.webp)
Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan menghentikan lingkaran setan ini? Solusinya adalah pemerintah harus mampu mengurangi tingkat kemiskinan dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang efektif. Sehingga, masyarakat kita tidak terus menerus hidup dalam kemiskinan dan kelemahan dan mampu menjadi bangsa yang besar. Tentu saja setiap programnya harus menciptakan masyarakat yang mandiri, kreatif, dan produktif.
Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 14%. Angka ini hampir sama dengan tingkat kemiskinan yang diproyeksikan pemerintah sebelumnya sebesar 12-14%.
Deputi Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM Bappenas Prasetijono Widjojo MJ menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Di antaranya adalah tingkat inflasi, angka pengangguran, dan krisis ekonomi global.
Tingkat inflasi sebesar 7% pada tahun 2009 dapat mempercepat penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Angka pengangguran di Indonesia meningkat pada tahun 2009 padahal sebelumnya sekitar 7-8%. Pada tahun 2009 angka pengangguran di atas 8%.
Penurunan angka penggangguran juga akan diiringi dengan penurun tingkat kemiskinan. Sedangkan krisis ekonomi global yang terjadi pada 2009 lalu akan memperlambat pembangunan infrastruktur di Indonesia dan meningkatkan jumlah penduduk miskin di Indonesia. Krisis ekonomi global membuat lebih dari 60 juta orang di Asia terjebak dalam kemiskinan absolut di tahun 2009 dan diperkirakan akan semakin meningkat menjadi hampir 100 juta orang di tahun 2010.
Pemerintah telah merencanakan beberapa program untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Baik berupa bantuan sosial, perbaikan infrastruktur, dan penguatan Usaha Kecil Mikro dan menengah (UMKM).
Sebelumnya pemerintah menerapkan bantuan beras untuk mayarakat miskin dan JPS (Jaringan Pengaman Sosial) bagi masyarakat hanya saja belum cukup efektif untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Ada beberapa kekurangan dari program ini. Penanggulangan kemiskinan yang berfokus pada bantuan bagi masyarakat miskin sifatnya bukan pemberdayaan dan hanya akan membuat rakyat semakin tidak mandiri sehingga bergantung kepada pemerintah.
Selain itu program yang berorientasi bantuan justru dapat merusak moral dan perilaku masyarakat miskin. Apakah kita mau bangsa kita terus dirongrong dengan kemiskinan dengan masyarakatnya yang "manja"? Jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin atau yang lebih dikenal sebagai Askeskin (Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin) dan pemberian bantuan pendidikan berupa BOS (Bantuan Operasioanal Pendidikan) juga BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) adalah program perbaikan yang telah dilakukan pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan.
Sebenarnya tujuan kedua program tersebut sudah baik. Pemerintah memberikan bantuan yang sifatnya lebih merupakan peningkatan sumber daya manusia dibandingkan berupa bantuan sosial. Misalnya saja BOS dan BOP pemerintah memberikan keringanan bagi masyarakat (tidak hanya masyarakat miskin) untuk sekolah gratis sampai SMP.
Begitu pula dengan Askeskin. Rakyat miskin memperoleh fasilitas kesehatan gratis di puskesmas. Hanya saja apakah pelaksaannya sudah cukup efektif?
Pada tahun 2008 ICW menyebutkan bahwa pada tiga tahun belakangan ini mereka mendapat laporan penyelewengan dana BOS dan BOP. Terdapat indikasi korupsi pada pelaksanaaanya seperti 62.85% sekolah tidak mencantumkan penerimaan BOS, 4.12% sekolah tidak mengratiskan biaya operasional sekolah pada siswa didiknya. Buku dana BOS buku sebesar Rp562.4 juta tidak sesuai dengan buku panduan BOS (indikasi korupsi) dan senilai Rp656.7 juta belum atau tidak dapat dimanfaatkan.
Perbaikan infrastruktur difasilitasi oleh pemerintah melalui PNPM mandiri maupun penguatan UMKM adalah bantuan yang sifatnya lebih merupakan pemberdayaan. PNPM melibatkan unsur masyarakat. Baik dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi.
Melalui proses pembangunan partisipatif kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat ditumbuhkembangkan sehingga masyarakat miskin bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan. Hanya saja lagi-lagi ditemukan beberapa penyelewengan.
Pada tahun 2010 Pemerintah menyatakan ada penyelewengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dilakukan di daerah-daerah. Penyelewengan telah dilakukan sejak tahun 2007 dan jumlahnya sudah mencapai Rp 100 miliar.
Seperti kita ketahui UMKM adalah usaha yang tidak terpengaruh akan dampak krisis ekonomi Asia yang terjadi pada tahun 1998. Menjamurnya UMKM akan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Pengangguran erat hubungannya dengan tingkat kemiskinan. Berkurangnya pengangguran akan mengurangi jumlah masyarakat miskin di Indonesia.
Ketahanan akan krisis ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran adalah pertimbangan pemerintah untuk melakukan penguatan UMKM. Tentu saja usaha ini adalah usaha solutif untuk menanggulangi kemiskinan. Namun, pada pelaksanaanya terdapat kendala. Baru 20-25% dana yang terserap untuk program ini karena terlalu banyaknya regulasi sehingga semua pihak ingin mengatur.
Program-program pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan memiliki tujuan dan sistem yang baik. Hanya saja pada pelaksanaanya sering terjadi kendala. Baik karena korupsi maupun regulasi pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah harus merumuskan penyederhanaan dan perumusan kembali program-program tersebut.
Selain itu juga perlu dilakukan pengawasan yang ketat dan terpadu untuk menghindari korupsi maupun penyelewangan dalam penyaluran dana bantuan. Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan pun harus berlangsung secara berkesinambungan sehingga muncul masyarakat yang makin mandiri kreatif, inovatif, dan produktif.
Septin Aldila Ssi
Penulis adalah mahasiswa MBA-SBM ITB
(msh/msh)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
