Lembaga Internasional dan Implikasinya

Jakarta - Sepanjang minggu ini publik dikejutkan dengan hengkangnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang akan memangku jabatan baru yang prestigious di World Bank Washington. Beliau dipercaya oleh institusi dunia tersebut untuk menjadi salah satu dari tiga jabatan tertinggi, Managing Director di Bank Dunia.

Hebohnya pengunduran Ibu Menteri tersebut menuai banyak tanggapan dari berbagai pihak. Baik dari Presiden, kabinet, Pansus Century, publik, bahkan sentimen negatif dari pasar bursa. Tentu hal ini mengingatkan kita kepada lembaga-lembaga dunia yang terdiri dari International Monetary Fund (IMF), United Nations (UN), dan World Bank, serta World Trade Organization (WTO). Masing-masing lembaga tersebut memiliki fungsi yang berbeda.

Dalam buku Globalization and Its Discontents Joseph Stiglitz memaparkan sebagian besar tentang hal-hal yang berkaitan terhadap ketiga lembaga dunia tersebut. Pada dasarnya IMF, UN, dan World Bank merupakan lembaga dunia yang dipersiapkan untuk membantu Negara-negara berkembang. Khususnya Negara-negara yang menghadapi kesulitan keuangan yang sistemik agar dapat keluar dari keterpurukan yang sedang dihadapi.

Juga, dalam buku tersebut, Stiglitz yang sebelumnya memangku sebuah jabatan penting di World Bank, mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan bukan tanpa syarat. Pada Rezim tertentu, mereka melakukan intervensi terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi Negara-negara yang menerima bantuan tersebut. Baik dari sisi moneter ataupun fiskal. Sehingga, pada titik tertentu dapat memberikan dampak yang negatif terhadap Negara
tersebut.

Dalam tulisan ini bertujuan untuk mengupas tugas dan fungsi IMF dan World Bank sebagai lembaga dunia yang terkonsentrasi pada permasalahan pembagunan Negara beserta dengan implikasinya. World Bank terbentuk, bersamaan dengan IMF, setelah berakhirnya perang dunia ke-2. Mandat utama World Bank (the International Bank for Reconstruction and Development adalah sebagai bank internasional yang mendanai rekonstruksi dan pembangunan terhadap Negara yang membutuhkan pada saat itu. Terutama pada bidang perkembangan perekonomian.

Baik pada masa krisis maupun dalam melakukan pengembangan kegiatan perekonomian Negara berkembang terkadang membutuhkan suntikan dana untuk dapat melanjutkan agenda perekonomiannya. Terutama pada masa krisis yang dialami oleh Negara-negara berkembang tersebut memerlukan dana talangan agar dapat menyelamatkan kondisi keuangan yang terpuruk akibat keadaan keuangan Negara yang terus mengkhawatirkan.

Salah satunya inflasi yang tidak terkendali. Sehingga, pemerintah Negara tersebut tidak dapat lagi untuk mengatasi defisit yang dialami. Dengan keadaan seperti ini World Bank berperan untuk dapat mengatasi permasalahan keuangan Negara yang mengalami hal tersebut dengan memberikan dana pinjaman.

Jika mengingat awal terbentuknya IMF dan World Bank bertujuan untuk mendanai pembangunan Eropa setelah kehancuran pada perang dunia ke-2 dan membantu negara-negara yang mengalami penurunan ekonomi. Lembaga dunia tersebut membantu negara-negara yang sedang berkembang dalam bentuk pinjaman untuk memajukan perekonomiannya dari ketidakseimbangan pembayaran internasional dan menjaga nilai mata uang negara tersebut (Stiglitz).

Namun, dalam prakteknya sekarang ini sudah banyak pembelokan dari tujuannya sehingga banyak menuai protes pada pengimplementasian. Salah satunya adalah kebijakan-kebijakan IMF dan yang mendorong negara-negara berkembang pada liberalisasi pasar di tahap yang sangat awal.

Hal ini mengakibatkan prematur pada proses pasar terbuka yang mempengaruhi pada
ketidakstabilan dan yang pada akhirnya memaksa negara berkembang untuk membuka diri pada produk-produk impor yang mengakibatkan bersaing dengan produk lokal yang belum siap untuk berkompetisi. Sebagai konsekuensinya berpengaruh pada tingkatan sosial dan ekonomi.

Bagi Negara yang membutuhkan dana yang akan dikucurkan oleh lembaga dunia tersebut syarat yang diajukan akan diimplentasikan ke dalam perekonomian domestiknya. Banyak aksi protes di dunia terkait dengan hal ini. Sebagai contoh protes di Seattle (1999), Washington DC (2000 dan 2002), Quebec (2001), dan Genoa (2001).

Pada umumnya mereka memprotes pada struktur sekarang yang merupakan bentuk dari ideologi kapitalisme. Negara berkembang hanya sebagai penyedia sumber daya alam dan manusia yang murah bagi negara-negara maju, dan dependensi yang semakin tinggi kepada negara maju yang dipengaruhi langsung oleh Amerika.

Menurut Martin dan Schuman dalam buku Jebakan Global: Serangan Terhadap Demokrasi dan Kesejahteraan; World Bank, IMF, dan WTO merupakan instrumen bagi negara-negara maju untuk kebebasan kapitalnya. Dengan mengganti pengawasan pemerintahan liberalisasi perdagangan dan privatisasi perusahan-perusahaan negara merupakan senjata bagi, khususnya, negara-negara Barat untuk menguasai perekonomian dunia di bawah kekuasaan mereka.

Melalui cara ini akan melahirkan politik globalisasi yang mempresentasikan kemunculan tata kelola pemerintahan dunia dan meningkatnya kontradiksi di dalam negara-negara. Ketegangan politik antara institusi internasional dengan negara-negara yang berdaulat berubah atas dasar tatanan aturan dari kapitalisme global.

Dengan era sekarang ini (globalisasi) semua kepentingan tertuju pada ruang lingkup pasar global. Tidak ada yang dapat mengkontrol ekslusif politiknya. Dalam hal ini harus ada kekuatan kelompok pemikir untuk menghitung dan mendiskusikan berbagai masalah untuk mencegah ketidakadilan. Tidak ada beberapa kekuatan global yang menentukan kehidupan negara-negara lain.

Negara yang kuat atau pun negara yang lemah sama-sama merasakan apa pun yang terjadi di pasar global yang seharusnya dalam globalisasi tidak ada diskriminasi. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa tidak sepenuhnya konspirasi yang terbentuk dari sistem yang berjalan di antara Core Country dan Periphery Country. Begitu adanya.

World Bank serta IMF pada tujuan dasarnya adalah untuk membantu Negara-negara yang sedang membutuhkan bantuan keuangan agar tetap dapat menjalankan fungsi pemerintahan. Dalam hal ini keuangan dan perekonomian. Di samping hal tersebut salah satu implikasi positif yang dapat dihasilkan dari lembaga internasional adalah untuk menjaga sistem perekonomian dunia agar tidak ikut terpuruk karena efek domino dalam sistem perekonomian yang sudah terintegrasi satu sama lain.

Pembelokan dari tugas pokok dan fungsi dari lembaga tersebut disebabkan karena suatu rezim yang berkuasa. Dengan 'didalangi' oleh kepentingan kelompok atau bahkan korporasi-korporasi besar yang memiliki kepentingan untuk dapat masuk dan menguasai pasar Negara berkembang tersebut.

Sebuah fakta yang dapat membuktikan bahwa tidak selamanya sistem globalisasi dengan pasar terbukanya membawa dampak yang negatif. Dalam salah satu bukunya Friedman memaparkan walaupun keadaan di Afrika tidak memungkinkan tapi Mozambik dan Botswana yang dahulu negara yang miskin, dengan pertumbuhan GDP-nya rata-rata 10% selama 4 tahun belakangan ini.

Kemakmuran atau kekayaan negara merupakan pilihan bersama dari negara. Letak negara, sumber daya alam, dan militer sudah tidak menjadi faktor lagi. Tetapi, bagaimana bangsa dan rakyatnya memilih untuk mengatur dan mengelola ekonomi dan bagaimana meletakkan institusi pada tempatnya serta jenis-jenis investasi. Negara tersebut dapat memanfaatkan keadaan pasar yang terintegrasi untuk dapat melakukan efisiensi dan produktivitas yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya.

A Parama Arta
Jatinegara Kaum Jakarta
ardhilla.parama@gmail.com
08568722525


(msh/msh)