.webp)
Sebagai langkah awal akan dibuat seribu kapal diprioritaskan untuk nelayan di pantai utara dan pantai selatan Jawa. Jawa Timur dipilih dan diberi target merestruktur 13 ribu lebih kapal hingga tahun 2014.
Hal itu relevan mengingat dari 38 kabupaten atau kota. 22 daerah di antaranya mempunyai wilayah pesisir. Posisinya sebagai salah satu sentra perikanan tangkap cukup strategis. Potensinya sebesar 1,7 juta ton per tahun dengan nilai Rp 4,6 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Belum maksimalnya hasil tangkap disebabkan pula karena SDM nelayan yang mayoritas buruh nelayan itu tidak memadai. Selain terkendala teknologi penangkapan.
Di Jawa Timur terdapat lebih dari 53 ribu armada nelayan. 13 ribu di antaranya jenis perahu skala kecil tanpa motor yang hanya bisa melaut sejauh 12 mil dari garis pantai. Lebih dari 80 persen merupakan armada tradisional beroperasi di pantura (Laut Jawa, Selat Bali, dan Selat Madura) yang kondisinya sudah overfishing. Sisanya di Samudera Indonesia (laut Selatan). Sedangkan jumlah nelayan sekitar 470 ribu orang. 70 persen di antaranya hanya lulus Sekolah Dasar.
Besarnya potensi perikanan ditandai keberadaan 95 Pelabuhan Perikanan skala kecil dan besar. Dengan program pembaruan kapal diharapkan dari 10 ribu kapal yang saat ini beroperasi di 200 mil (ZEEI) bertambah menjadi 30 ribu kapal. Jawa Timur juga mendapat program restocking ikan untuk memulihkan SDI.
Setiap tahun sebanyak 500 ribu ekor bibit ikan demersal rencananya di lepas ke laut. Menurut hitungan di atas kertas target peningkatan produksi perikanan melalui pembaruan armada kapal secara mudah akan terpenuhi.
Bayangkan jika setiap kapal rata-rata menangkap 7 ton ikan per trip (7 hari) dari 13 ribu kapal baru itu akan menghasilkan 91 ribu ton ikan segar. Dengan asumsi harga ikan per kilogram Rp 10 ribu maka dapat dihitung setiap kapal dengan 13 ABK dapat menghasilkan Rp 70 juta.
Kapal ikan berukuran 30 GT dari pesisir selatan Jawa membutuhkan waktu sekitar 20 jam untuk mencapai ZEEI. Dengan mesin 150 PK solar yang dibutuhkan selama 7 hari melaut kurang lebih 2 ribu liter atau sekitar Rp 10 juta sudah termasuk bekal melaut, belanja umpan, dan membeli es balok untuk mengawetkan ikan.
Apakah kondisi itu akan memperbaiki kesejahteraan nelayan yang posisinya termarjinalkan? Sejak sektor kelautan diperhatikan sarana dan prasarana untuk menunjang penghasilan masyarakat pesisir berusaha dipenuhi. Pelabuhan Perikanan skala besar dan kecil serta Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dibangun. Harapannya produktivitas dan penghasilan nelayan meningkat.
Sayangnya hal itu tidak diikuti pembenahan menejemen pelelangan ikan yang silang sengkarut dikuasai pengambek, pedagang, rentenir, dan juragan perahu. Ikan hasil tangkapan nelayan umumnya dibeli dengan harga murah. Faktor alam yang tidak menentu akhir-akhir ini juga membatasi aktivitas dan produktivitas nelayan yang hanya bisa melaut 180 hari dalam setahun.
Pembaruan kapal sebaiknya tidak hanya dihitung dari segi produktivitas semata. Seharusnya diiringi upaya menyiapkan nelayan tradisional untuk bisa menjadi nelayan semi moderen. Karakter dan kebiasaan nelayan kecil cenderung berbeda menurut wilayah tangkapan.
Nelayan pantai utara umumnya mencari ikan di perairan dengan gelombang relatif kecil dan polanya one day fishing. Mereka tidak bisa begitu saja dialihkan wilayah tangkapnya ke samudera dengan gelombang besar. Apalagi dengan jenis alat tangkap berbeda.
Jawa Timur mempunyai pengalaman pahit soal ini. Relokasi nelayan pantura ke pesisir selatan pernah dilakukan tahun 2003 hasilnya tidak menggembirakan. Dari 112 nelayan pantura yang direlokasi ke Sendangbiru, Malang Selatan, hanya satu nelayan yang mampu beradaptasi menjadi nelayan samudera.
Demikian pula program pengembangan armada kecil menjadi kapal besar tidak ada yang berhasil. Misalnya di Kabupaten Pacitan. Kapal bantuan presiden untuk kelompok nelayan asal Dusun Wawaran Desa Sidomulyo Kecamatan Kebonagung karena merugi terus menerus terpaksa dijual ke nelayan Cilacap Jawa Tengah.
Umumnya kapal bantuan yang diterima nelayan kwalitasnya di bawah standar serta membutuhkan modal melaut yang besar. Bantuan kapal dan alat tangkap dengan pola bergulir hasilnya pun tidak pernah dievaluasi.
Demikian pula peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang difasilitasi pemerintah belum banyak mencerdaskan nelayan. Di samping itu ada perbedaan karakter cara tangkap dan jenis ikan antara perairan pantai dan laut lepas. Semua itu membutuhkan waktu. Tidak semudah membalik telapak tangan.
Pola dan sistim penerapannya harus dikaji mendalam serta melibatkan masyarakat pesisir. Apabila dipaksakan dengan dalih mengejar produktivitas program yang baik namun spektakuler dan fantastis itu dikhawatirkan hanya menjadi sebatas impian nelayan semata.
Oki Lukito
Direktur Regional Economic Maritime Institute,
Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan.
(msh/msh)
