.webp)
Meskipun kemiskinan masih menjadi persoalan yang sangat berat sayangnya pemerintahan baru di bawah Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB II) nampaknya tidak secara eksplisit mengusung program yang langsung terkait dengan penanggulangan kemiskinan dalam program prioritasnya.
Hal ini bisa dilihat dari absennya program khusus penanggulangan kemiskinan di antara 15 program aksi prioritas 100 hari pertama KIB II. Pidato Presiden Yudhoyono tentang 13 tantangan dan masalah serius bangsa di hadapan para pimpinan lembaga tinggi negara di Istana Bogor pada 2 Januari 2010 juga tidak mengangkat isu kemiskinan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengingat persoalan kemiskinan adalah persoalan yang multi dimensi yang berdampak sangat nyata pada berbagai aspek kehidupan sudah selayaknya pemerintahan baru secara tegas dan eksplisit memberi prioritas tinggi dalam penangulangan kemiskinan. Dengan dukungan nyata melalui multi program.
Warna Kemiskinan
Terlepas dari perdebatan metodologi dan ukuran batas kemiskinan yang pasti dampak kemiskinan masih mewarnai berbagai sendi kehidupan masyarakat baik yang tinggal di kota maupun pedesaan Indonesia. BPS (2009) mencatat sekitar 11,9 juta warga kota (10,7%) dan 20,6 juta warga desa (17,4%) hidup di bawah garis kemiskinan.
Garis kemiskinan terkini yang dipakai BPS adalah pendapatan per kapita per bulan sebesar Rp.200.262 untuk kategori umum. Jika ditinjau berdasar lokasi atau geografis garis kemiskinan di kota sebesar Rp 222,123 sedangkan di desa Rp 179,835.
Angka kemiskinan tahun 2009 sebesar 14,15 persen menunjukkan bahwa pemerintah gagal mencapai target penurunan angka kemiskinan dari 15,4% pada tahun 2008 menjadi 12-13,5% sebagimana dicanangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
Analisis kondisi pembangunan sumber daya manusia sebagai kerangka yang lebih besar atas kemiskinan secara lebih komprehensif dapat ditinjau dari hasil Human Development Report (UNDP, 2009). Secara keseluruhan kondisi indek pembangunan manusia (human development index/HDI) di Indonesia masih jauh dari menggembirakan. Dengan nilai HDI sebesar 0,734, Indonesia masih berada pada peringkat yang rendah yaitu 111 dari 182 negara yang terdaftar.
Posisi nilai HDI Indonesia masih berada di bawah negara Turkmenistan (0,739). Bahkan, Palestina (0,737). Hanya di atas beberapa negara berkembang dan miskin seperti Honduras (peringkat 112), Bolivia (113), dan Nigeria yang ada di urutan terakhir.
Pencapaian yang sudah agak baik pada parameter tingkat melek huruf di mana Indonesia berada pada peringkat 61. Untuk tingkat harapan hidup dengan rerata 70,5 tahun, Indonesia masih berada di peringkat 99. Tingkat partisipasi sekolah masih berada pada peringat 115. Situasi yang cukup parah adalah tingkat pendapatan kasar atau GDP per kapita yang berada pada peringkat 121.
Jika dilihat secara khusus dengan pendekatan indek kemiskinan manusia/ The Human Poverty Index/ HDPI, dengan batas garis kemiskinan 1,25 US$ per hari maka Indonesia berada di peringkat 69 di antara 135 negara tang disurvai.
Mencari Strategi
Mencermati masih cukup parahnya persoalan kemiskinan di tanah air sebenarnya kita menaruh harapan yang sangat besar pada pemerintahan baru untuk dapat meluncurkan berbagai program aksi terobosan yang efektif dalam pengentasan kemiskinan.
Strategi penanggulangan kemiskinan beberapa saat lalu seperti bantuan langsung tunai (BLT) dan beras untuk rakyat miskin (raskin) perlu dievaluasi efektivitas dan dampaknya. Apakah program tersebut efektif atau justru menciptakan ketergantungan baru.
Beberapa kalangan menengarai program populis tersebut justru menimbulkan masalah baru di kalangan masyarakat. Banyak kasus terkadi kekisruhan dan manipulasi dalam implementasinya. Kemanfaatan program tersebut juga lebih mengarah pada fungsi konsumtif dan belum mampu menggerakan aktivitas produktif.
Program yang ada perlu direvitalisasi dan dimodifikasi dengan program-program yang lebih bermartabat yang lebih mendorong kemandirian dan produktivitas masyarakat miskin. Program yang memfasilitasi dan memandirikan yang sejatinya akan menjadi jalan keluar dari kondisi kemiskinan masyarakat. Pertimbangan populis semestinya tidak lagi menjadi dasar utama dalam penentuan program aksi.
Diperlukan program yang bukan bersifat sementara tapi program yang mampu menciptakan iklim usaha di berbagai sektor termasuk usaha di pedesaan. Bagaimana pun juga berbagai strategi dan program pembangunan pertanian masih menjadi tulang punggung bagi penduduk desa yang sebagian besar menekuni profesi pertanian.
Program yang telah dan sedang berjalan seperti KUR dan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNM) jika memang terbukti efektif dapat diteruskan dengan dilengkapi program-program lain yang mampu beradaptasi dengan kondisi lokal.
Fasilitasi dan pengembangan berbagai industri pedesaan juga akan menjadi salah satu solusi penanggulangan kemiskinan. Realisasi program pembangunan infrastruktur pendukung seperti revitalisasi saluran irigasi, balai penyuluhan pertanian, jalan dan pasar desa, layanan kesehatan, listrik, dan sarana yang lain akan sangat menentukan efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan.
Momentum besar di awal pemerintahan baru seharusnya mampu memberikan optimisme bagi masyarakat luas. Termasuk terobosan baru yang cukup menjanjikan dalam pengentasan kemiskinan menuju masyakarat yang makmur, sejahtera, dan bermartabat.
Subejo
Agriculture and Resource Economics
The University of Tokyo
subejo1972@yahoo.com
08067454439
Dosen Pertanian UGM, PhD Candidate The University of Tokyo dan Expert Board IASA
(msh/msh)
