusaha nasional terkenal. Sehingga, mindset bisnis pada pertarungan perebutan kursi pucuk pimpinan Partai Demokrat bukannya tidak ada.

Indikasi masalah politik uang ini sepertinya juga sudah diketahui oleh Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, SBY. Sehingga, beliau merasa perlu untuk mengingatkan para kadernya untuk tidak menjalankan politik uang tersebut dalam Kongres II ini. Bau politik uang yang muncul dalam ajang politik seperti Kongres Partai Demokrat jelas akan mencederai proses demokrasi yang sedang tumbuh di Indonesia.

Aroma politik uang sepertinya kian terasa. Hal in sepertinya juga dirasakan oleh masing-masing kandidat. Seperti kubu Anas Urbaningrum yang sudah mulai mewaspadai adanya indikasi politik uang dalam kongres nanti. Selain itu kubu Anas juga mewaspadai adanya intimidasi terhadap peserta kongres. Hal ini ditegaskan oleh Angelina Sondakh, "Pak Anas mengingatkan jangan sampai ada tsunami money politic," ujar Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat ini. 

Ia juga mengingatkan kader partainya agar tidak menodai kongres partai dengan cara-cara kotor, terlebih politik uang, khususnya dalam pemilihan ketua umum. "Kader Partai Demokrat harus memilih ketua umum yang pantas dan jangan tergoda money politic."

Sekretaris Departemen Politik Partai Demokrat Irfan Gani mengusulkan untuk dilakukannya mekanisme voting terbuka. "Voting terbuka akan mampu mengurangi suara-suara zombie, atau suara yang sewaktu-waktu bisa berpindah sesuai kepentingan pihak tertentu. Dan, yang tak kalah penting adalah agar lebih transparan dan menghindari politik uang." Praktik politik uang yang terjadi dalam kongres akan menjadi bumerang bagi Partai Demokrat itu sendiri.

Analis politik nasional Burhanuddin Muhtadi juga mengatakan bahwa, "dalam politik, kemungkinan politik transaksional atau politik uang akan tetap ada." Biasanya hal itu bersembunyi di balik alasan uang pembinaan, uang transport, dan lainnya. Apa pun namanya, tetap saja itu adalah money politic.

Belum lama ini LP3ES telah merilis hasil survei terhadap 481 pengurus DPD/DPC tentang kans masing-masing calon ketua umum Partai Demokrat yang ada. Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa survei yang dilakukan oleh LP3ES tersebut adalah survei yang sangat menentukan keakuratan karena dilakukan langsung pada pemilik suara menjelang kongres. Namun demikian survei elite ini bisa saja berubah di kemudian hari kalau salah satu kandidat memainkan politik uang.

Andrian Sulistyono
Pancoran Jakarta Selatan
asus09@gmail.com
089684003065



(msh/msh)