.webp)
Ibarat kapal selama setahun dinahkodai Soekarwo dan Saifullah Yusuf sebagai Jaladimantri keduanya belum memperbaiki haluan sektor perikanan. Khususnya kesejahteraan nelayan dan petambak. Keseriusan keduanya memenuhi janji APBD untuk rakyat perlu dipertanyakan. Seberapa besar anggaran dikucurkan untuk sektor perikanan yang langsung dapat dinikmati masyarakat pesisir.
Tidak adanya manuver baru terlihat dari tidak adanya upaya membantu mengatasi permasalahan usaha perikanan tangkap dan budi daya yang tidak bisa lagi diandalkan meningkatkan produksi. Kondisi perairan di Jawa Timur kecuali Samudra Indonesia sudah mengalami penangkapan berlebih (over exploited). Wilayah penangkapan berada di pantai utara (Laut Jawa, Selat Madura, Selat Bali) dan Samudera Indonesia --yang 70 persen nelayan terkonsentrasi di pantura.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sangat disesalkan sentra produksi udang banyak terpuruk karena merebaknya penyakit ikan. Usaha budi daya laut (marine culture) seperti ikan kerapu, kakap putih, rumput laut banyak gagal akibat pencemaran limbah industri serta tingginya tingkat keasaman laut dampak global warming.
Sementara pembudi daya ikan air tawar dalam dua tahun terakhir ini menghadapi keterbatasan sumber air disebabkan kemarau panjang dan kerusakan hutan. Sarana produksi tidak memadai, saluran sungai menuju tambak rusak, dan belum terlihat upaya mencegah anjloknya harga ikan imbas impor perikanan. Permasalahan di atas seharusnya menjadi perhatian kedua pasangan pilihan rakyat yang diusung Partai Demokrat dan PAN itu.
Primadona
Sektor perikanan sejatinya salah satu satuan kerja Propivinsi Jawa Timur yang primadona dan dimanjakan dalam hal anggaran. Tahun 2009 anggaran Dinas Perikanan dan Kelautan mencapai Rp 350 miliar (APBN + APBD). Sebagian besar terkonsentrasi untuk penyelesaian pembangunan fisik pelabuhan perikanan sebesar Rp 118 miliar.
Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk pembangunan pelabuhan perikanan yang
termasuk program multi years seperti Pelabuhan Tamperan Pacitan, Pondok Dadap Malang, Mayangan Probolinggo, Pasongsongan Sumenep, Popoh Tulungagung. APBD dialokasikan pula untuk pengadaan kapal patroli sebesar Rp 894 juta dan peningkatan SDM nelayan Rp 800 juta. Hanya sebagian kecil anggaran digunakan untuk kebutuhan langsung nelayan seperti bantuan permodalan, jaring, alat bantu tangkap rumpon laut dalam dan laut dangkal.
Simak program pengembangan budi daya perikanan sebesar Rp 12,4 miliar hanya menganggarkan Rp 40 juta untuk pelatihan peningkatan SDM petambak. Program Anti Kemiskinan (APP) sebesar Rp 2,080 miliar berasal dari APBN diberikan pada 21 kelompok masyarakat pesisir dengan bunga pinjaman 6 persen per tahun. Padahal di
Jawa Timur tercatat sekitar 8 ribu UMKM perikanan yang kondisinya saat ini
memprihatinkan. Seharusnya anggaran yang digunakan untuk pembuatan kluster
pengembangan ikan hias, rumput laut, udang, dan komoditas unggulan sebesar Rp
2,2 miliar, lebih bermanfaat jika diberikan dalam bentuk bantuan modal kerja.
Satu hal yang membanggakan Jawa Timur senantiasa menjadi barometer perikanan
nasional. Hal ini dikarenakan komoditas perikanannya memberi kontribusi ekspor
nasional sekitar 25,7 persen. Akan tetapi sangat disayangkan sebagian dari raw
material yang diekspor itu ternyata berasal dari Kalimantan, Lampung, Lombok,
Nusa Tenggara Timur, Sumatera, dan Sulawesi.
Di sisi lain penghasilan nelayan sungguh memprihatinkan. Rata-rata sebesar Rp 4
juta per tahun. Atau sekitar Rp 333 ribu per bulan. Berarti hanya Rp 13 ribu per
hari rumah tangga atau Rp 3,300 per anggota keluarga. Jika mengacu standar Bank
Dunia keluarga miskin berpendapatan kurang dari 2 dollar AS per hari betapa
miskinnya nelayan kita. Padahal potensi sumber daya perikanan laut Jawa Timur
mencapai 1,6 juta ton per tahun dan baru dimanfaatkan 328 ribu ton (tahun 2008)
dengan nilai Rp 2,6 triliun.
Untuk memaksimalkan produksi diperlukan peningkatan SDM nelayan yang 90 persen
tradisional menjadi nelayan semi modern dan dibantu alat tangkap dan disubsidi
BBM. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yang dicanangkan sebagai bentuk
kepedulian pada masyarakat dan lingkungan pesisir seharusnya tidak memosisikan
nelayan sekedar obyek.
Tolok ukur keberhasilan pembangunan sektor perikanan seyogianya tidak hanya
dilihat dari banyaknya sarana dan fasilitas yang dibangun. Atau pun dari angka
indikator peningkatan ekspor setiap tahunnya. Lihat pula bagaimana tingkat
kesejahteraan serta kondisi ekosistim lingkungan pesisir dan laut yang saling
terkait. Menjadi lebih baik ataukah sebaliknya.
Oki Lukito
Direktur Regional Economic Maritime Institute
Ketua Forum Masyarakat Kelautan dan Perikanan
indomaritim@yahoo.co.id
(msh/msh)
