Kepentingan Elit di Balik Skandal Bank Century

Jakarta - Bergulirnya kasus skandal Bank Century seolah-olah mengejutkan pandangan publik terhadap fenomena berbagai permasalahan dan polemik yang terjadi Di Indonesia tentang kepentingan tertentu sekelompok elit. Bagaimana tidak. Dana negara yang termasuk kategori premi perbankan di Indonesia sebesar 6.7 triliun raib dibawa oleh bankir yang tidak bertanggung jawab dalam waktu sekejap setelah dialirkan kepada suatu bank yang dianggap dan dinilai bermasalah.

Hal ini tentunya menjadi ironi dan pertanyaan yang besar bagi masyarakat. Kenapa pembuat kebijakan begitu mudah mengeluarkan uang dari kas negara ketika masih begitu banyak rakyat Indonesia yang sulit mencari nafkah, kesulitan makan, tidak bisa mendapat akses perumahan, bahkan sulit untuk mengenyam pendidikan yang lebih layak.

Pemerintah yang diwakili oleh Departemen Keuangan dan Bank Indonesia menyatakan bahwa langkah yang diambil sudah tepat. Yaitu dalam rangka menyelamatkan perekonomian negara dari krisis yang bersifat sitemik kalau terjadi suatu bank yang gagal bayar.

Kebijakan ini sebagai langkah preventif untuk menyelamatkan perekonomian nasional karena lebih baik sedia payung sebelum hujan. Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Buku Putih yang dirilis oleh tim asistensi sosialisasi kebijakan pencegahan dan penaganan krisis mengatakan bila seandainya terjadi krisis akibat sistem perbankan yang gagal bayar biayanya lebih mahal dalam suatu perekonomian.

Ilustrasi yang disampaikan oleh buku putih mengatakah bahwa ketika Bank Century diselamatkan dengan meninjeksi 6.7 triliun maka akan ada potensi balik modal sebesar 3 triliun. Jadi total kerugian negara dalam bentuk uang adalah 3.7 triliun. Dengan pertimbangan tanpa terjadinya krisis dan PHK karyawan.

Sedangkan apabila Bank Century ditutup maka pemerintah memang tidak perlu mengeluarkan kas negara tetapi masih harus membayar dana Pihak Ketiga kurang dari 2 miliar sebesar 6.4 triliun dan akan mendapat penjualan aset senilai 0.6 triliun. Jadi total kerugian lebih besar yaitu 5.8 triliun. Belum lagi biaya dan dampak lain seperti krisis yang harus ditanggung oleh pemerintah.

Bila melihat cost and benefit analysis dengan berbagai pertimbangan memang tepat bahwa kebijakan harus diambil. Tapi, sayangnya dana tersebut dibawa kabur oleh bankir dan nasabah besarnya. Sehingga, kebijakan yang seyogyanya dianalogikan sebagai memadamkan api baru menangkap pelakunya ini tidak tepat. Departemen keuangan dan Bank Indonesia pada saat itu selalu berpendapat bahwasanya yang terpenting menyelamatkan ekonomi nasional dulu tanpa harus melihat siapa yang diselamatkan dan ke mana setelah diselamatkan.

Sebenarnya yang patut untuk ditelaah secara lebih dalam adalah maling pasti lebih pintar. Sehingga, pemerintah pada saat itu terperangkap oleh jebakan alasan krisis keuangan sistemik tanpa ambil pusing dan pertimbangan yang adil langsung mengeluarkan dana untuk penyelamatan Bank Century.

Ironinya laporan audit BPK yang disampaikan ke DPR juga mengindikasikan bahwasanya pihak pemerintah dalam hal ini Departemen Keuangan dan Bank Indonesia mengetahui kalau sebelumnya kinerja Bank Century sudah tidak baik. Tetapi, kenapa cenderung membiarkan dan ketika ada krisis baru diberi dana.

Seharusnya kalau memang alasanya menyelamatkan ekonomi nasional dari krisis perbankan maka kita juga harus membandingkan dengan hal yang lainnya. Permasalahan ketidakadilan adalah yang paling tajam untuk dibandingkan. Kita bisa lihat begitu banyak rakyat miskin yang bahkan untuk mencari makan sehari saja harus bersusah payah. Ada juga yang menghalalkan segala cara untuk bertahan hidup.

Apakah masalah sosial seperti ini bukankah justru berdampak sitemik bagi kehidupan bangsa yang lebih besar. Apalagi jangka panjang menyangkut kelangsungan bangsa indonesia. Kenapa justru Bank Century yang sudah diketahui masalahnya sejak awal dibela oleh negara dengan mengambil risiko dana talangan yang ternyata uangnya justru dibawa kabur.

Jawabannya yang paling dalam adalah kepentingan pihak tertentu yang ingin mengambi keuntungan pada saat ada permasalahan. Dana talangan itu dikeluarkan oleh pemerintah menjelang berlangsungnya pemilu 2009 sehingga wajar kalau ada sebagian masyarakat yang mengira dana itu digunakan untuk memperlancar proses pemenangan pemilu salah satu kandidat presiden.

Gorge Aditjondro dalam bukunya yang kontroversial menyampaikan banwa ada mafia salah satu kelompok yang menguras kekayaan negara untuk pemenangan pribadi. Memang kebenarannya masih diperdebatkan. Tapi, praduga itu wajar mengingat negara dengan mudahnya mengeluarkan uang triliunan rupiah untuk dibawa kabur oleh bankir nakal daripada mengalokasikanya untuk dana kesejahteraan rakyat.

Sekarang ramai-ramai DPR melalui hak angketnya mempertanyakan masalah ini pada pemerintah. Ini juga akal-akalan buat rakyat. Kenapa yang sudah jebol dan uangnya digondol maling baru 'diteriakin'. Kalau bukan ada maksud tidaklah diperjuangkan begitu kuat. Berbondong-bondong anggota dewan terhormat mempertanyankan kebijakan ini. Maka sudahlah jelas kepentingan pula yang ada di balik maksud tersebut.

Ujungnya rakyatlah yang harus menonton dan jadi korban. Rakyat kebanyakan dulunya ketika kebijakan itu diambil. Terutama yang hidup di bawah kesejahteraan yang layak tidak dilibatkan atau bahkan tahu kenapa uang itu diberikan kepada Bank Century. Setelah kasus itu bergulir menjadi hak angket mereka pun hanya bisa menonton. Tentunya bagi mereka apa pun hasil kasus ini tidak akan mengubah kesejahteraan mereka.

Bagi yang pemulung mereka akan tetap memulung. Bagi yang petani pagi hari harus tetap berangkat ke sawah. Syukur kalau harga gabah stabil atau bahkan naik. Bagi yang ibu rumah tangga harus tetap masak dan merawat anak-anaknya. Sehingga, kesimpulan bagi rakyat kebanyakan apa pun kebijakan dan permasalahan di Indonesia hanya buat kepentingan kaum elit. Termasuk kasus Bank Century.

Ahmad Hudaifah
Mahallah Bilal Block D International Islamic University Malaysia
Kuala Lumpur Malaysia
ahmadhudaifah@yahoo.com
0166773269

Master Student in Economics, Kulliyah of Economics and Management Sciences,
International Islamic University Malaysia and Researcher ISEFID 



(msh/msh)