.webp)
Jepang setelah kalah perang di Pedang Dunia (PD) 2 mempunyai tanggungan besar untuk membayar ganti rugi kepada negara jajahannya di mana pada tahun 1951 ditandatangani "Treaty of Peace with Japan" dengan Amerika di San Fransisco. Sebelum bantuan Jepang tersebut dibayarkan pada tahun 1954 lebih dahulu Jepang menandatangani "Colombo Plan" dengan tujuan membantu negara berkembang dalam bentuk "Bantuan Internasional (International Cooperation)".
Dengan Indonesia disepakati untuk membayar sebagai "Pampasan Perang" dimulai pada tahun 1958. Dan, selama 12 tahun sampai 1970 Jepang telah membayar 80 miliar Yen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pembangunan Wisma Nusantara, Hotel Indonesia, dan Toserba Sarinah adalah juga atas pembiayaan dana ini langsung atau tidak langsung. Di samping itu, salah satu pemecahan agar pembayaran "Pampasan Perang" tidak hanya mendorong ekspor komoditasnya. Tetapi, juga meringankan beban nilai pembayaran itu sendiri adalah dengan menerima mahasiswa dari bekas negara jajahannya.
Dimulai tahun 1961 sampai 1966 dari Indonesia dikirim calon mahasiswa. Untuk belajar di Jepang yang berjumlah sekitar 500 orang ditambah dengan trainee sebanyak 1.750 orang. Pada waktu itu diharapkan oleh Jepang agar lulusannya bisa menjadi duta, penghubung Indonesia dan Jepang, yang telah menjadi kenyataan saat ini.
Bisa disimpulkan di sini bahwa strategi membuat lembaga keuangan untuk memberikan bantuan internasional adalah cara Jepang untuk meningkatkan ekspor komoditasnya, meningkatkan kredibilitas tenaga ahli Jepang di dunia internasional, meringankan pembayaran "Pampasan Perang" serta memperkenalkan teknologinya.
Dengan tujuan yang sama, mengapa Indonesia tidak membuat lembaga bantuan seperti ini? Kita tidak perlu menunggu harus menjadi negara maju dulu untuk dapat membantu negara lain. Kita tidak perlu kaya dulu untuk membantu orang yang kesusahan. Karena, kaya itu sangat "relatif".
Dengan kestabilan yang telah dicapai Indonesia sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuat lembaga bantuan internasional ini. Pertumbuhan ekonomi kita cukup stabil, tenaga ahli Indonesia di dunia internasional sudah banyak, tetapi kita tidak pernah memanfaatkannya untuk kepentingan sendiri. Tenaga ahli lokal pun bisa membuktikan kalau mereka bukan hanya jago kandang saja.
Negara tetangga seperti Singapura, Thailand, bahkan Malaysia sudah memulainya. Singapura sejak 1992 telah mendirikan Singapore Cooperation Programme (SCP) dengan tugas utama mengirimkan tenaga ahli Singapura ke negara sekitar termasuk Indonesia.
Mengapa Indonesia dengan populasi ratusan juta lebih banyak tidak mengambil inisitif mengirimkan tenaga ahlinya ke negara sekitar waktu itu? Tahun 70-an dan 80-an banyak mahasiswa Malaysia yang dikirimkan ke Indonesia, yang membuktikan bahwa Indonesia waktu itu lebih canggih teknologi dan ilmunya.
Thailand mendirikan The Neighbouring Countries Economic Development Cooperation Agency (NEDA) pada tahun 2005. Untuk memberikan bantuan dalam bentuk pembangunan infrastruktur terhadap Laos dan Kamboja. Badan bantuan Jepang, JICA (Japan International Cooperation Agency) juga sudah menjalin kerja sama dengan NEDA untuk pembangunan Mekong Delta.
Mengapa Indonesia sebagai negara yang dominan di ASEAN tidak mengambil inisiatif untuk pembangunan bersama di ASEAN? Malaysia mendirikan Malaysia International Islamic Financial Centre (MIFC) pada tahun 2006 dengan tujuan memperluas sistem keuangan Syariah di dunia Internasional. Mengapa Indonesia sebagai negara dengan mayoritas Islam, terbesar di dunia, tidak mengambil inisiatif seperti ini?
Meski terlambat, Indonesia harus secepatnya mendeklarasikan lembaga bantuan Internasional. Mungkin dengan nama "International Cooperation Agency of Indonesia (ICAI)". Seperti di tulis di atas, mendirikan badan bantuan internasional, di samping akan berguna bagi negara penerima bantuan, juga akan memberikan manfaat untuk Indonesia sendiri, yaitu:
1. Meningkatkan kredibilitas tenaga ahli Indonesia di dunia internasional.
2. Memperkenalkan ilmu, pengalaman, dan teknologi versi Indonesia.
3. Mendorong ekspor komoditas.
4. Memahami bantuan apa saja yang perlu kita terima, atau bantuan apa saja yang sebenarnya tidak diperlukan (memahami kualitas bantuan).
5. Memahami jumlah bantuan berapa yang idealnya kita terima (memahami kuantitas bantuan) atau mengerti mental "Pemberi Bantuan (Donor)".
Mengenai masalah modal yang diperlukan bisa dianggap sama dengan meminjamkan uang kepada sektor swasta. Jadi bisa dipikirkan untuk mendirikan lembaga atau bank pemerintah baru. Bank telah banyak meminjamkan ke sektor swasta dan dengan prinsip yang sama bunga yang sama kenapa kita tidak bisa melakukannya antar pemerintah juga? Sebagai contoh bunga yang dibebankan ke Indonesia dari pinjaman Jepang adalah sekitar 2-3%. Hampir sama dengan bunga yang dibebankan bank swasta Jepang ke sektor swastanya yang sekitar 3-4%.
Selain itu ada keyakinan bahwa badan internasional lain akan mendukung badan Indonesia ini. Seperti yang dilakukan JICA untuk NEDA. Selain JICA kita bisa mengharapkan ADB (Asian Development Bank), IDB (Islamic Development Bank), dan World Bank untuk membantu dalam banyak hal. Mungkin bagi mereka akan lebih mudah memberikan bantuan ke negara ASEAN lewat Indonesia daripada memberikan bantuan langsung karena Indonesia dianggap sebagai negara yang berpengaruh di kawasan Asia Tenggara.
Bambang Rudyanto
44-39 Kanigaya, Takatsuku
Kawasaki, Japan 213-0025
bambang@wako.ac.jp
090-2237-1169
(msh/msh)
